Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Menganalisis Perbandingan Administrasi Publik di Negara Jerman dan Perancis Dahlan, Ama Ilhamri Bin; Anjani, Cahya Eka; Andalas, Fithria Sari; Rafi, Nazwa Aisyarah; Anggraeni, Salma Dyahning
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 3 No. 8: Juli 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v3i8.4322

Abstract

This article compares German and French state administration, highlighting differences in state form, political systems, as well as resource, historical, moral and economic factors. Germany itself, with a strong federal and decentralized system, is different from France which is a unitary country with dominant centralization. German politics is also based on a multiparty system that encourages consensus, while France has a semi-presidential system with significant executive powers. HR in Germany emphasizes meritocracy, while France is more bureaucratic. In terms of natural resources, Germany focuses on energy efficiency and green technology due to limited resources, while France has advantages with nuclear energy, a strong agricultural sector, and mineral reserves such as uranium and iron ore. Historically, Germany developed decentralization after World War II, while France has a tradition of centralization. From a moral perspective, Germany emphasizes collectivism, while France emphasizes egalitarianism. The German economy adopts a social market model, while France has a mixed economy with higher government intervention. This analysis shows how these factors influence state administration in both countries and provides important insights for governance studies.
Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi di Kementerian Agama Republik Indonesia Anggraeni, Salma Dyahning; Su’bi , Muhammad; Handayani, Nida
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 1: April (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i1.1978

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan reformasi birokrasi di Kementerian Agama Republik Indonesia dengan menekankan pada pencapaian, tantangan, dan strategi yang diterapkan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Menggunakan metode studi literatur deskriptif-kualitatif, penelitian ini mengkaji regulasi, dokumen evaluasi, dan sumber resmi lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2020–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Agama telah melakukan berbagai transformasi kelembagaan, termasuk digitalisasi layanan, penguatan sistem pengawasan, serta pembentukan Badan Moderasi Beragama. Meskipun demikian, implementasi reformasi birokrasi masih menghadapi tantangan seperti rendahnya kompetensi ASN di daerah, keterbatasan infrastruktur digital, dan masih adanya praktik korupsi. Strategi menuju good governance dijalankan melalui prinsip partisipasi publik, transparansi, akuntabilitas, serta penguatan pelayanan berbasis teknologi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi di Kementerian Agama sangat bergantung pada konsistensi kebijakan, perbaikan sumber daya manusia, serta dukungan sistem pengawasan yang kuat dan inklusif.