Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.084
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arus Jurnal Sosial dan Humaniora QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research J-CEKI
Tambunan, Alrin
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Penegakan Hukum terhadap Investor Fiktif Warga Negara Asing: Analisis Yuridis dan Implikasi terhadap Kebijakan Keimigrasian Indonesia Wijaya, Muhammad Farhan; Tambunan, Alrin; Purwanti, Maidah
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1603

Abstract

Fenomena investor fiktif warga negara asing semakin marak seiring dengan meningkatnya arus investasi asing ke Indonesia. Modus ini umumnya dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan regulasi perizinan, penyalahgunaan izin tinggal, serta lemahnya mekanisme verifikasi investasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk penegakan hukum terhadap investor fiktif asing, serta menilai efektivitas instrumen hukum yang ada dalam melindungi kepentingan nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta penelitian terdahulu terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum melalui Undang-Undang Keimigrasian, Undang-Undang Penanaman Modal, dan peraturan turunan lainnya, praktik penegakan hukum masih menghadapi kendala, terutama pada aspek koordinasi antar lembaga, keterbatasan pengawasan lapangan, serta kurangnya sanksi yang menimbulkan efek jera. Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan regulasi verifikasi investasi, integrasi sistem informasi antar lembaga, serta penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap investor fiktif agar dapat menjaga iklim investasi yang sehat di Indonesia.
Tinjauan Yuridis Terhadap Persyaratan Akta Perkawinan bagi Subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda Perkawinan Tidak Sah Pangesti, Rizkyana Mutia; Syahrin, M Alvi; Tambunan, Alrin
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 1 (2025): June 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i1.6181

Abstract

Anak berkewarganegaraan ganda termasuk ke dalam salah satu subjek hukum yang diakui dalam sistem kewarganegaraan Indonesia yang diterangkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan juga diatur secara khusus dalam hal administratif berdasarkan kaitannya dengan hukum keimigrasian pada Permenkumham Nomor 10 Tahun 2023. Dalam penulisan ini membahas terkait pengaturan pada regulasi menyangkut pengaturan atas subjek anak berkewarganegaraan ganda dari perkawinan tidak sah antara ibu WNI dan ayah WNA yang dijelaskan pada Pasal 2 huruf e. Akan tetapi, pada ketentuan administratif yang terdapat pada Pasal 5 ayat (1) yang mewajibkan melampirkan akta perkawinan sebagai persyaratan pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda, menimbulkan permasalahan bagi anak dari perkawinan tidak sah yang secara hukum tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inkonsistensi normatif pada regulasi tersebut serta implikasinya terhadap pemenuhan hak anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan hasil penelitian adanya ketidakselarasan antar pasal pada Permenkumham Nomor 10 Tahun 2023 yang berpotensi menghambat proses pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda dari perkawinan tidak sah, sehingga diperlukan regulasi turunan yang menjelaskan lebih solutif.
Eksaminasi Surat Edaran Peraturan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor: Imi-Gr.03.03-1194 Tentang Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pengungsi: Studi Kritis Pengawasan Pengungsi di Rumah Detensi Imigrasi Hidayatullah, Andre Rahman; Tambunan, Alrin; Sohirin, Sohirin
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i6.12816

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis landasan hukum dan implementasi Surat Edaran Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.03.03-1194 Tahun 2017 tentang Pengawasan Keimigrasian terhadap Pengungsi, khususnya pada pelaksanaannya di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Permasalahan utama terletak pada ketidaksesuaian pelaksanaan surat edaran di lapangan dengan ketentuan normatif yang berlaku, di mana beberapa Rudenim menugaskan fungsi pengawasan kepada seksi yang berbeda dari ketentuan surat edaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif-kritis terhadap peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01.PR.07.04 Tahun 2004, serta Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, penugasan pengawasan kepada Seksi Registrasi, Administrasi, dan Pelaporan (RAP) dalam surat edaran tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat, karena fungsi RAP terbatas pada aspek administratif dan pelaporan. Sebaliknya, tugas pengawasan seharusnya dilaksanakan oleh Seksi Keamanan dan Ketertiban yang secara fungsional memiliki mandat untuk pengamanan dan penjagaan terhadap pengungsi. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi atau harmonisasi regulasi agar mekanisme pengawasan pengungsi di seluruh Rudenim dapat dilaksanakan secara seragam, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan serta keamanan nasional.
Prinsip Kemanfaatan Terbesar (The Greatest Good) dalam Dilema Keimigrasian Sebuah Tinjauan Etis Khairan, Muhammad Daffa; Aji, Koesmoyo Ponco; Tambunan, Alrin
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20903

Abstract

Artikel ini menyajikan tinjauan etis terhadap dilema keimigrasian yang kompleks. Dengan menggunakan prinsip utilitarian "kemanfaatan terbesar bagi jumlah terbesar" sebagai lensa analisis, penelitian ini tidak bertujuan memberikan solusi definitif, melainkan memetakan kontur moral dari dilema tersebut. Tinjauan ini membedah tensi fundamental, seperti konflik antara kalkulasi kesejahteraan nasional dan kewajiban moral global, serta pertentangan antara manfaat ekonomi agregat dan keadilan distributif. Argumen utama yang diajukan adalah bahwa nilai sejati pendekatan utilitarian bukanlah pada kemampuannya menghasilkan jawaban tunggal, tetapi pada kemampuannya untuk memaksa pemangku kepentingan menghadapi secara transparan siapa yang diuntungkan dan dirugikan. Pada akhirnya, prinsip ini berfungsi sebagai alat diagnostik yang kuat untuk mendorong perdebatan yang lebih jujur tentang batasan tanggung jawab moral kita dalam dunia yang saling terhubung.
Rekonstruksi Norma Pasal 119 UU Keimigrasian: Optimalisasi Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Keimigrasian Satria Abdul Hafidz; Tambunan, Alrin; Hamdi, Muhammad Arief
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.21026

