Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL EKSEKUTIF Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Monintja, Donald
Sam Ratulangi University
Humanities Environmental Science Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : JURNAL EKSEKUTIF

 1 
PENGUATAN KELEMBAGAAN KARANG TARUNA DALAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN GENERASI MUDA DI KECAMATAN WANEA KOTA MANADO Rintjap, Gerry Henly; Gosal, Ronny; Monintja, Donald
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam kehidupan bermasyarakat, interaksi sosial sudah menjadi suatu keharusan mengingat hakekat manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Kita mengenal organisasi kepemudaan di masyarakat dengan sebutan Karang Taruna, dan merupakan pilar partisipasi masyarakat sebagai wadah pembinaan pembangunan dan pengembangan generasi muda di bidang kesejahteraan sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui menggali fakto-faktor penyebab sehingga Karang Taruna tidak berjalan dengan baik, serta untuk mengetahui penguatan kelembagaan Karang Taruna dalam pembinaan dan pengembangan Generasi Muda di Kecamatan Wanea Kota Manado,yang dikaji dari aspek-aspek: mengembangkan keterampilan dan kompetensi organisasi, budaya, sistem dan proses-proses ke dalam otoritas/kewenangan unit-unit organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan menguatkan jalinan keluar dalam rangka menumbuh kembangkan kemitraan secara intensif, ekstensif, dan solid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek pengembangan pengurus karang taruna, sistem dan budaya organisasi dari karang taruna telah terstruktur ditetapkan secara baku di tingkat nasional bersama Depsos RI, dengan menetapkan kader karang taruna secara berjenjang sebagai prioritas utama. Namun yang menjadi kendala adalah implementasi dari tugas dan fungsinya dilapangan, karena tugas ini bersifat partisipatif saja, artinya beban yang ditanggung oleh masing-masing pengurus tidak mutlak. Organisasi karang taruna, terlihat hanya menjadi objek untuk menghabiskan anggran tahunan apabila diperlukan oleh pihak dinas terkait tanpa memikirkan pengembangan pengurusnya. Apabila tidak diperlukan dibiarkan begitu saja. Kata Kunci : Penguatan, Kelembagaan, Karang Taruna, Pembinaan dan Pengembangan, Generasi Muda.
FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA KUSU KECAMATAN KAO KABUPATEN HALMAHERA UTARA Jawali, Risno; Gosal, Ronny; Monintja, Donald
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, olehnya sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai bagian dari pemerintah desa. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintah desa harus di arahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan sosial dalam masyarakat. Penelitian ini bertujan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan tugas pokok dan fungsi pengawasan badan permusyawaratan desa terhadap pelaksanaan pembangunan desa belum optimal. Dari penelitian ini dilakukakan untuk mengetahui konsep baru terkait fungsi badan permusyawaratan desa dalam hal pengawasannya, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode observasi wawancara dengan informan, studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola hubungan dan sikap mental merupakan masalah yang perlu di benahi bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa di rasa penting untuk di angkat mengingat sebagian anggota BPD memiliki sikap kurang baik, hal ini di cerminkan dari organisasi pribadi yang menilai negatif terhadap fungsi BPD serta selanjutnya kepala desa apabila melanggar dari berbagai ketentuan yang ada, pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa Perlu ada regulasi dalam bentuk Undang-Undang terkait pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa, yang nantinya akan menjadi sebuah aturan yang benar-benar dapat di taati baik itu dari Pemerintah desa maupun oleh BPD itu sendiri, komunikasi yang terbangun dalam internal BPD bahkan dengan Pemerintah Desa itu sendiri belum efektif. Sehingga dalam proses pelaksanaan pengawasan pembangunan Desa tidak di jalankan dengan baik bahkan sudah di sampaikan kepada pemerintah Desa tetapi hanya pada tahap pembicaraan, untuk pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa belum di laksanakanKata Kunci : Fungsi, Pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa, Pembangunan.
