Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Keutuhan Rumah Tangga Yang Harmonis Dan Sejahtera Implemetasi UU No. 23 Tahun 2004: Penelitian Mohamad Mundir; Indra Yuliawan
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 2 (October 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i2.2858

Abstract

The family is a fundamental social unit that plays a vital role in shaping individual well-being in physical, mental, emotional, and social aspects. Family harmony serves as the foundation for developing a healthy personality and a prosperous society. However, in reality, conflicts, violence, and injustice often threaten household integrity. This article aims to analyze the concept of a harmonious and prosperous family from a legal perspective, particularly through the implementation of Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT). The study applies a normative legal research method with a descriptive qualitative approach based on a literature review, covering primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that a harmonious and prosperous family cannot rely solely on religious teachings and moral values but also requires firm legal instruments to protect family members, especially women and children, from threats of physical, psychological, sexual violence, and neglect. Therefore, synergy among religious values, social norms, and positive law is essential to achieve a harmonious, peaceful, and prosperous household in line with national ideals.
Kebijakan Pidana Terhadap Penggunnan Mobil Dinas Rantis Dalam Mengantisipasi Demo Studi Kasus Kematian Affan Kurniawan: Penelitian Mohamad Mundir
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 3 (Januari 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i3.4812

Abstract

Penggunaan mobil dinas rantis oleh aparat kepolisian dalam penanganan aksi demonstrasi merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum yang berorientasi pada pemeliharaan ketertiban umum. Studi ini menyelidiki kebijakan pidana tentang penggunaan mobil dinas rantis untuk mengantisipasi demonstrasi, dengan penekanan khusus pada kasus kematian Affan Kurniawan yang terjadi dalam konteks pengendalian demonstrasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar hukum penggunaan rantis, menilai pertanggungjawaban pidana aparat penegak hukum dalam kasus kerugian atau korban jiwa, dan mengevaluasi kesesuaian tindakan tersebut dengan prinsip hukum pidana, asas HAM, dan standar operasional kepolisian. Metode yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Peraturan perundang-undangan seperti, Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang HAM, dan Perkap tentang Pengendalian Massa, bersama dengan putusan dan wawancara ke pihak kepolisian, dipelajari untuk mendapatkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan rantis pada prinsipnya diperbolehkan sebagai bagian dari sarana prasarana pengamanan, namun harus dilakukan sesuai asas legalitas, proporsionalitas, nesesitas, dan akuntabilitas. Dalam kasus Affan Kurniawan terdapat indikasi bahwa penggunaan mobil dinas rantis tidak sepenuhnya mengikuti standar operasional prosedur sehingga menimbulkan dugaan kelalaian yang berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana.