Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS EFEKTIFITAS “PERJANJIAN DAMAI” SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN KASUS BULLYING DI SEKOLAH DAN DAMPAK PSIKOLOGIS JANGKA PANJANG TERHADAP KORBAN DI SEKOLAH UPT SMP NEGERI 17 MEDAN, SUMATERA UTARA) Sianturi, Jhonni Erikson; Siahaan, Parlaungan Gabriel; Purba, Novridah Reanti; Ginting, Bertaliana Br; Priscilia, Priscilia; Ringo, Ana Silva Siringo-; Handayani, Natassya; Manullang, Ririn Marlina
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 3 (2025): Volume 8 No. 3 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i3.51060

Abstract

Dasar utama pembentukan karakter seseorang untuk masa depan adalah pendidikan.  Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, yang menekankan kesetaraan hak di hadapan hukum, sekolah memegang peranan penting dalam struktur proses pendidikan yang melindungi hak-hak siswa. Metode dalam penelitian ini menggunakan kualitatif Deskrpitif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi dan adapun jumlah responden dalam penelitian ini adalah 6 (Enam) responden, dan tujuan penelitian untuk mencegah dan menangani kasus Bullying dan guru dapat menyusun sejumlah langkah strategis diantaranya adalah menetapkan aturan yang jelas dan tegas terkait perilaku bullying beserta konsekuensinya, menyediakan ruang aman bagi korban melalui sistem pelaporan seperti kotak aduan, menyelenggarakan kampanye anti-bullying baik di tingkat kelas maupun sekolah, memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban siswa agar tercipta rasa saling menghargai, melakukan pengawasan intensif terhadap interaksi siswa, serta membangun komunikasi yang efektif antara orang tua, guru, dan kepala sekolah. Upaya-upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, mendukung perkembangan sosial-emosional siswa, dan mencegah terjadinya kekerasan antar peserta didik.
Peran Musyawarah Kelurahan Dalam Menentukan Penerima Bansos: Studi Perspektif Nilai Sila Ke-4 Pancasila di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Sumatera Utara Sianturi, Jhonni Erikson; Siahaan, Parlaungan Gabriel; Manurung, Claudia Novelita Br; Tamba, Yohana Impian; Pakpahan, Devina Joy Septina; Purba, Lia Desseloy
Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion Vol 3, No 1 (2026): Maret 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/mesir.v3i1.8180

Abstract

Bantuan sosial (bansos) merupakan salah satu program pemerintah yang dirancang untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial di Indonesia. Dalam proses penentuan penerima bansos, musyawarah kelurahan berperan sebagai forum utama yang melibatkan lurah, perangkat kelurahan, tokoh masyarakat, dan warga secara langsung. Namun dalam praktiknya, proses ini masih menghadapi berbagai persoalan seperti ketidaktepatan sasaran, kurangnya transparansi, rendahnya partisipasi masyarakat, hingga munculnya konflik sosial akibat ketidakpuasan terhadap hasil keputusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai sila ke-4 Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan belum sepenuhnya diterapkan dalam proses tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme musyawarah kelurahan dalam menentukan penerima bansos, mengevaluasi penerapan nilai sila ke-4 Pancasila dalam proses musyawarah, serta menilai sejauh mana musyawarah mampu menghasilkan keputusan yang adil, partisipatif, dan transparan. Penelitian dilakukan di Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Sumatera Utara menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa musyawarah kelurahan telah dilaksanakan sebagai mekanisme formal pengambilan keputusan dengan melibatkan aparat kelurahan, kepala lingkungan, dan tokoh masyarakat. Namun, partisipasi masyarakat umum masih terbatas, transparansi informasi belum optimal, dan akurasi data penerima bansos perlu ditingkatkan karena data DTKS tidak selalu diperbarui secara berkala.