Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

TINJAUAN YURIDIS PENGHAPUSAN PRESIDENTIAL THRESHOLD 20% DALAM SISTEM PEMILU DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 62/PUU-XXII/2024) Abd Rahman Darmawangsa; Agung Sakti Pribadi; M. Asyharuddin
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 6 (2025): Nopember 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The constitutional court's decision in early 2025 to abolish the Presidential Threshold provision is a significant turning point in the development of Indonesian politics. Previously, this rule required political parties to hold at least 20% of seats in the House of Representatives or obtain 25% of the national valid votes to be able to nominate a presidential candidate pair. The court found that the rule was not in line with the spirit of the constitution and the principle of popular sovereignty. With the removal of this provision, more political parties have the opportunity to nominate candidates, thus increasing inclusivity in the conduct of elections. Nevertheless, a crucial challenge arises in maintaining the quality and credibility of presidential candidates, given the increasing risk of identity politics. This research uses a normative legal method with a legislative, case study, conceptual, and comparative approach. The analysis results show that the removal of the threshold provides wider access for political parties, strengthens the principle of equality, and promotes the realization of inclusive democracy.
Tinjauan Yuridis Positif Indonesia Terhadap Kedudukan Hukum Status Anak Dalam Pernikahan Siri Rahmadana, Arneta; A. Sari Damayanti; M. Asyharuddin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2590

Abstract

Penelitian ini membahas status hukum anak yang lahir dari pernikahan siri menurut hukum positif Indonesia. Pernikahan siri, yang hanya sah secara agama tanpa pencatatan negara, tidak diakui menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga anak yang lahir darinya dianggap sebagai anak luar kawin dan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu serta keluarga ibu. Namun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memperluas pengakuan hukum dengan menetapkan bahwa anak luar kawin, termasuk hasil pernikahan siri, dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologis jika terbukti adanya hubungan darah, misalnya melalui tes DNA. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan, putusan pengadilan, dan literatur hukum. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun status anak pernikahan siri belum sepenuhnya diakui sebagai anak sah, terdapat perlindungan hukum terhadap hak-haknya, terutama hak waris, melalui bukti dan upaya hukum formal.