Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Sosial dan Teknologi
Sihombing, Pardamean
Unknown Affiliation
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Implikasi Hukum Transaksi Jual Beli Tanah yang Tidak Melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sihombing, Pardamean; Sambuaga, Eddy; Napitupulu, Diana R.W
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 8, No 2 (2025): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), November
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jehss.v8i2.2836

Abstract

Land sale and purchase transactions are a form of land rights transfer that is legally regulated in Indonesian legislation, particularly in Government Regulation No. 24 of 1997 concerning Land Registration. One of the requirements for the validity of land rights transfer is the creation of a deed by a Land Deed Official (PPAT). However, in practice, there are still land sale and purchase transactions that do not involve a PPAT, which are only carried out privately between the parties. This study aims to analyze the legal implications of such transactions, both in terms of the validity of the transfer of rights, the strength of evidence, and the potential for legal disputes in the future. The research method used is normative juridical with a legislative approach and case studies. The results of the study show that land sale and purchase transactions that do not involve a PPAT do not have formal legal force to be registered with the land office, thus potentially causing legal uncertainty and ownership disputes. In addition, buyers are also in a vulnerable position because they do not have valid administrative proof of ownership. Therefore, the parties need to understand the applicable legal procedures so that land rights can be recognized and protected by law.
Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia Sihombing, Pardamean; Widiarty, Wiwik Sri; Nadapdap, Binoto
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 6 No. 1 (2026): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v6i1.32627

Abstract

Perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia semakin penting seiring dengan pesatnya perkembangan sektor ini. Kerangka hukum nasional telah diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kerangka hukum yang ada serta membandingkannya dengan standar internasional seperti General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach) untuk menganalisis kerangka hukum perlindungan data pribadi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan landasan hukum yang lebih jelas dan komprehensif untuk melindungi data pribadi, dengan menetapkan hak-hak konsumen atas data mereka dan kewajiban bagi pelaku usaha untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data. Namun, meskipun regulasi ini penting, masih terdapat tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum yang memadai, terutama dalam menanggulangi kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU PDP telah menyediakan dasar hukum yang komprehensif, efektivitasnya masih terhambat oleh ketiadaan lembaga pengawas independen yang operasional, mekanisme penegakan hukum yang lemah, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Implikasi dari temuan ini menekankan perlunya percepatan pembentukan lembaga pengawas, penguatan sanksi dan mekanisme penegakan, serta peningkatan literasi digital guna membangun ekosistem e-commerce yang lebih aman dan memperkuat kepercayaan konsumen.
Co-Authors Binoto Nadapdap Napitupulu, Diana R.W Sambuaga, Eddy Wiwik Sri Widiarty