Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Tanggung Jawab Pidana dalam Kasus Ronald Tannur: Perspektif Hukum Pidana Indonesia Halim, Kelly Chandra Puspita; Choirunnisa, Shefira Amalia; Putri, Riska Amelia
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.4655

Abstract

Kasus Ronald Tannur telah menyoroti tantangan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya terkait dengan prinsip keadilan substantif dan independensi peradilan. Keputusan vonis bebas oleh hakim Pengadilan Negeri Surabaya atas tuduhan pembunuhan dan penganiayaan berdasarkan Pasal 338 dan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menunjukkan kelemahan dalam proses pembuktian serta terdapat dugaan intervensi eksternal dan suap yang melibatkan hakim. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dan pendekatan kualitatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen sekunder lainnya untuk mengevaluasi efektivitas peraturan hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan hakim yang kontroversial untuk memutus bebas terdakwa Ronald Tannur memperlihatkan kelemahan peradilan di Indonesia dan tanggung jawab pidana dapat dikaitkan dengan pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum dan keterpenuhan aspek subjektif serta objektif yang diatur dalam KUHP. Keputusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan lima tahun penjara menegaskan pentingnya penegakkan keadilan substantif, namun kasus ini juga mencerminkan kelemahan sistem peradilan terhadap intervensi eksternal yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Reformasi sistem peradilan dan penguatan pengawasan terhadap integritas hakim direkomendasikan untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang.
Holistic Protection bagi Korban Kekerasan Seksual Anak Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik bagi Korban Halim, Kelly Chandra Puspita; Hutabarat, Rugun Romaida
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.51053

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak adalah pelanggaran yang sangat berbahaya yang berdampak pada fisik, psikologis, serta sosial jangka panjang. UU No. 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) melalui asas kepentingan terbaik bagi korban yang terdapat dalam pasal 2 huruf c sebagai dasar perlindungan, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala seperti reviktimisasi, ketimpangan layanan pemulihan, serta kurang optimalnya pendekatan berbasis korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan dan penerapan asas tersebut dalam perlindungan korban, serta melakukan perbandingan dengan National Framework for Protecting Australias Children yang mengembangkan perlindungan holistik melalui pendekatan trauma-informed, intervensi dini, dan sistem layanan terintegrasi. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (conceptual approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa meskipun UU TPKS telah membangun kerangka yang kuat, realisasi di lapangan belum setara dengan standar perlindungan holistik Australia. Penguatan koordinasi antar lembaga, akses layanan yang merata, serta pemulihan jangka panjang diperlukan agar asas kepentingan terbaik bagi korban dapat terwujud secara efektif.