Almira, Lara Delanosa
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Aktualitas Asas Itikad Baik dalam Praktik Pagang Gadai Sawah di Sumatera Barat Almira, Lara Delanosa; Syechkant, Ibnu; Ikhsan, Muhammad; Syamsudin, M.
Wajah Hukum Vol 9, No 2 (2025): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v9i2.1705

Abstract

This study discusses the actuality of the principle of good faith in the practice of pawning rice fields in West Sumatra, especially in the context of Minangkabau customary law and Government Regulation in Lieu of Law Number 56 of 1960. This study aims to understand the application of the principle of good faith and identify the factors that become obstacles in the practice of pawning land. This type of research is a sociological legal research type. The object of the study is the rice fields, which are the objects of pawning. The subjects of the study are the Head of the Minangkabau Natural Customary Council (LKAAM) of West Sumatra and the Head of the Nagari Customary Council. The empirical legal research approach has a descriptive analytical nature with data collection techniques through observation, interviews, literature studies and documents. The analysis method is carried out descriptively and qualitatively. The results of this study indicate that the practice of pawning in Minangkabau has a matrilineal customary system and a high pusako property concept. The principle of good faith is very important in this practice, with both parties having to act honestly and fairly. However, there are several constraining factors such as legal developments, time periods, pawn requirements, and communication. Therefore, it is important to maintain the continuity of pawn practices and improve existing regulations by implementing the principle of good faith.
Peran Krusial Notaris Dalam Menjalankan Kepastian dan Perlindungan Hukum Perjanjian Pra Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XIII/2015 Almira, Lara Delanosa; Pratiwi, Maharani
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 03 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i03.2660

Abstract

Penelitian ini mengkaji mengenai Peran Krusial Notaris Dalam Menjalankan Kepastian Dan Perlindungan Hukum Perjanjian Pra Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/Puu-Xiii/2015, dengan menggunakan metode kualitatif sosio-legal, data primer dan data sekunder dikumpulkan melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa notaris berperan penting sebagai pejabat umum yang Menyusun akta otentik, memberikan kekuatan pembuktian sempurna dan memastikan perjanjian dibuat sebelum atau selama pernikahan dan berlaku sejak ditandatangani. Peran notaris menjadi sangat penting dalam menyeimbangi prinsip kerahasiaan dengan kewajiban publikasi untuk melindungi pihak ketiga, sekaligus memastikan setiap perubahan perjanjian dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak. Meskipun memiliki kelebihan dalam melindungi asset dan mencegah konflik, perjanjian ini juga berpotensi menimbulkan ketegangan psikologis. Oleh karena itu, notaris harus memastikan perjanjian ini menjadi instrumen untuk transparansi dan saling pengertian, bukan sebagai deklarasi kegagalan, yang ada pada akhirnya bergantungan pada komunikasi dan kepercayaan.
Telaah Konflik Tata Kelola Agraria pada Kasus Peralihan Hak Ulayat di Perkebunan Jorong Lok Batu Sandi Solok Selatan Sumatra Barat Almira, Lara Delanosa; Malik, Atiyah Rauzanah
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 02 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v3i02.1125

Abstract

Dinamika pergeseran hak ulayat menjadi hak milik pada konteks pertanahan masyarakat adat Minangkabau telah menjadi isu yang hingga kini masih memerlukan penyelesaian baik secara yuridis maupun tata kelola. Artikel ini bermaksud mengidentifikasi proses terjadinya peralihan hak atas tanah ulayat (komunal) menjadi hak individu serta mengeksplorasi sejauh mana peran pemerintah (wali nagari) menyelesaikan sengketa jual beli tanah ulayat. Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode kualitatif sosio-legal dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan proses peralihan hak ulayat menjadi hak milik individu di tanah ulayat perkebunan Jorong Lok Batu Sandi secara yuridis sah karena memenuhi persyaratan administrasi yang disepakati dua belah pihak, serta disaksikan oleh wali nagari setempat.