Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SECARA LISAN TERHADAP NAKHODA KAPAL PT. INTERNUSA BAHARI PERSADA (STUDI KASUS MA NOMOR 52 K/PDT.SUS.PHI/2018) Siddiqiyah, Arofatus; Masidin, Masidin
NATIONAL JOURNAL of LAW Vol. 2 No. 1 (2020): Volume 2, Nomor 1, Maret 2020
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/njl.v2i1.816

Permasalahan tenaga kerja atau perburuhan merupakan permasalahan yang khas kita dengar bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Terkait dalam hal tersebut, pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah salah satunya. Sebagaimana yang terjadi pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normative. Bahan hukum primer diperoleh dari UndangUndangNo. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan mengambil putusan yang terkait yaitu Putusan No. 52 K/Pdt.Sus.PHI/2018 untuk dianalisis. Kata kunci: pemutusan hubungan kerja, hubungan kerja, pelanggaran Abstract The issue of labor or labor is a problem that we typically hear for developing countries, including Indonesia. Related to this, termination of employment (PHK) is one of them. As happened unilateral termination of employment by companies in Indonesia. In this writing the authors use the normative legal research method. Primary legal materials were obtained from Law No. 13 of 2003 concerning manpower Act No. 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes by taking related decisions, namely Decision Number. 52 K / Pdt.Sus.PHI / 2018 to be analyzed. Keywords: termination of employment, employment relations, violation

TINJAUAN YURIDIS PHK TERHADAP PEKERJA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM (Studi Kasus Nomor. 476 K/PDT.SUS-PHI/2016) Shanty, Shanty Tias; Masidin, Masidin
NATIONAL JOURNAL of LAW Vol. 3 No. 2 (2020): Volume 3, Nomor 2, September 2020
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/njl.v3i2.918

ABSTRAK Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha diatur dalam Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pemutusan hubungan kerja kadang muncul perselisihan. Perselisihan ini cenderung terjadi karena tidak adanya kesamaan paham antara pekerja/buruh dengan pengusaha mengenai pengakhiran hubungan kerja. Perumusan masalah dalam penelitian ini Bagaimana pengaturan PHK bagi karyawan yang melakukan pelanggaran Hukum, bagaimana mekanisme PHK bagi karyawan yang melakukan pelanggaran hukum, bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara itu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jawaban atas permasalahan yang dibahas. Adapun Jenis Penelitian adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dan dengan melakukan metode pendekatan perundang-undangan antara lain meninjau dari UU N0.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan mengambil putusan yang terkait yaitu Putusan No. 476 K/Pdt.Sus-PHI/2016 untuk dianalisis. Kata kunci: pemutusan hubungan kerja, hubungan kerja, pelanggaran hukumABSTRACT Termination of Employment (LAYOFFS) is termination of employment due to a matter that resulted in the expiration of rights and obligations between workers/workers and entrepreneurs is governed by the Law number 13 year 2003 on employment. In termination of employment sometimes arose disputes. This dispute tends to occur due to the lack of similarities between worker/labour and entrepreneurs regarding termination of employment. The formulation of the problem in this study how LAYOFFS for employees who commit violations of the law, how the LAYOFFS mechanism for employees who commit violations of the law, how the judge's consideration in breaking the matter. The purpose of this research is to know the answers to the problems discussed. The type of research is the normative juridical type of research conducted by studying existing norms or legislation related to the issues discussed and by conducting a method of legislation approaches among others reviewing from ACT N 0.13 year 2003 about employment, ACT No. 2 of 2004 on the settlement of Industrial relations disputes by taking the related ruling of the decree No. 476 K/Pdt. Sus-PHI/2016 to be analyzed. Keywords: termination of employment, employment relations, violation of the law

TINJAUAN YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA MASA PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR AKIBAT COVID-19 Rahayu, Khanti; Masidin, Masidin
NATIONAL JOURNAL of LAW Vol. 4 No. 1 (2021): Volume 4, Nomor 1, Maret 2021
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/njl.v4i1.1119

