Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH KRIMINALISASI PROSES HUKUM DI SISTEM PERADILAN PIDANA Miky Syamtoro Aji Yani; Achmad Sulchan
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v5xen071

Abstract

Kepolisian memiliki peran sentral dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, terutama pada tahap awal penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam mencegah terjadinya kriminalisasi proses hukum melalui pendekatan hukum normatif dan prinsip-prinsip hukum acara pidana. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, tulisan ini menelaah berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepolisian berperan sebagai penegak hukum sekaligus pelindung hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Upaya pencegahan kriminalisasi dilakukan dengan menjamin asas due process of law, menjunjung asas praduga tak bersalah, serta menghindari penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyidikan dan penangkapan. Kesimpulannya, penegakan hukum yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hak asasi manusia oleh kepolisian dapat meminimalisir kriminalisasi serta memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
PENGHAPUSAN HAK TANGGUNGAN MELALUI ROYA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUBUNGAN HUKUM ANTARA KREDITUR DAN DEBITUR Muhammad Zidan Aditya; Zassiha Najwa Maulidia; Miky Syamtoro Aji Yani; Farah Gita Aprillia; Alfariq Maeka Aslam; Lathifah Hanim
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/af2mf942

Abstract

Roya merupakan mekanisme administratif dalam sistem pendaftaran tanah untuk mencatat penghapusan Hak Tanggungan setelah kewajiban debitur kepada kreditur dinyatakan lunas. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses penghapusan Hak Tanggungan melalui roya serta implikasinya terhadap hubungan hukum antara kreditur dan debitur. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, yang bersumber pada Undang-Undang Hak Tanggungan, peraturan pendaftaran tanah, serta doktrin hukum jaminan kebendaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa roya tidak hanya berfungsi sebagai pencatatan administrasi, tetapi juga menegaskan berakhirnya hak preferen kreditur dan memulihkan hak penuh debitur atas objek jaminan. Secara hukum, roya mengubah status hubungan para pihak dari hubungan yang berbasis jaminan kebendaan menjadi hubungan perikatan biasa yang sepenuhnya selesai, sepanjang tidak terdapat wanprestasi atau sengketa lain. Namun, keterlambatan atau kelalaian pengajuan roya oleh kreditur berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, membatasi hak debitur dalam melakukan perbuatan hukum lanjutan, serta membuka peluang klaim kerugian. Penelitian ini menegaskan pentingnya itikad baik dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan roya sebagai bentuk perlindungan hukum bagi debitur sekaligus penegasan kepastian hukum dalam sistem jaminan kebendaan.