Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Analisis Faktor Psikologi Kriminal Dalam Pengelapan Dana Karyawan Pada Perusahaan Logistik Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 2 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v3i2.160

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran psikologi kriminal dalam mencegah tindak penggelapan dana oleh karyawan pada perusahaan logistik. Fenomena penggelapan dana sering terjadi akibat lemahnya sistem pengendalian internal, rendahnya integritas karyawan, serta adanya tekanan psikologis yang mendorong individu melakukan tindakan menyimpang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan yang didukung oleh analisis teoritis dari berbagai literatur terkait psikologi kriminal, faktor penyebab kejahatan kerah putih, serta strategi pencegahan dalam lingkup perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman terhadap aspek psikologis, seperti motif, tekanan, dan rasionalisasi, dapat membantu manajemen dalam merancang sistem pencegahan yang lebih efektif. Pendekatan psikologi kriminal mampu mengidentifikasi potensi perilaku menyimpang sejak dini melalui analisis kepribadian, pola perilaku, dan kondisi kerja yang memicu tindakan fraud. Selain itu, penerapan program etika, pelatihan integritas, serta pengawasan yang konsisten terbukti berperan penting dalam menekan peluang terjadinya penggelapan dana. Dengan demikian, psikologi kriminal tidak hanya berfungsi dalam memahami perilaku kriminal setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga sebagai instrumen preventif yang dapat memperkuat sistem pengendalian internal perusahaan logistik. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi akademis sekaligus praktik bagi perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Karena Standar Pelayanan Tambahan Sebelum Penerbangan bagi Penumpang Berkebutuhan Khusus Lanjut Usia yang Mengakibatkan Penumpang Meninggal Dunia: Analisis Hukum Putusan Nomor 523/Pdt.G/2023/Pn Mnd Raden Sihar Martogi Sinambela; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela; Mardiman Sane; Setia Jaya; Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 12 (2025): Tema Hukum dan Hak Asasi Manusia
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i12.3138

Abstract

This study analyzes the lawsuit for Unlawful Acts (PMH) related to additional service standards for elderly passengers with special needs resulting in death, based on Decision Number 523/Pdt.G/2023/PN Mnd. The main focus of the study is to evaluate the legal responsibility of airlines in providing pre-flight services and the basis for the judge's considerations in deciding the case. Using a normative legal research method with a case approach, the results of the study indicate that the airline's non-compliance with standard operating procedures for serving passengers with special needs constitutes a form of negligence that fulfills the elements of PMH according to Article 1365 of the Civil Code. [REVISI] This study also examines airline obligations under Law Number 1 of 2009 on Aviation and applicable passenger protection regulations. Decision Number 523/Pdt.G/2023/PN Mnd established that the airline was proven to have committed unlawful acts and was ordered to provide compensation to the plaintiff.
Analisis Yuridis Penugasan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dalam Rangka Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Raden Sihar Martogi Sinambela; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela; Mardiman Sane; Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 4 (2026): Tema Hukum Perdata dan Kenotariatan
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i4.3139

Abstract

This research juridically analyzes the assignment of PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) in the People's Business Credit (KUR) guarantee scheme based on Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, as last amended by Law Number 1 of 2025. Government assignments to SOEs often create an intersection between corporate principles (business judgment rule) and public service obligations. The research method used is normative legal research with a statutory approach. The results show that the assignment of PT Jamkrindo in KUR guarantees is an embodiment of the SOE's function as a constitutionally valid development agent, but requires regulatory harmonization to ensure legal certainty in guarantee risk management. Furthermore, the synchronization of rules regarding capital changes and assignment mechanisms in the latest SOE Law provides a stronger legal basis for PT Jamkrindo in supporting the sustainability of the MSME sector through inclusive financing. The conclusion of this research emphasizes the importance of legal protection for SOE directors in carrying out government assignments to remain accountable and not violate good corporate governance principles.
Co-Authors Appe Hutauruk Hotman Sinambela Mardiman Sane Raden Sihar Martogi Sinambela Raden Sihar Martogi Sinambela Setia Jaya