ABSTRAKWabah covid-19 menyebabkan banyak kerugian di kalangan masyarakat yang berdampak pada kehidupan. Indonesia salah satu negara yang terjangkit virus covid-19, hal ini menjadi dampak yang merugikan negara maupun masyarakat. Pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang bertujuan agar dapat memutus penyebaran covid 19. Salah satu dampak yang terjadi akibat covid 19 yaitu pemutusan hubungan kerja. Pemutusan Hubungan Kerja bagi pekerja/buruh merupakan awal kesengsaraan karena sejak saat itu penderitaan akan menimpa pekerja itu sendiri maupun keluarganya dengan hilangnya penghasilan. Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh beberapa perusahaan kepada pekerja/ buruh dengan alasan Force majeure atau keadaan memaksa. Pemutusan Hubungan Kerja menjadi jalan terakhir dalam penyelesaian masalah ini.ABSTRACTThe Covid-19 outbreak caused many losses in the community which had an impact on life. Indonesia is one of the countries affected by the covid-19 virus, this is a detrimental impact on both the state and society. The government issued a large-scale social restriction policy that aims to cut the spread of Covid 19. One of the impacts that occurs due to Covid 19 is termination of employment. Termination of employment for workers / laborers is the beginning of misery because since then suffering will befall the worker himself and his family with loss of income. Termination of employment carried out by several companies to workers / laborers on the grounds of Force majeure or coercive circumstances. Termination of employment is a last resort in solving this problem.

TINJAUAN YURIDIS FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 STUDI KASUS DESA BOJONG BARU KABUPATEN BOGOR Kharisma, Muhammad Akbar; Masidin, Masidin
NATIONAL JOURNAL of LAW Vol. 5 No. 2 (2021): Volume 5, Nomor 2, September 2021
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/njl.v5i2.1449

BPD merupakan lembaga legislatif desa yang memiliki kewenangan bukan hanyamembentuk peraturan desa, tetapi juga mengawasi kinerja daripada Kepala Desa.Pada tanggal 16 Mei 2020 berita melalui Harian Kompas memberikan info bahwatelah terjadinya penyelewengan dana pembangunan jalan di Desa Bojong Baruakibat tidak adanya papan informasi proyek di lokasi pengerjaan. Sehingga haltersebut menimbulkan pertanyaan terhadap fungsi pengawasan BPD di DesaBojong Baru Adapun dalam penelitian ini memiliki rumusan, yaitu: Bagaimanafungsi pengawasan BPD terhadap pembangunan di desa menurut UU No. 6 Tahun2014? Bagaimana kewenangan dan pelaksanaan BPD dalam melakukanpengawasan Pemerintahan Desa? Penelitian ini menggunakan metode penelitianhukum normatif. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu fungsi pengawasan BPDdalam pelaksanaan pembangunan pedesaan belum optimal. Sehingga BPD haruslebih memahami fungsinya sesuai dengan amanat dalam UU No. 6 Tahun 2014

ANALISIS YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT PERALIHAN TENAGA KERJA MANUSIA MENJADI TENAGA MESIN SEBAGAI BENTUK EFISIENSI PERUSAHAAN BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Khairani, Patricia Alya; Masidin, Masidin
NATIONAL JOURNAL of LAW Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Maret 2022
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/njl.v6i1.1676

