Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Bedah Hukum Journal of Innovative and Creativity
Putra , Tegar Harbriyana
Unknown Affiliation
Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Efektivitas Penerapan Aplikasi E-Berpadu dalam Penanganan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Boyolali Mahadewi, Kenshi Putri Gutya; Putra , Tegar Harbriyana; Pranawa , Burham
Jurnal Bedah Hukum Vol. 9 No. 2 (2025): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v9i2.1977

Abstract

Negara Indonesia menjamin warga negarannya memilik kedudukan yang sama bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil, Makmur, dan sejahtera dalam segala aspek kehidupan masyarakat yang di wujudkan dalam Aplikasi E-Berpadu ( Elektronik Berkas Pidana Terpadu ) dengan memanfaatkan kemajuan system informasi dan Teknologi sebagai wujud Implementasi pelayanan perkara pidana Secara Cepat di Pengadilan Negeri Boyolali. Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimana Penerapan Aplikasi E-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu ) Dalam Penanganan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Boyolali Dan Bagaimana Faktor-faktor Pendukung dan Faktor-faktor Penghambat Dalam Implementasi Aplikasi E-Berpadu ( Elektronik Berkas Pidana Terpadu ) di Pengadilan Negeri Booyolali. Penulis menyusun skripsi ini dengan tujuan melihat Efektivitas dari Sistem E-Berpadu ( Elektronik Berkas Pidana Terpadu ) yang di keluarkan Oleh Mahkamah Agung, Mengingat Banyaknya perkara pidana yang harus di selesaikan secara cepat di Pengadilan Negeri Boyolali, Serta Upaya Untuk Mengetahui Efektivitas penerapan E-Berpadu ( Elektronik Berkas Pidana Terpadu) Dalam Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, serta upaya Mengidentifikasi Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas E-Berpadu ( Elektronik Berkas Pidana Terpadu ). Dalam Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Data di kumpulkan melalui wawancara dengan pihak yang terlibat dalam proses penerapan dan penguna E-Berpadu ( Elektronik Berkas Pidana Terpadu ), serta Observasi langsung terhadap Sistem E-Berpadu ( Elektronik Berkas Pidana Terpadu ) yang digunakan di Pengadilan Negeri Boyolali. Hasil Penelitian Menunjukan Bahwa Penerapan E-Berpadu ( Elektronik Berkas Pidana Terpadu ) di Pengadilan Negeri Boyolali telah memberikan manfaat yang Besar guna mempercepat dan mempermudah dalam pelayanan masyarakat.
Perbandingan UU Cipta Kerja Dengan UU Ketenagakerjaan Beserta Dampak Perubahan Yang Terdapat Dalam UU Cipta Kerja Bagi Para Pekerja Di Indonesia Yulianti, Naila Dwi; Marliyana, Shilvie; Ramadhan, Ahmad Asyhab; Putra , Tegar Harbriyana
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.6590

Abstract

Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (disingkat UU Ciptaker) merupakan undang-undang yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR RI, dan diberlakukan pada 2 November 2020. Tujuan dibuatnya UU Cipta Kerja yaitu untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah. UU ini juga diketahui sebagai undang-undang sapu jagat atau omnibus law karena mencakup banyak sektor. Namun, perlu diketahui bahwa UU yang mengubah UU Ketenagakerjaan ini juga menuai banyak kekhawatiran dari masyarakat, terutama para pekerja atau buruh yang merasa bahwa dengan disahkannya UU tersebut, maka akan merugikan hak-hak bagi para buruh/pekerja di Indonesia. Jika dibandingkan antara isi UU Cipta Kerja dengan UU Ketenagakerjaan, dapat ditemukan beberapa perubahan yang dirasa akan merugikan hak-hak para pekerja atau buruh ini. Dampak yang jelas merugikan bagi para buruh/pekerja diantaranya yaitu pergantian sistem pengupahan yang sifatnya berubah menjadi pengupahan per jam; penghapusan batasan pekerjaan outsourcing; hilangnya jaminan hari tua dan jaminan pensiun yang dikategorikan sebagai Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek); Pesangon; serta terciptanya kesenjangan antara Tenaga Kerja Dalam Negeri dengan Tenaga Kerja Asing (TKA).
Co-Authors Mahadewi, Kenshi Putri Gutya Marliyana, Shilvie Pranawa , Burham Ramadhan, Ahmad Asyhab Yulianti, Naila Dwi