Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGUATAN KELEMBAGAAN KARANG TARUNA DALAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN GENERASI MUDA DI KECAMATAN WANEA KOTA MANADO Rintjap, Gerry Henly; Gosal, Ronny; Monintja, Donald
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Dalam kehidupan bermasyarakat, interaksi sosial sudah menjadi suatu keharusan mengingat hakekat manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Kita mengenal organisasi kepemudaan di masyarakat dengan sebutan Karang Taruna, dan merupakan pilar partisipasi masyarakat sebagai wadah pembinaan pembangunan dan pengembangan generasi muda di bidang kesejahteraan sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui menggali fakto-faktor penyebab sehingga Karang Taruna tidak berjalan dengan baik, serta untuk mengetahui penguatan kelembagaan Karang Taruna dalam pembinaan dan pengembangan Generasi Muda di Kecamatan Wanea Kota Manado,yang dikaji dari aspek-aspek: mengembangkan keterampilan dan kompetensi organisasi, budaya, sistem dan proses-proses ke dalam otoritas/kewenangan unit-unit organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan menguatkan jalinan keluar dalam rangka menumbuh kembangkan kemitraan secara intensif, ekstensif, dan solid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek pengembangan pengurus karang taruna, sistem dan budaya organisasi dari karang taruna telah terstruktur ditetapkan secara baku di tingkat nasional bersama Depsos RI, dengan menetapkan kader karang taruna secara berjenjang sebagai prioritas utama. Namun yang menjadi kendala adalah implementasi dari tugas dan fungsinya dilapangan, karena tugas ini bersifat partisipatif saja, artinya beban yang ditanggung oleh masing-masing pengurus tidak mutlak. Organisasi karang taruna, terlihat hanya menjadi objek untuk menghabiskan anggran tahunan apabila diperlukan oleh pihak dinas terkait tanpa memikirkan pengembangan pengurusnya. Apabila tidak diperlukan dibiarkan begitu saja. Kata Kunci : Penguatan, Kelembagaan, Karang Taruna, Pembinaan dan Pengembangan, Generasi Muda.

FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA KUSU KECAMATAN KAO KABUPATEN HALMAHERA UTARA Jawali, Risno; Gosal, Ronny; Monintja, Donald
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, olehnya sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai bagian dari pemerintah desa. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintah desa harus di arahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan sosial dalam masyarakat. Penelitian ini bertujan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan tugas pokok dan fungsi pengawasan badan permusyawaratan desa terhadap pelaksanaan pembangunan desa belum optimal. Dari penelitian ini dilakukakan untuk mengetahui konsep baru terkait fungsi badan permusyawaratan desa dalam hal pengawasannya, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode observasi wawancara dengan informan, studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola hubungan dan sikap mental merupakan masalah yang perlu di benahi bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa di rasa penting untuk di angkat mengingat sebagian anggota BPD memiliki sikap kurang baik, hal ini di cerminkan dari organisasi pribadi yang menilai negatif terhadap fungsi BPD serta selanjutnya kepala desa apabila melanggar dari berbagai ketentuan yang ada, pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa Perlu ada regulasi dalam bentuk Undang-Undang terkait pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa, yang nantinya akan menjadi sebuah aturan yang benar-benar dapat di taati baik itu dari Pemerintah desa maupun oleh BPD itu sendiri, komunikasi yang terbangun dalam internal BPD bahkan dengan Pemerintah Desa itu sendiri belum efektif. Sehingga dalam proses pelaksanaan pengawasan pembangunan Desa tidak di jalankan dengan baik bahkan sudah di sampaikan kepada pemerintah Desa tetapi hanya pada tahap pembicaraan, untuk pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa belum di laksanakanKata Kunci : Fungsi, Pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa, Pembangunan.

