Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.503
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar Keadilan Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Keadilan Adil Indonesia Journal Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Indra Yuliawan
Unknown Affiliation
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Penerapan asaz inspaning verbintenis Dalam hubungan hukum keperdataan antara Perawat praktek dengan masyarakat kabupaten semarang Indra Yuliawan
ADIL Indonesia Journal Vol. 1 No. 1 (2019)
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perawat berdasarkan Undang-Undang No. tahun tentang Keperawatan dalam pasal 1 ayat  memberikan definisi kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Bahwa dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa Perawat dapat melakukan kegiatan kepada masyarakat dalam keadaan sakit maupun sehat dengan memberikan asuhan. Bahwa masyarakat yang sakit dapat menggunakan jasa perawat praktek untuk membantu dalam proses penyembuhan penyakit yang dideritanya. Masyarakat dalam keadaan sehat juga dapat menggunakan jasa perawat praktek dalam upaya untuk senantiasa mendapatkan tubuh dan pikiran yang sehat, dalam hal ini antara Perawat dengan masyarakat yang memakai jasa perawat secara langsung telah mengadakan hubungan hukum. Hubungan hukum ada sebagai akibat dari pengaturan dari kegiatan Perawat yang sudah diundangkan. Maka dari itu segala kegiatan Perawat harus berdasarkan atas Undang-Undang Keperawatan. Masyarakat sebagai penerima pekerjaan jasa Perawat dapat disebut mempunyai hubungan hukum. Dalam hal hubungan hukum antara Masyarakat dan Perawat masuk dalam hukum privat yakni hukum perdata. Selaras dengan hubungan hukum dalam perdata lebih cenderung kepada perjanjian. Perjanjian dalam hubungan hukum antara pasien dengan perawat dapat diterapkan asaz Inspaning Verbintennis, artinya bahwa Perjanjian yang mendasarkan kepada usaha para pihak secara maksimal. Jadi disini tidak mengutamakan hasil yang didapat akan tetapi mengutamakan pekerjaan maksimal. Akibat dari asaz Inspaning Verbintennis ini mengakibatkan masyarakat tidak dapat menuntut secara perdata kepada perawat, hal mana jika Perawat bekerja dengan maksimal dalam koridor peraturan perundang-undangan maka pekerjaan perawat dilindungi oleh Undang-Undang.   Kata Kunci : Perawat, asaz Inspaning Verbintennis.
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS CACAT INFORMASI SUATU PRODUK DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE  DI INDONESIA Nur Kholifah, Siti; Indra Yuliawan
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 3 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/z7emt998

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab pelaku usaha dan bentuk perlindungan hukum konsumen di bidang cacat informasi dalam transaksi perdagangan elektronik, serta menilai efektivitas penerapan UUPK, UU ITE, dan PP PMSE dalam menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan konsumen di era digital. Kemajuan E-commerce  mendorong transaksi daring berbasis informasi digital. Namun, minimnya keakuratan informasi produk sering merugikan konsumen. Ketimpangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen diperparah lemahnya pengawasan hukum. Perlindungan hukum belum efektif meskipun diatur dalam UUPK, UU ITE, dan PP PMSE, karena sanksi dan pengawasan belum optimal. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data sekunder diperoleh melalui tinjauan pustaka yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui telaah ketentuan dan doktrin hukum yang relevan. Tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam transaksi E-commerce  telah diatur dalam UUPK, UU ITE, dan PP PMSE, yang mewajibkan penyedia informasi benar dan jaminan perlindungan konsumen. Namun, efektivitasnya belum optimal karena praktik yang merugikan konsumen masih terjadi, seperti informasi menyesatkan, prosedur pengembalian rumit, dan klausula baku yang merugikan. Ketimpangan posisi hukum dan rendahnya literasi hukum memperlemah perlindungan, sehingga diperlukan penegakan hukum yang adil dan edukasi konsumen yang berkelanjutan.  Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Cacat Informasi, E-commerce .
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS CACAT INFORMASI SUATU PRODUK DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE  DI INDONESIA Nur Kholifah, Siti; Indra Yuliawan
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 3 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/z7emt998

