Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Efektivitas Penerapan Self-Assessment Pajak di Indonesia Dalam Segi Hukum Graciella, Eunike; Sharon, Michelle; Arya, Rabbil; Muzacky, Ahmad; Muhammad, Rayhan
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.4748

Abstract

Sistem self-assessment dalam perpajakan di Indonesia memberikan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Sistem ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang terakhir diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sistem ini bertujuan meningkatkan kepatuhan sukarela dan efisiensi administrasi perpajakan. Pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakadilan dalam distribusi beban pajak antara wajib pajak individu dan korporasi, keterbatasan akses informasi dan teknologi bagi wajib pajak di wilayah terpencil, serta inkonsistensi regulasi yang mempengaruhi kepastian hukum. Inovasi administrasi, seperti e-filing dan e-billing, telah membantu meningkatkan kemudahan pelaporan pajak, tetapi belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah Indonesia. Masalah yang mempengaruhi efektivitas sistem ini adalah rendahnya kesadaran wajib pajak dan kurangnya pendampingan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.
Penggunaan Doktrin Business Judgement Rule dalam Hukum Perusahaan di Indonesia Graciella, Eunike; Gunadi, Ariawan
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.51022

Abstract

Doktrin Business Judgement Rule menjadi penting karena memberikan ruang perlindungan hukum bagi direksi yang mengambil keputusan bisnis berdasarkan itikad baik, pertimbangan yang rasional, serta bebas dari konflik kepentingan. Penelitian ini bertujuan menelaah bagaimana prinsip tersebut diterapkan dalam praktik hukum perusahaan di Indonesia serta menilai kebutuhan pembaharuan pengaturannya, baik pada korporasi swasta maupun Badan Usaha Milik Negara. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi putusan, melalui analisis terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 mengenai perubahan regulasi BUMN, serta beberapa putusan Mahkamah Agung yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa prinsip BJR sesungguhnya telah tercermin secara implisit dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT, meskipun penerapannya belum seragam akibat perbedaan penafsiran aparat penegak hukum terhadap unsur good faith dan due care. Oleh karena itu diperlukan aturan pelaksana yang lebih tegas untuk memastikan adanya parameter perlindungan yang konsisten bagi direksi, sehingga keputusan bisnis yang wajar tidak berubah menjadi dasar kriminalisasi. Penguatan penerapan BJR secara proporsional diyakini berpotensi mendorong tata kelola perusahaan yang lebih akuntabel, meningkatkan keberanian manajerial dalam pengambilan risiko yang terukur, serta menciptakan iklim usaha dan investasi yang lebih sehat di Indonesia.