Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Lex Generalis Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora
Mardiman Sane
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Kontrak Sosial Robek: Analisis Sosiologi Hukum Saat Negara Gagal Berdialog, Demonstrasi Jalanan Agustus 2025 Menjadi Mahkamah Terakhir Selvira Paulina Ananda; Indra Jaya; Indryani, Indryani; Ari Tridianto; Anak Agung Dewi Intan Parwati; Mardiman Sane; Robert L Simanungkalit
JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora Vol. 3 No. 3 (2024): Desember: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora
Publisher : Badan Penerbit STIEPARI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56910/jispendiora.v3i3.3360

Abstract

This study examines the massive demonstrations on August 25-29, 2025, as a manifestation of the disintegration of the social contract between the people and the state. These actions stemmed from deep disappointment with the House of Representatives (DPR), sparked by the issue of allowance increases and the arrogance of council members. Using a socio-legal approach, this study argues that the demonstrations signaled a breakdown in the political and moral legitimacy of the people's representatives, where the law was no longer obeyed out of conviction, but rather out of coercion. Key findings indicate that the DPR's non-participatory legislative function, exacerbated by systemic abuse of power to serve oligarchic interests, has significantly eroded public trust. Although the quantity of DPR legislation in the 2019-2024 period increased, its quality is questionable due to the practice of "fast-track" legislation and the low completion of the National Legislation Program (Prolegnas) targets. Comparative analysis reveals a recurring pattern of protests against flawed legislation. However, the 2025 demonstrations saw a new escalation after a tragic incident that killed a protester, shifting the focus of public anger from policy issues to alleged human rights violations by the authorities. This study concludes that the restoration of trust can only be achieved through a more participatory and transparent reconstruction of the social contract, as well as firm law enforcement against individuals who betray the public mandate.
ANALISIS YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN KEBERATAN TERHADAP UTANG PAJAK Janti Saragih; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela; Mardiman Sane; Setia Jaya; Fendy Hutahaean
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 14 No. 1 (2026): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2026
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v14i1.26291

Abstract

Penelitian ini berhubungan dengan ketidakpastian dan ketidakadilan yang menimpa wajib pajak ketika mengajukan keberatan atas utang pajak yang dilaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang di bidang perpajakan. Setiap wajib pajak mengharapkan agar sengketa keberatan antara wajib pajak dengan otoritas perpajakan dapat diselesaikan melalui putusan Hakim, tidak diadili dan diputus oleh otoritas perpajakan yang merupakan salah satu pihak yang bersengketa. Masalah utama yang diangkat yaitu, mengapa penerapan atau pengenaan sanksi denda akibat putusan keberatan di bidang perpajakan dipandang bertentangan dengan asas kepastian hukum dan mengapa penerapan atau pengenaan sanksi denda akibat putusan keberatan di bidang perpajakan dipandang bertentangan dengan asas keadilan. Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian doktrinal atau normatif. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan undang-undang (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber dan jenis data penelitian adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan ketentuan yang mengatur tentang penyelesian sengketa keberatan belum mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan yang meletakkan keseimbangan hak dan kewajiban antara fiskus dengan wajib pajak. Penyelesaian sengketa keberatan belum memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap wajib pajak. Adanya ancaman sanksi denda adiminsitrarif dalam upaya keberatan telah menimbulkan konflik norma dengan dengan UUD 1945.
EFEKTIVITAS EKSEKUSI PUTUSAN NAFKAH TERUTANG PASCA PERCERAIAN DALAM MENJAMIN HAK EKONOMI ANAK Hotman Sinambela; Mardiman Sane; Panti Silaban; Lamhot Hutahaean; Muhenri Sihotang
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 14 No. 1 (2026): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2026
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v14i1.26297

