<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis landasan hukum dan implementasi Surat Edaran Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.03.03-1194 Tahun 2017 tentang Pengawasan Keimigrasian terhadap Pengungsi, khususnya pada pelaksanaannya di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Permasalahan utama terletak pada ketidaksesuaian pelaksanaan surat edaran di lapangan dengan ketentuan normatif yang berlaku, di mana beberapa Rudenim menugaskan fungsi pengawasan kepada seksi yang berbeda dari ketentuan surat edaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif-kritis terhadap peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01.PR.07.04 Tahun 2004, serta Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, penugasan pengawasan kepada Seksi Registrasi, Administrasi, dan Pelaporan (RAP) dalam surat edaran tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat, karena fungsi RAP terbatas pada aspek administratif dan pelaporan. Sebaliknya, tugas pengawasan seharusnya dilaksanakan oleh Seksi Keamanan dan Ketertiban yang secara fungsional memiliki mandat untuk pengamanan dan penjagaan terhadap pengungsi. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi atau harmonisasi regulasi agar mekanisme pengawasan pengungsi di seluruh Rudenim dapat dilaksanakan secara seragam, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan serta keamanan nasional.]]>