ETIKA PEMERINTAHAN DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG PROFESSIONAL DI KANTOR KECAMATAN PASSI TIMUR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Mongilala, Mestita; Gosal, Ronny; Monintja, Donald
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Etika Pemerintahan sebagai salah satu unsur yang penting untuk terwujudnya birokrasi yang profesional juga mempunyai posisi yang diterminan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu organisasi baik itu keluar maupun kedalam karena perilaku atau etika dari aparatur pemerintah tersebut menjadi sangat ditentukan oleh keberhasilan pemerintahan dan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam kerangka mencapai tujuan negara. Atas dasar ini tanpa adanya etika pemerintah dan pemerintahan profesioanal maka tujuan suatu organisasi ataupun lembaga negara tidak akan tercapai dan jika kondisi ini terjadi maka kerugian besar akan ditanggung oleh aparat pemerintah, masyarakat bahakan pada umumnya negara itu sendiri, mengingat salah satu tujuan membentuk pemerintah adalah untuk meningkat kesesejahteraan masyarakat. Lebih penting dari itu bahwa keberadaan satu negara dalam hubungannya dengan negara lain, pengakuan suatu negara yang merdeka itu di dasarkan atas adanya pemerintahan yang berdaulat dan profesional. Hal ini dilihat dari kualitas pelayanan bahakan etika aparat kecamatan passi timur dalam melakasanakan tugas-tugas yang diemban masing-masing aparat yang ada di kecamatan passi timur. Pemerintahan dalam praktek pelaksanaannya selalu dihadapkan pada permasalahan-permasalahan baik yang menyangkut organisasi pemerintahannya, pemimpin pemerintahan, masyarakat yang diperintah, maupun implementasi fungsi pemerintahanya, asas pemerintahan, lingkungan pemerintahan, sistem pemerintahan maupun etika pemerintahan, yang kesemuanya menuntut penanganan yang seksama agar tujuan pemerintahan yang telah dicanangkan itu dapat dicapai secara efisien dan efektif. Sejalan dengan pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa etika aparatur pemerintahan dalam menjalankan tugas maupun tanggung jawabnya dalam suatu organisasi birokrasi yang profesional sangat menentukan untuk keberlangsungan pemerintahan baik. Untuk itu dalam mewujudkan hal tersebut aparatur pemerintahan harus mendengarkan, merasakan, menaggapi dan mewujudkan keinginan, aspirasi, tuntutan dan kepentingan masyarakat serta tuntutan organisasi, sehingga kesejahteraan masyarakat terus meningkat.Kata Kunci : Etika Pemerintahan, Birokrasi, Profesional.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI KECAMATAN SIAU BARAT SELATAN KAMPUNG BATUSENGGO (Suatu Studi Pada Dinas Peikanan, Kabupaten Kepulauan Siau Barat Tagulandang) Kandati, Fini; Mantiri, Michael; Monintja, Donald
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang merupakan bagian dalam masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat untuk dapat bertahan hidup (survive) dan dalam pengertian dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan, selanjutnya pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan suatu proses yang dilakukan untuk meningkatakan kapasitas dan kapabilitas masyarakat sebagai sumber daya pembangunan agar mampu mengenali permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan dan menolong diri sendiri menuju keadaan yang lebih baik, mampu menggali dan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dalam mengumpulkan data melalui teknik observasi, wawancara dan kepustakaan. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat nelayan di Kecamatan Siau Barat Selatan Kampung Batusenggo masih belum optimal.Kata Kunci : Pemberdayaan, Masyarakat, Nelayan.
Etika Pemerinthan Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara Paisa, Liva; Gosal, Ronny; Monintja, Donald
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam rangka mewujudkan Pemerintah yang baik serta untuk mewujudkan kesejahtraan masyarakat sesuai dengan tujuan Nasional diperlukan peran serta dari aparatur pemerintah baik pusat dan daerah. Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah adalah bagaimana menampilkan aparatur pemerintah yang fungsinya untuk memenuhi aspirasi masyarakat. Etika pemerintahan diperuntukkan bagi setiap orang yang dinyatakan dan menyatakan dirinya sebagai aparatur pemerintah, jadi fokus etika pemerintahan dan etika administrasi negara adalah orang-orang yang melakukan kegiatan dalam lembaga-lembaga pemerintahan. Faktor yang mempengaruhi kinerja dapat bersumber dari dalam individu pegawai maupun dari luar indvidu, tinggal bagaimana kebijakan organisasi mampu menyelaraskan antara faktor- faktor tersebut. Pegawai Aparatur Sipil Negara mempunyai peran yang amat sangat penting sebab Aparatur Sipil Negara merupakan unsur dari aparatur negara untuk menyelenggarakan dan melaksanakan pemerintahan serta pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan negara.Kata Kunci : Etika, Pemerintahan, Kinerja, ASN.
Co-Authors Jawali, Risno Kandati, Fini Koloca, Robby Mantiri, Michael Mongilala, Mestita Paisa, Liva Pioh, Novie R. Rintjap, Gerry Henly Stefanus Sampe T. A. M. Ronny Gosal