Abstract

Penelitian ini mengkaji efektivitas eksekusi putusan nafkah terutang pasca perceraian dalam menjamin perlindungan hak ekonomi anak. Secara normatif, kewajiban nafkah anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan dalam tahap pelaksanaan putusan. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan analisis empiris terhadap sejumlah putusan Pengadilan Agama dalam tiga tahun terakhir. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, analisis putusan, serta telaah terhadap hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakefektifan eksekusi lebih banyak disebabkan oleh rendahnya kepatuhan sukarela, lemahnya mekanisme pemaksaan, hambatan administratif dalam pemotongan gaji, kesulitan penentuan objek eksekusi, serta tidak adanya sistem pengawasan yang terintegrasi. Prosedur eksekusi yang masih mengikuti pola hukum acara perdata umum menyebabkan pemenuhan nafkah anak bersifat lambat dan reaktif, padahal kebutuhan anak bersifat berkelanjutan dan mendesak. Artikel ini menawarkan gagasan penguatan mekanisme eksekusi melalui sistem pemotongan gaji otomatis, integrasi data keuangan, serta reformulasi kebijakan yang berorientasi pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini mengkaji efektivitas eksekusi putusan nafkah terutang pasca perceraian dalam menjamin perlindungan hak ekonomi anak. Secara normatif, kewajiban nafkah anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan dalam tahap pelaksanaan putusan. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan analisis empiris terhadap sejumlah putusan Pengadilan Agama dalam tiga tahun terakhir. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, analisis putusan, serta telaah terhadap hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakefektifan eksekusi lebih banyak disebabkan oleh rendahnya kepatuhan sukarela, lemahnya mekanisme pemaksaan, hambatan administratif dalam pemotongan gaji, kesulitan penentuan objek eksekusi, serta tidak adanya sistem pengawasan yang terintegrasi. Prosedur eksekusi yang masih mengikuti pola hukum acara perdata umum menyebabkan pemenuhan nafkah anak bersifat lambat dan reaktif, padahal kebutuhan anak bersifat berkelanjutan dan mendesak. Artikel ini menawarkan gagasan penguatan mekanisme eksekusi melalui sistem pemotongan gaji otomatis, integrasi data keuangan, serta reformulasi kebijakan yang berorientasi pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Karena Standar Pelayanan Tambahan Sebelum Penerbangan bagi Penumpang Berkebutuhan Khusus Lanjut Usia yang Mengakibatkan Penumpang Meninggal Dunia: Analisis Hukum Putusan Nomor 523/Pdt.G/2023/Pn Mnd Raden Sihar Martogi Sinambela; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela; Mardiman Sane; Setia Jaya; Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 12 (2025): Tema Hukum dan Hak Asasi Manusia
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i12.3138

Abstract

This study analyzes the lawsuit for Unlawful Acts (PMH) related to additional service standards for elderly passengers with special needs resulting in death, based on Decision Number 523/Pdt.G/2023/PN Mnd. The main focus of the study is to evaluate the legal responsibility of airlines in providing pre-flight services and the basis for the judge's considerations in deciding the case. Using a normative legal research method with a case approach, the results of the study indicate that the airline's non-compliance with standard operating procedures for serving passengers with special needs constitutes a form of negligence that fulfills the elements of PMH according to Article 1365 of the Civil Code. [REVISI] This study also examines airline obligations under Law Number 1 of 2009 on Aviation and applicable passenger protection regulations. Decision Number 523/Pdt.G/2023/PN Mnd established that the airline was proven to have committed unlawful acts and was ordered to provide compensation to the plaintiff.
Analisis Yuridis Penugasan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dalam Rangka Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Raden Sihar Martogi Sinambela; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela; Mardiman Sane; Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 4 (2026): Tema Hukum Perdata dan Kenotariatan
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i4.3139

Abstract

This research juridically analyzes the assignment of PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) in the People's Business Credit (KUR) guarantee scheme based on Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, as last amended by Law Number 1 of 2025. Government assignments to SOEs often create an intersection between corporate principles (business judgment rule) and public service obligations. The research method used is normative legal research with a statutory approach. The results show that the assignment of PT Jamkrindo in KUR guarantees is an embodiment of the SOE's function as a constitutionally valid development agent, but requires regulatory harmonization to ensure legal certainty in guarantee risk management. Furthermore, the synchronization of rules regarding capital changes and assignment mechanisms in the latest SOE Law provides a stronger legal basis for PT Jamkrindo in supporting the sustainability of the MSME sector through inclusive financing. The conclusion of this research emphasizes the importance of legal protection for SOE directors in carrying out government assignments to remain accountable and not violate good corporate governance principles.
Co-Authors Anak Agung Dewi Intan Parwati Appe Hutauruk Ari Tridianto Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean Fendy Hutahaean Hotman Sinambela Indra Jaya Indryani, Indryani Janti Saragih Lamhot Hutahaean Muhenri Sihotang Panti Silaban Raden Sihar Martogi Sinambela Raden Sihar Martogi Sinambela Robert L Simanungkalit Selvira Paulina Ananda Setia Jaya