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab pelaku usaha dan bentuk perlindungan hukum konsumen di bidang cacat informasi dalam transaksi perdagangan elektronik, serta menilai efektivitas penerapan UUPK, UU ITE, dan PP PMSE dalam menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan konsumen di era digital. Kemajuan E-commerce  mendorong transaksi daring berbasis informasi digital. Namun, minimnya keakuratan informasi produk sering merugikan konsumen. Ketimpangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen diperparah lemahnya pengawasan hukum. Perlindungan hukum belum efektif meskipun diatur dalam UUPK, UU ITE, dan PP PMSE, karena sanksi dan pengawasan belum optimal. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data sekunder diperoleh melalui tinjauan pustaka yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui telaah ketentuan dan doktrin hukum yang relevan. Tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam transaksi E-commerce  telah diatur dalam UUPK, UU ITE, dan PP PMSE, yang mewajibkan penyedia informasi benar dan jaminan perlindungan konsumen. Namun, efektivitasnya belum optimal karena praktik yang merugikan konsumen masih terjadi, seperti informasi menyesatkan, prosedur pengembalian rumit, dan klausula baku yang merugikan. Ketimpangan posisi hukum dan rendahnya literasi hukum memperlemah perlindungan, sehingga diperlukan penegakan hukum yang adil dan edukasi konsumen yang berkelanjutan.  Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Cacat Informasi, E-commerce .
Keutuhan Rumah Tangga Yang Harmonis Dan Sejahtera Implemetasi UU No. 23 Tahun 2004: Penelitian Mohamad Mundir; Indra Yuliawan
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 2 (October 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i2.2858

Abstract

The family is a fundamental social unit that plays a vital role in shaping individual well-being in physical, mental, emotional, and social aspects. Family harmony serves as the foundation for developing a healthy personality and a prosperous society. However, in reality, conflicts, violence, and injustice often threaten household integrity. This article aims to analyze the concept of a harmonious and prosperous family from a legal perspective, particularly through the implementation of Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT). The study applies a normative legal research method with a descriptive qualitative approach based on a literature review, covering primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that a harmonious and prosperous family cannot rely solely on religious teachings and moral values but also requires firm legal instruments to protect family members, especially women and children, from threats of physical, psychological, sexual violence, and neglect. Therefore, synergy among religious values, social norms, and positive law is essential to achieve a harmonious, peaceful, and prosperous household in line with national ideals.
Analisis Yuridis Terhadap Restrukturisasi Kredit Pada Masa Pandemi Dan Pasca Pandemi Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Macet Di PT Bank BTN Semarang Nia Yulia Aristiani; Indra Yuliawan
ADIL Indonesia Journal Vol. 5 No. 1 (2024): Adil Indonesia Jurnal
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/aij.v5i1.2974