Abstract

Penegakan hukum keimigrasian di Indonesia menghadapi dilema antara penerapan sanksi administratif atau pidana terhadap pelanggaran oleh orang asing. Pasal 119 UU No. 6 Tahun 2011 memberikan ancaman pidana berat bagi siapa pun yang masuk atau tinggal tanpa dokumen sah, padahal asas ultimum remedium menghendaki pidana sebagai upaya terakhir. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi Pasal 119 agar selaras dengan asas ultimum remedium, dengan mengutamakan tindakan administratif sebelum penindakan pidana. Metode penelitian bersifat kualitatif-deskriptif dengan pendekatan normatif-empiris; data primer diperoleh melalui wawancara dan studi kasus, sedangkan data sekunder melalui studi pustaka. Hasil menunjukkan tumpang-tindih sanksi administratif dan pidana menyebabkan disparitas penegakan. Prinsip ultimum remedium perlu dioptimalkan untuk mencegah overkriminalisasi dan meningkatkan efisiensi. Rekomendasi: Pasal 119 direvisi dengan kriteria jelas penggunaan pidana serta penguatan diskresi pejabat (Permenimipas No. 2/2025), agar penegakan lebih adil, efektif, dan humanis. Kata Kunci: Diskresi; Sanksi Administratif; Ultimum Remedium
Kebijakan Keimigrasian Terhadap Pengungsi dan Tenaga Kerja Asing dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Maharani, Oktarida Nurul; Tambunan, Alrin; Purwanti, Maidah
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.21076

Abstract

Kebijakan keimigrasian di Indonesia dihadapkan pada tantangan krusial untuk menyeimbangkan kedaulatan negara dengan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini mengkaji bagaimana prinsip-prinsip HAM yang universal diterapkan dalam konteks keimigrasian, khususnya melalui analisis perlindungan hak Tenaga Kerja Asing (TKA) dan pengungsi di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis kerangka hukum nasional serta instrumen HAM internasional. Hasilnya menunjukkan bahwa prinsip HAM yang universal secara normatif telah tercermin dalam hukum Indonesia, sehingga perlindungan ini juga berlaku bagi orang asing. Indonesia telah mengadopsi standar tertentu, seperti meratifikasi Konvensi Pekerja Migran 1990 untuk melindungi hak TKA dan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 sebagai landasan penanganan pengungsi berbasis kemanusiaan. Namun, analisis menemukan kesenjangan signifikan antara norma hukum dan implementasi di lapangan. Hak-hak TKA, meskipun dijamin secara hukum, memerlukan pengawasan ketat untuk mencegah diskriminasi, sementara ketiadaan undang-undang suaka yang komprehensif membatasi pemenuhan hak-hak dasar pengungsi. Disarankan penguatan regulasi yang lebih humanis, seperti pembentukan undang-undang suaka dan pemberian izin tinggal sementara, serta penegakan hukum yang konsisten agar kebijakan keimigrasian sejalan dengan kewajiban HAM. Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Indonesia; Keimigrasian; Pengungsi; Tenaga Kerja Asing
Implikasi Hukum dalam Pemberian Paspor dengan Masa Berlaku 10 Tahun bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda Harahap, Nurhabibah; Aji, Koesmoyo Ponco; Tambunan, Alrin
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.21114

Abstract

Kebijakan penerbitan paspor dengan jangka waktu berlaku 10 tahun sebagaimana tertulis dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 yang dirancang untuk memperbaiki efektivitas administrasi dan memberikan kemudahan akses layanan kepada seluruh warga negara. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan implikasi hukum terhadap Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) khususnya yang telah berusia di atas 18 tahun tetapi belum menentukan kewarganegaraannya sebagaimana yang telah diwajibkan dalam Undang Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Penelitian ini menganalisis potensi terjadinya ketidakpastian hukum bagi ABG yang memiliki paspor 10 tahun tetapi harus memilih kewarganegaraannya dalam jangka waktu tertentu. Data diperoleh melalui penelitian hukum doktrinal dengan menelaah peraturan perundang-undangan nasional terkait kewarganegaraan, serta praktik perbandingan dengan negara lain. Kebijakan paspor 10 tahun pada ABG harus disertai dengan pedoman yang jelas agar tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dalam memilih salah satu kewarganegaraan sebelum berusia 21 tahun. Kata Kunci: Anak Berkewarganegaraan Ganda, Kewarganegaraan, Kepastian Hukum.
Co-Authors Aji, Koesmoyo Ponco Hamdi, Muhammad Arief Harahap, Nurhabibah Hidayatullah, Andre Rahman Khairan, Muhammad Daffa Maharani, Oktarida Nurul Maidah Purwanti, Maidah Pangesti, Rizkyana Mutia Satria Abdul Hafidz Sohirin, Sohirin Syahrin, M Alvi Wijaya, Muhammad Farhan