Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

KONFLIK ANTARA SOPIR TRANS PADANG DAN SOPIR ANGKOT Hamdi Derita; Husni Halim; Dea Anand; Difa Ghassani; Tengku Niken Fachira; Dewi Anggraini; Doni Hendrik
Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 3 No. 2 (2023): Madika: Jurnal Politik dan Governance
Publisher : Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/madika.v3i2.1953

Abstract

Terjadinya konflik akibat benturan kepentingan merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan sosial-politik masyarakat. Sebab setiap individu memiliki rasionalitas yang berbeda-beda serta pentingannya masing-masing dalam kehidupan. Meskipun begitu, setiap konflik yang terjadi tentunya memerlukan penyelesaian atau resolusi. hal ini menjadi penting, sebab setiap konflik yang dibiarkan tanpa adanya penyelesaian, berotenti mengakibatkan masalah yang lebih besar dan dapat merugikan banyak pihak. Hal ini pula yang berlaku dalam dinamika konflik antar sopir angkot dengan operator bus Trans Padang beberapa waktu lalu. Penelitian ini penelitian ini berjudul “Konflik Antara Sopir Trans Padang Dan Sopir Angkot” . analisis pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang konflik pada dasarnya disebabkan oleh persoalan mis-komunikasi serta terdapat beberapa aktor yang dilibatkan dalam konflik maupun pada penyelesaian atau resolusinya. Dimana setiap aktor memiliki pean masing-masing
DEMOKRASI: KETERLIBATAN JARINGAN ORGANISASI DALAM PROSES SELEKSI KOMISIONER KPU PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT 2023-2028 Daffa Al Kautsar; Aidinil Zetra; Doni Hendrik
Jurnal Kajian Islam dan Politik Vol. 2 No. 2 (2026): KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial
Publisher : KIPS Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65980/journalkips.v2i2.117

Abstract

Organisasi memainkan peran penting dalam seleksi komisioner KPU di Sumatera Barat periode 2023-2028. Lima anggota panitia seleksi dan komisioner KPU terpilih masing-masing memiliki latar belakang organisasi, dan terdapat kesesuaian antara latar belakang organisasi panitia seleksi dan komisioner KPU. Individu yang terlibat dalam jaringan organisasi dianggap memiliki koneksi dan jaringan politik yang kuat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan jaringan organisasi dalam proses seleksi komisioner KPU periode 2023-2028 di Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat jaringan politik organisasi dan rekomendasi dari organisasi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap seleksi komisioner KPU di Sumatera Barat periode 2023-2028. Aktor dalam jaringan ini adalah (1) calon komisioner KPU, (2) panitia seleksi, (3) tokoh organisasi, (4) komisioner KPU, dan (5) partai politik. Jaringan politik dalam penelitian ini adalah jaringan desentralisasi. Selain itu, jaringan organisasi cenderung lebih condong ke rekomendasi dari organisasi lain, tetapi ada organisasi yang memberikan rekomendasi di luar organisasi mereka dan ada unsur ketertarikan untuk memberikan rekomendasi kepada para komisioner KPU. Kata kunci: Jaringan, Organisasi, Seleksi, Komisioner KPU
DEMOKRASI: KETERLIBATAN JARINGAN ORGANISASI DALAM PROSES SELEKSI KOMISIONER KPU PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT 2023-2028 Daffa Al Kautsar; Aidinil Zetra; Doni Hendrik
Jurnal Kajian Islam dan Politik Vol. 2 No. 2 (2026): KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial
Publisher : KIPS Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65980/journalkips.v2i2.117