Abstract

The banking world has now begun to adapt to emergencies (force majeure) which have an impact on credit payments by customers. As an example, the Government of Indonesia has stated that the Covid-19 pandemic is a type of disease that can cause a health emergency for its people, including in the business industry. This pandemic situation is used as a reason for the debtor to renege on an agreement that has been agreed upon by the creditor using force majeure (overmacht) reasons. Restructuring is a policy that can be implemented by submitting credit installment payment relief to banks and multifinance companies. In this study, we will discuss matters that become obstacles for debtors in making payments under force majeure conditions and how the process of restructuring credit payments during force majeure conditions takes place. This research is a qualitative research with a descriptive analysis method where the approach implemented is based on legal reality in real practice. This research shows that the impact of the pandemic which has paralyzed the economy in Indonesia has caused difficulties for debtors in paying credit, therefore the Financial Services Authority (OJK) issued a national economic stimulus as a countercyclical policy related to force majeure in the form of POJK No.11/POJK.03/2020 for restructuring policies . Abstrak Dunia perbankan kini sudah mulai beradaptasi dengan keadaan darurat (force majeur) yang berdampak pada pembayaran kredit oleh nasabah. Sebagai contoh dimana Pemerintah Indonesia sudah menyatakan bahwa pandemi Covid-19 ini sebagai salah satu jenis penyakit yang dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan terhadap masyarakatnya, termasuk pada industri bisnis, dalam situasi pandemi seperti saat ini sangat mengganggu kelangsungan aktivitas perjanjian dalam industri bisnis. Situasi pandemi ini digunakan sebagai alasan debitur untuk melakukan pengingkaran suatu perjanjian yang sudah disepakati oleh pihak kreditur menggunakan alasan force majeure (overmacht). Restrukturisasi merupakan kebijakan yang dapat dilakukan dengan mengajukan keringanan pembayaran angsuran kredit kepada bank dan perusahaan pembiayaan (multifinance). Dalam penelitian ini akan dibahas terhait hal-hal yang menjadi hambatan debitur dalam pelakukan pembayaran dalam kondisi force mejeure dan bagaimana proses restruktusisasi pembayaran kredit selama keadaan force mejeure berlangsung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif mana pendekatan yang dilaksanakan berdasarkan kenyataan hukum dalam praktik nyata. Penelitian ini memperlihatkan bahwa dampak pandemi yang melumpuhkan perekonomian di Indonesia menyebabkan debitur kesulitan dalam membayar kredit oleh karena itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical terkait force majeure berupa POJK No.11/POJK.03/2020 guna kebijakan restrukuturisasi.
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI INSTRUMEN HUKUM DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN PERBANKAN Noris Sugiarto; Indra Yuliawan; Arista Candra Irawati
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 11 No. 01 (2026): Volume 11 No. 01 Maret 2026 Publish
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v11i01.42038

Abstract

Digital transformation in the banking sector has enhanced the efficiency of financial services while simultaneously increasing the risk of data-driven banking crimes. Customers’ personal data have become both the object and the primary means of various criminal activities, such as identity theft, phishing, and misuse of financial information. This condition necessitates robust personal data protection as an integral part of the banking legal system. This article aims to analyze the concept of personal data protection in the context of banking crimes, examine the legal framework governing personal data protection in the Indonesian banking sector, and explain the urgency of personal data protection as a legal instrument for preventing banking crimes. The research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection strengthens the principle of bank secrecy and functions as both a preventive and repressive legal instrument in addressing data-based banking crimes. Personal data protection plays a crucial role not only in safeguarding customers’ rights but also in maintaining public trust and the stability of the national banking system.
Potensi Tembakau Lembutan Temanggung Sebagai Indikasi Geografis Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Indra Yuliawan; Setiawan Budi Santoso
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 2 (2023): Mei: Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i2.213

Abstract

Temanggung Regency has an area of mostly highlands because it is located on the part of Mount Sindoro and Mount Sumbing. In general, these areas have lower temperatures and water is more limited than areas that are located lower, especially during the dry season. Not all types of plants can live and develop properly. One type of plant that can be cultivated with good results is tobacco. Initially, the tobacco grown in Temanggung Regency was N. tabacum var. fructicosa then became a variety that has been adapted for years to produce a specific tobacco quality. Through a special cultivation model, namely related to tillage, planting seeds, plant maintenance and fertilization, a long flat-shaped tobacco is produced with a width of approximately 0.5-1 cm. Therefore, people call it soft tobacco. Soft tobacco which is the original cultivation of the people of Temanggung is a special attraction for kretek products so that several manufacturers mix their products with soft tobacco from Temanggung Regency. Regardless of the pros and cons of the tobacco plant itself, Soft Tobacco can have economic value so it has potential to be used as a Geographical Indication for Temanggung Regency. This writing uses a qualitative method, with a normative juridical approach, in which case the method uses a statutory and conceptual approach. Protection of geographic indications aims to protect the uniqueness of a product, in this case, Temanggung soft tobacco from counterfeiting or improper use, while at the same time providing opportunity and legal protection to the people of the Temanggung area as producers of soft tobacco products to get maximum benefits. Therefore it is interesting to write about Soft Tobacco having the potential to become a Geographical Indication for Temanggung Regency and what is the role of the local government in making this Soft Tobacco a Geographic Indication.
Co-Authors Alexander Porwayla Arista Candra Irawati Mohamad Mundir Nia Yulia Aristiani Noris Sugiarto Nur Kholifah, Siti Setiawan Budi Santoso