<![CDATA[Mediasi merupakan salah satu bentuk Alternative Dispute Resolution (ADR) atau penyelesaian sengketa alternatif yang menitikberatkan pada upaya perdamaian melalui bantuan pihak ketiga yang bersifat netral, tanpa perlu menempuh proses litigasi di pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dasar hukum pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perikatan kontrak serta mengevaluasi efektivitas penerapannya dalam praktik hukum perdata di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa mediasi memiliki legitimasi hukum yang kokoh sebagai salah satu sarana penyelesaian sengketa, baik di luar maupun di dalam peradilan perdata. Penerapan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum menjadi fondasi utama dalam proses mediasi guna menghasilkan kesepakatan yang sah dan mengikat secara hukum. Akta perdamaian yang diperoleh melalui mediasi memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga memberikan jaminan perlindungan hukum bagi para pihak yang bersengketa. Dengan demikian, mediasi memiliki peran strategis dalam mewujudkan penyelesaian sengketa perikatan kontrak yang lebih efisien, efektif, dan berkeadilan di Indonesia.]]>