Abstract

Organisasi memainkan peran penting dalam seleksi komisioner KPU di Sumatera Barat periode 2023-2028. Lima anggota panitia seleksi dan komisioner KPU terpilih masing-masing memiliki latar belakang organisasi, dan terdapat kesesuaian antara latar belakang organisasi panitia seleksi dan komisioner KPU. Individu yang terlibat dalam jaringan organisasi dianggap memiliki koneksi dan jaringan politik yang kuat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan jaringan organisasi dalam proses seleksi komisioner KPU periode 2023-2028 di Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat jaringan politik organisasi dan rekomendasi dari organisasi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap seleksi komisioner KPU di Sumatera Barat periode 2023-2028. Aktor dalam jaringan ini adalah (1) calon komisioner KPU, (2) panitia seleksi, (3) tokoh organisasi, (4) komisioner KPU, dan (5) partai politik. Jaringan politik dalam penelitian ini adalah jaringan desentralisasi. Selain itu, jaringan organisasi cenderung lebih condong ke rekomendasi dari organisasi lain, tetapi ada organisasi yang memberikan rekomendasi di luar organisasi mereka dan ada unsur ketertarikan untuk memberikan rekomendasi kepada para komisioner KPU. Kata kunci: Jaringan, Organisasi, Seleksi, Komisioner KPU
Analysis of political reciprocity in the coalition strategy of Prabowo-Gibran in the 2024 general election Muhammad Dzaky Ramadhan; Doni Hendrik; Asrinaldi
Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics) Vol. 11 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jpi.v11i1.66796

Abstract

This study aims to examine the political coalition between Prabowo Subianto and Gibran Rakabuming Raka in the 2024 Presidential Election, using the concepts of political reciprocity and social exchange theory. The coalition brings together two figures with distinct characteristics and voter bases: Prabowo, an experienced political figure with a conservative voter base, and Gibran, a younger figure targeting progressive voters, particularly from the millennial and Gen Z generations. This research highlights the relationship between the two figures in forming a mutually beneficial coalition through strategic political resource exchanges. The introduction outlines the importance of political coalitions in the 2024 election as a key factor for victory. The coalition between Prabowo and Gibran aims to combine their political strengths and maximize electoral opportunities. The social exchange theory applied in this study reveals that the coalition is essentially a transaction involving the exchange of political resources between the involved parties. This includes political support, legitimacy, and access to a wider voter network. Additionally, the study investigates the role of media in introducing and shaping the political image of both figures. Mass media, both traditional and social, plays a crucial role in shaping public perception of the political alliance and influencing voter opinions ahead of the election. The analysis also examines how the coalition impacts the dynamics of political parties, with Gerindra and Golkar playing pivotal roles in supporting the pair. By applying political reciprocity and social exchange theories, this study offers insights into how political alliance strategies function in the context of Indonesia's 2024 election.
The development of Indonesian mass media: An analysis of political power and its influence on democracy: Perkembangan media massa Indonesia: Analisis kekuatan politik dan pengaruhnya terhadap demokrasi Indah Sakina; Doni Hendrik
Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics) Vol. 11 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jpi.v11i1.66957

Abstract

This study aims to analyze the development of mass media in Indonesia after the 1998 Reform, focusing on its relationship with political power and its impact on democracy. Using a descriptive qualitative method, the study analyzes documents, literature, and relevant news archives to understand the dynamics of media in the context of politics and democracy. Data was collected through literature review and content analysis of mass media that have evolved since the Reform era. The results show that mass media plays a crucial role in shaping public opinion, influencing political policies, and strengthening democracy in Indonesia. Since the Reform era, media has undergone significant transformation, becoming freer and more diverse, as well as serving as a channel for social control over power. However, several challenges remain, such as dependence on political interests and media owners, which affect the independence of news reporting. Additionally, rapid digital disruption and the spread of hoaxes further degrade the quality of information received by the public, lowering trust in the media. Other findings indicate that, despite efforts to maintain its role in democracy, professionalism and journalistic ethics are often neglected in an attempt to meet market demands and political interests. This study concludes that mass media must continue to maintain independence, enhance professionalism, and adhere to journalistic ethics to strengthen democracy in Indonesia, while addressing the challenges in the increasingly complex digital and political era.