Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

KONFLIK DAN INTEGRASI SOSIAL DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL DI INDONESIA: SEBUAH STUDI LITERATUR Nofrianti, Yona; Syamsir, Syamsir; Amanda, Nici; Salsabila, Tharisa; Alghiffari, Habib; Yudanur, Rades Mutiara Zikhri; Syahputra, Muhammad Akhir
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas konflik dan integrasi sosial dalam konteks kebudayaan multikultural di Indonesia. Latar belakang penelitian ini adalah tingginya ketidaksetaraan ekonomi dan perbedaan identitas etnis serta agama yang sering memicu konflik sosial. Gini rasio sebesar 0,388 pada Maret 2023 menunjukkan kesenjangan pendapatan yang signifikan, yang berkontribusi pada ketegangan sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab konflik sosial, menjelaskan mekanisme integrasi sosial, dan memberikan gambaran tentang bagaimana konflik dan integrasi saling berinteraksi dalam masyarakat multikultural di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan analisis tematik terhadap jurnal ilmiah, buku, artikel, dan laporan penelitian yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakadilan struktural dan ketidaksetaraan ekonomi adalah penyebab utama konflik sosial di Indonesia. Selain itu, perbedaan identitas etnis dan agama juga berkontribusi signifikan terhadap terjadinya konflik. Namun, pendidikan multikultural dan dialog antarbudaya terbukti efektif dalam mempromosikan integrasi sosial dan mencegah konflik. Nilai-nilai budaya lokal seperti "Dalihan na tolu" juga memainkan peran penting dalam membina interaksi sosial dan solidaritas antarumat beragama. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa untuk mencapai integrasi sosial yang lebih baik, diperlukan upaya yang lebih besar dalam pendidikan multikultural, dialog antarbudaya, dan penguatan nilai-nilai budaya lokal. Kebijakan publik harus diarahkan untuk mengatasi ketidaksetaraan ekonomi dan memastikan keadilan dalam distribusi sumber daya.
REFORMASI STRUKTUR KELEMBAGAAN BIROKRASI KEPEGAWAIAN NEGARA Alghiffari, Habib; Nababan, Jaditio; Fazrul Hisham, Muhammad; Muhamadani, Rival; Aditya, Ryandi; Syamsir, Syamsir
Jurnal Inovasi Global Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Inovasi Global
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kualitas kepegawaian berkorelasi menggunakan kualitas birokrasi pada suatu negara di mana reformasi kepegawaian ialah prasyarat absolut buat mengklaim terselenggaranya manajemen tata pemerintahan yang profesional. Pemerintah Indonesia memanfaatkan momentum reformasi pada tahun 1999 menggunakan menetapkan Undang-Undang No 43 Tahun 1999 perihal Perubahan Atas Undang-Undang No 8 Tahun 1974 tentang utama-pokok Kepegawaian. Reformasi dilakukan pada setiap aspek kepegawaian, tetapi masih terdapat berbagai pertarungan yg dapat dikemukakan menjadi berikut: (1) perseteruan internal kepegawaian itu sendiri. (2) perseteruan eksternal yang berkaitan dengan fungsi dan profesionalisme kepegawaian. Mulai asal prinsip sistem merit yang belum diterapkan pada proses rekrutmen. Kegagalan pemerintah melaksanakan reformasi kepegawaian melahirkan sikap birokrat yang menyimpang dan jua kesenjangan kemampuan dalam pelaksanaan tugas serta tanggung jawab (tidak kompeten). pemugaran secara komprehensif perlu dilakukan tak sekedar pada domain sistem dan regulasi, namun pula di tata cara dan tatanan nilai yang wajib ditanamkan kepada pegawai negeri menjadi pelayan publik. perbaikan secara komprehensif diharapkan akan mampu menaikkan kualitas dan kinerja birokrasi yg berorientasi di kebutuhan rakyat (budaya penyelenggara pelayanan publik).
The effectiveness of assistance provided by the department of agriculture, food, and fisheries in enhancing fishermen’s empowerment in Pariaman City Alghiffari, Habib; Slipilia, Intan
Priviet Social Sciences Journal Vol. 6 No. 1 (2026): January 2026
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55942/pssj.v6i1.1562

Abstract

This study examines the effectiveness of assistance provided by the Department of Agriculture, Food, and Fisheries of Pariaman City in enhancing fisherfolk empowerment. Fishermen in coastal areas face various challenges, including limited access to modern fishing gear, fluctuating fish prices, and environmental uncertainties that affect productivity and welfare. Government assistance programs are expected to address these issues by strengthening the capacity, independence, and economic resilience of the fishermen. This study employed a qualitative descriptive design. Data were collected through observations, in-depth interviews, and documentation involving key informants from the Department of Agriculture, Food, and Fisheries, Fisheries Extension Officers, community representatives, and fishermen in Pariaman City. Data analysis was conducted using Miles and Huberman’s interactive model, which consists of data reduction, data display, and conclusion-drawing. The findings indicate that assistance programs have generally been effective in improving fisher empowerment. Assistance in the form of fishing gear and supporting facilities has contributed to increased fishing activity, improved catch efficiency, and reduced operational costs of fishing. In addition, training and mentoring activities have enhanced fishermen’s knowledge, skills, and awareness of sustainable marine-resource management. However, the effectiveness of the assistance has not been fully optimal because of uneven distribution, limited participation of fishermen in program planning, and insufficient program adaptation to diverse socio-economic conditions. Overall, the study concludes that the assistance provided has a positive impact on fishermen’s empowerment in Pariaman City, although improvements in participation, integration, and sustainability are necessary to achieve long-term empowerment of the fisher community.