ETIKA PEMERINTAHAN DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG PROFESSIONAL DI KANTOR KECAMATAN PASSI TIMUR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Mongilala, Mestita; Gosal, Ronny; Monintja, Donald
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Etika Pemerintahan sebagai salah satu unsur yang penting untuk terwujudnya birokrasi yang profesional juga mempunyai posisi yang diterminan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu organisasi baik itu keluar maupun kedalam karena perilaku atau etika dari aparatur pemerintah tersebut menjadi sangat ditentukan oleh keberhasilan pemerintahan dan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam kerangka mencapai tujuan negara. Atas dasar ini tanpa adanya etika pemerintah dan pemerintahan profesioanal maka tujuan suatu organisasi ataupun lembaga negara tidak akan tercapai dan jika kondisi ini terjadi maka kerugian besar akan ditanggung oleh aparat pemerintah, masyarakat bahakan pada umumnya negara itu sendiri, mengingat salah satu tujuan membentuk pemerintah adalah untuk meningkat kesesejahteraan masyarakat. Lebih penting dari itu bahwa keberadaan satu negara dalam hubungannya dengan negara lain, pengakuan suatu negara yang merdeka itu di dasarkan atas adanya pemerintahan yang berdaulat dan profesional. Hal ini dilihat dari kualitas pelayanan bahakan etika aparat kecamatan passi timur dalam melakasanakan tugas-tugas yang diemban masing-masing aparat yang ada di kecamatan passi timur. Pemerintahan dalam praktek pelaksanaannya selalu dihadapkan pada permasalahan-permasalahan baik yang menyangkut organisasi pemerintahannya, pemimpin pemerintahan, masyarakat yang diperintah, maupun implementasi fungsi pemerintahanya, asas pemerintahan, lingkungan pemerintahan, sistem pemerintahan maupun etika pemerintahan, yang kesemuanya menuntut penanganan yang seksama agar tujuan pemerintahan yang telah dicanangkan itu dapat dicapai secara efisien dan efektif. Sejalan dengan pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa etika aparatur pemerintahan dalam menjalankan tugas maupun tanggung jawabnya dalam suatu organisasi birokrasi yang profesional sangat menentukan untuk keberlangsungan pemerintahan baik. Untuk itu dalam mewujudkan hal tersebut aparatur pemerintahan harus mendengarkan, merasakan, menaggapi dan mewujudkan keinginan, aspirasi, tuntutan dan kepentingan masyarakat serta tuntutan organisasi, sehingga kesejahteraan masyarakat terus meningkat.Kata Kunci : Etika Pemerintahan, Birokrasi, Profesional.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI KECAMATAN SIAU BARAT SELATAN KAMPUNG BATUSENGGO (Suatu Studi Pada Dinas Peikanan, Kabupaten Kepulauan Siau Barat Tagulandang) Kandati, Fini; Mantiri, Michael; Monintja, Donald
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pemberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang merupakan bagian dalam masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat untuk dapat bertahan hidup (survive) dan dalam pengertian dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan, selanjutnya pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan suatu proses yang dilakukan untuk meningkatakan kapasitas dan kapabilitas masyarakat sebagai sumber daya pembangunan agar mampu mengenali permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan dan menolong diri sendiri menuju keadaan yang lebih baik, mampu menggali dan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dalam mengumpulkan data melalui teknik observasi, wawancara dan kepustakaan. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat nelayan di Kecamatan Siau Barat Selatan Kampung Batusenggo masih belum optimal.Kata Kunci : Pemberdayaan, Masyarakat, Nelayan.

Etika Pemerinthan Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara Paisa, Liva; Gosal, Ronny; Monintja, Donald
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Dalam rangka mewujudkan Pemerintah yang baik serta untuk mewujudkan kesejahtraan masyarakat sesuai dengan tujuan Nasional diperlukan peran serta dari aparatur pemerintah baik pusat dan daerah. Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah adalah bagaimana menampilkan aparatur pemerintah yang fungsinya untuk memenuhi aspirasi masyarakat.Â Etika pemerintahan diperuntukkan bagi setiap orang yang dinyatakan dan menyatakan dirinya sebagai aparatur pemerintah, jadi fokus etika pemerintahan dan etika administrasi negara adalah orang-orang yang melakukan kegiatan dalam lembaga-lembaga pemerintahan. Faktor yang mempengaruhi kinerja dapat bersumber dari dalam individu pegawai maupun dari luar indvidu, tinggal bagaimana kebijakan organisasi mampu menyelaraskan antara faktor- faktor tersebut.Â Pegawai Aparatur Sipil Negara mempunyai peran yang amat sangat penting sebab Aparatur Sipil Negara merupakan unsur dari aparatur negara untuk menyelenggarakan dan melaksanakan pemerintahan serta pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan negara.Kata Kunci : Etika, Pemerintahan, Kinerja, ASN.

IMPLEMENTASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (STUDI DI KECAMATAN PULAU BATANG DUA, HIRI DAN MOTI, KOTA TERNATE) Koloca, Robby; Sampe, Stefanus; Monintja, Donald K.
Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 11, No 2 (2021): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v11i2.2685

ABSTRACTThis study aims to analyze the implementation of the Regional Revenue and Expenditure Budget on the Implementation of Infrastructure Development in Pulau Batang Dua, Hiri and Moti Subdistricts, Ternate City whether it has been running well. Through the implementation of the APBD, it is expected to be able to overcome the problems of infrastructure development in the three sub-districts for the period 2017-2019. The research method used is descriptive qualitative, data collection is carried out by means of observation, interviews, and literature studies. There were 14 informants in this study who were taken using a purposive sampling technique with a focus on research using Grindle theory, which is based on the content of the policy and the context of implementation. Data analysis uses steps consisting of data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study show that the implementation of the APBD is beneficial for the community as seen from the infrastructure development carried out in the Districts of Pulau Batang Dua, Hiri and Moti. It is hoped that development, service and community empowerment will be further optimized. Keywords: Implementation, APBD, Infrastructure Development ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Pulau Batang Dua, Hiri dan Moti, Kota Ternate apakah sudah berjalan dengan baik. Melalui implementasi APBD diharapkan mampu mengatasi persoalan pembangunan infrastruktur di tiga kecamatan tersebut untuk kurun waktu tahun 2017- 2019.Metode Penelitian yang digunakan adalah deksriptif kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, studi kepustakaan. Informan dalam penelitian ini berjumlah 14 orang yang diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling dengan fokus penelitian menggunakan teori Grindle yakni didasarkan pada isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Analisis data menggunakan langkah- langkah yang terdiri dari reduksi data,penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi APBD bermanfaat untuk masyarakat dilihat dari adanya pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan di Kecamatan Pulau Batang Dua, Hiri dan Moti. Diharapkan pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat lebih dioptimalkan lagi.Kata Kunci : Implementasi, APBD, Pembangunan Infrastruktur DOI : https://doi.org/10.33005/jdg.v11i2.2685

TATA KELOLA JARINGAN PEMERINTAHAN PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) PARIWISATA LIKUPANG Monintja, Donald K.; Pioh, Novie R.; Bataha, Katerina
Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 4/Januari (2023): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v12i4.3742

Efforts to explore this matter are based on the premise that network governance is central in coordinating the complexity of actors and their interests in the policy process to mobilize resources for collective action. Concerning the case of the development of the Likupang Tourism Special Economic Zone (SEZ) for 2019-2021, the brief description above aims to understand how the North Sulawesi Provincial Government promotes policies and manages the complexity of the network of actors in the development of the Likupang Tourism SEZ which is a highly centralized sector but operates in the context of political decentralization. More specifically, this research will seek to understand the Likupang Tourism SEZ policy-making process by the government interacting with various actors and the substantive, strategic, and institutional complexities the Provincial government faces. This research was conducted with qualitative methods. The results of this research show that in building a special economic zone (SEZ) for Likupang tourism, it is necessary to map the actors and affirm the relations between the actors involved, form a special task force that concentrates on the specification of the task of managing and developing AbstraksiUpaya untuk mengekplorasi hal ini didasarkan pada premis bahwa tata kelola jaringan pemerintahan adalah sentral dalam mengkoordinasikan kompleksitas aktor dan kepentingannya dalam proses kebijakan sehingga mampu memobilisasi sumber daya untuk tindakan kolektif. Dengan mengacu pada kasus pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Likupang Tahun 2019-2021, deskripsi singkat di atas bertujuan untuk memahami bagaimana Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mendorong kebijakan dan mengelola kompleksitas jaringan aktor dalam pembangunan KEK Pariwisata Likupang yang merupakan sektor yang sangat sentralistik tetapi beroperasi dalam konteks desentralisasi politik. Lebih khusus, penelitian ini akan berusaha untuk memahami tidak hanya proses pembuatan kebijakan KEK Pariwisata Likupang oleh pemerintah yang berinteraksi dengan berbagai aktor, tetapi juga kompleksitas substantif, strategis dan kelembagaan yang dihadapi pemerintah Provinsi. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan dalam membangun kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata Likupang maka perlu ada pemetaan aktor dan penegasan relasi antar aktor yang terlibat, membentuk suatu satuan tugas khusus yang terkonsentrasi pada spesifikasi tugas pengelolaan dan pengembanagan KEK Pariwisata Likupang serta berkolaborasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat.Kata Kunci: Tata Kelola, Kelembagaan, Kawasan Ekonomi Khusus

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search