Tulisan ini berjudul Analisis Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Peralihan TenagaKerja Manusia Menjadi Tenaga Mesin sebagai Bentuk Efisiensi Perusahaan Berdasarkan Undang– Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, masalah dalam penelitian ini berhubungandengan adanya pemutusan hubungan kerja akibat digitalisasi dihubungkan dengan alasanpemutusan hubungan kerja akibat perusahaan melakukan efisiensi yang tercantum dalam Pasal154A ayat (1) huruf b Undang - Undang Cipta Kerja. Metode penelitian ini adalah yuridis normatifyaitu penelitian dengan mengkaji bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian danberfokus pada peraturan perundang – undangan serta referensi hukum lainnya.Hasil penelitian menyatakan bahwa telah terjadi pemutusan hubungan kerja akibat adanyatransformasi digital atau digital yang menyebabkan pekerjaan manusia tergantikan oleh mesin,akan tetapi pengusaha tidak menggunakan alasan efisiensi dalam melakukan pemutusan hubungankerja terhadap pekerjanya, Sebab penafsiran dari makna efisiensi masih terlalu luas. Oleh karenaitu dibutuhkan pengaturan khusus yang menyatakan adanya alasan pemutudan hubungan kerjaakibat peralihan tenaga kerja manusia menjadi tenaga mesin. This paper is titled Juridical Analysis of Job Cuts Due to the Transition of Human Laborinto Machine Labor as a Form of Corporate Efficiency Based on Law No. 11 of 2020 on WorkCopyright, the problem in this study related to the termination of employment due to digitalizationis related to the reason for termination of employment due to companies performing efficienciescontained in Article 154A paragraph (1) letter b of the Copyright Law. This research method isnormative juridical research by reviewing legal materials related to research objects and focusingon laws and regulations and other legal references.The results stated that there have been job cuts due to digital or digital transformation thatcauses human work to be replaced by machines, but employers do not use efficiency reasons inmaking job cuts to their workers, because the interpretation of the meaning of efficiency is still toobroad. Therefore, special arrangements are needed that state the reason for the termination oflabor relations due to the transition of human labor into machine power.

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN PT. GAYA FAVORIT PRESS AKIBAT KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UPAH (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 452K/Pdt.Sus-PHI/2019) Bunga, Grazela Renata; Masidin, Masidin
NATIONAL JOURNAL of LAW Vol. 7 No. 2 (2022): Volume 7, Nomor 2, September 2022
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/njl.v7i2.2019

Pengupahan merupakan masalah yang sangat krusial dalam bidangketenagakerjaan dan bahkan apabila tidak professional dalam menanganipengupahan tidak jarang menjadi potensi perselisihan yang berujung pemutusanhubungan kerja sebagaimana terjadi dalam Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst, yang dimana dalam kasus tersebut seorang pekerjamengalami keterlambatan pembayaran upah akibat kelalaian perusahaan. Metodepenelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder.Hasil penelitian menyatakan bahwa perlindungan hukum yang diberikankepada karyawan PT. Gaya Favorit Press sudah sesuai dengan teori perlindunganhokum represif yang bertujuan untuk menjaga hak normatifnya sesuai dengan Pasal169 ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan danpertimbangan hakim yang menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT.Gaya Favorit Press dalam putusan Nomor 452K/Pdt.Sus-PHI/2019 telah sesuai,karena tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pemutusan Hubungan Kerja, KeterlambatanPembayaran Upah Wages are a very crucial problem in the field of employment and even ifunprofessional in handling wages, it is not uncommon for disputes that lead totermination of employment as occurred in Decision No. 271/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst, where in that case a worker experiences a delay in paymentof wages due to the company's negligence. This research method is normativejuridical using secondary data.The results of the study stated that the legal protection provided to employees ofPT. The Press's Favorite Style is in accordance with the theory of repressive legal820NJL:Volume 7, Nomor 2, September 2022journal.unas.ac.id/law;nationallawjournal@civitas.unas.ac.idprotection which aims to maintain its normative rights in accordance with Article169 paragraph (2) of Law No.13 of 2003 concerning Manpower and theconsideration of judges who reject the appeal application of the pt cassationapplicant. The Press's Favorite Style in judgment No. 452K/Rev.Sus-PHI/2019 isappropriate, because it is not legally reasonable so it should be rejected.Keywords: Legal Protection, Termination of Employment, Late Payment of Wages

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search