Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Management Accounting Business and International Research Riwayat: Educational Journal of History and Humanities
Sukur, Partermutios Susilo Putra
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Bisnis Internasional Dalam Dinamika Perdagangan Bebas Sukur, Partermutios Susilo Putra; Lie, Gunardi
Journal Of Accounting Management Business And International Research Vol 4, No 2 (2025): October 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jambuair.v4i2.7210

Abstract

Globalisasi ekonomi dan pembentukan berbagai blok perdagangan bebas seperti AFTA dan WTO telah membuka peluang signifikan bagi bisnis untuk melakukan transaksi lintas batas. Namun, perbedaan sistem hukum dan potensi sengketa antarnegara menimbulkan tantangan dalam menjaga kepastian hukum dan keadilan. Indonesia perlu menyesuaikan sistem hukumnya agar selaras dengan standar internasional tanpa mengabaikan kepentingan nasional. Oleh karena itu, kajian tentang perlindungan hukum dalam transaksi bisnis internasional sangat penting untuk memastikan perdagangan bebas yang adil dan transparan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dianggap paling sesuai dengan fokus dan pembahasan penelitian ini. Hasil penelitian ini adalah: Prinsip-prinsip hukum dalam transaksi bisnis internasional berfungsi untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan ketertiban dalam hubungan lintas batas. Meskipun para pihak bebas menentukan isi kontrak, kebebasan ini dibatasi oleh hukum internasional, hukum nasional, dan prinsip-prinsip umum seperti itikad baik, supremasi hukum, dan aturan-aturan yang bersifat memaksa. Melalui konvensi-konvensi seperti Prinsip-Prinsip UNIDROIT dan CISG, hukum berperan tidak hanya dalam mengatur tetapi juga dalam melindungi pelaksanaan kontrak internasional, memastikan keadilan, keseimbangan, dan transparansi di era perdagangan bebas.
Peran Pemeriksaan BPK dalam Penetapan Kerugian Keuangan Negara Sebagai Unsur Delik Korupsi Sukur, Partermutios Susilo Putra; Firmansyah, Hery
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.51174

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan dan pemanfaatan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) oleh aparat penegak hukum dalam proses pembuktian kerugian keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi. Sebagai supreme audit institution, BPK memiliki kewenangan konstitusional untuk memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara serta menentukan adanya kerugian negara melalui pemeriksaan investigatif. Namun, dalam praktik penegakan hukum, pemanfaatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK sering menimbulkan perdebatan terkait kedudukannya sebagai alat bukti dan hubungan kewenangan antara BPK, BPKP, Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LHP BPK memiliki kedudukan penting sebagai alat bukti dalam pembuktian kerugian negara, namun pemanfaatannya harus dilakukan melalui mekanisme permintaan resmi oleh aparat penegak hukum sebagaimana diatur dalam peraturan BPK. Penelitian ini juga menemukan bahwa koordinasi antarlembaga dalam proses penyidikan dan pembuktian masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait tumpang tindih kewenangan dan perbedaan metodologi audit. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi regulasi dan peningkatan koordinasi antara lembaga audit dan penegak hukum agar peran BPK dalam pemberantasan korupsi dapat lebih optimal dan selaras dengan prinsip akuntabilitas serta kepastian hukum.
Co-Authors Hery Firmansyah Lie, Gunardi