Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Sosial dan Teknologi Jurnal Impresi Indonesia
Nadapdap , Binoto
Unknown Affiliation
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kebijakan Politik Hukum Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Umkm) Terhadap Perekonomian Indonesia (Studi Kasus: Umkm Di Kota Depok) Nadapdap, Binton Jhonson; Widiarty, Wiwik Sri; Nadapdap , Binoto
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 5 No. 10 (2025): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v5i10.32490

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are the backbone of Indonesia’s economy but continue to face structural challenges due to weak legal protection and complex regulations. This study examines the legal politics toward MSMEs and their impact on equitable economic development, focusing on a case study in Depok City and a comparison with Yogyakarta Special Region (DIY). The research applies juridical-normative and juridical-empirical approaches through regulatory analysis and interviews with MSME actors and local officials. The findings reveal that MSME policies in Depok remain partial, as no specific local regulation exists despite the issuance of Mayor Regulation No. 15/2021. Conversely, DIY has implemented a more comprehensive framework through Regional Regulation No. 6/2022 and Governor Regulation No. 58/2023, covering empowerment, fiscal incentives, and legal protection. At the national level, Government Regulation No. 47/2024 on MSME Bad Debt Write-Off serves as a breakthrough in improving credit access. The study recommends a distributive justice–based legal reform (Rawls) and stronger central–local policy synergy to build an inclusive and sustainable MSME ecosystem.
Efektivitas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2022 Terhadap Produktivitas Perusahaan Industri Kecil dan Menengah yang Menerima Restrukturisasi Tahun 2024 di Banten dan Jakarta Permatasari, Fani Putri; Betlehn, Andrew; Nadapdap , Binoto
Jurnal Impresi Indonesia Vol. 4 No. 11 (2025): Jurnal Impresi Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jii.v4i11.7180

Abstract

Industri Kecil dan Menengah (IKM) memiliki peranan strategis dalam memperkuat struktur perekonomian nasional karena menjadi tulang punggung sektor industri pengolahan yang padat karya serta berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi domestik. Namun, sebagian besar IKM di Indonesia masih menghadapi kendala berupa keterbatasan teknologi produksi dan penggunaan mesin yang sudah usang, sehingga berdampak pada rendahnya efisiensi, kualitas produk, dan daya saing di pasar global. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2022 meluncurkan program restrukturisasi mesin dan peralatan guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta daya saing IKM nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program restrukturisasi tersebut melalui perspektif Teori Kepastian Hukum, yang menilai kejelasan dan konsistensi kebijakan agar tidak menimbulkan multitafsir, serta Teori Utilitarianisme, yang mengkaji sejauh mana kebijakan tersebut memberikan manfaat sosial-ekonomi yang optimal dibandingkan biaya yang dikeluarkan negara. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis kualitatif, memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta didukung oleh data primer dari hasil observasi lapangan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program restrukturisasi memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas produksi, diversifikasi produk, efisiensi biaya, dan perluasan pasar. Secara hukum, regulasi ini telah memberikan kepastian bagi pelaku IKM dalam mengakses bantuan pemerintah, sedangkan secara ekonomi, kebijakan ini berkontribusi terhadap pertumbuhan sektor industri nasional yang berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan restrukturisasi terbukti efektif dan memberikan manfaat nyata bagi kemajuan IKM di Indonesia.
Co-Authors Betlehn, Andrew Nadapdap, Binton Jhonson Permatasari, Fani Putri Wiwik Sri Widiarty