Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pembagian Harta Warisan Sebelum Orang Tua Meninggal: Studi Kasus Masyarakat Muslim Kecamatan Medan Tembung Heriandi; Zainul Aziz Nasution
Fatih: Journal of Contemporary Research Vol. 2 No. 2 (2025): July-December
Publisher : Yayasan Zia Salsabila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61253/7njgzk56

Abstract

Penelitian ini membahas praktik pembagian harta warisan sebelum orang tua meninggal di masyarakat Muslim Kecamatan Medan Tembung. Fenomena ini mencerminkan dinamika antara hukum Islam, hukum adat, dan praktik sosial dalam pembagian warisan. Dalam hukum Islam, warisan hanya dapat dibagikan setelah pewaris meninggal, namun di Medan Tembung, pembagian sering dilakukan lebih awal untuk menghindari konflik antar ahli waris. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan metode empiris melalui fenomena yang terjadi di lapangan. Hasil studi menunjukkan bahwa masyarakat menggunakan tiga sistem pembagian, yaitu sistem individual, matrilineal, dan parental/bilateral. Pembagian harta dilakukan melalui hibah atau wasiat yang dituangkan dalam surat pemberian, sering kali disahkan oleh tokoh masyarakat atau notaris. Faktor budaya, pendidikan, dan pemahaman terhadap hukum memengaruhi variasi sistem yang digunakan. Sebagian besar masyarakat masih membedakan hak waris antara anak laki-laki dan perempuan, dengan laki-laki mendapatkan porsi lebih besar. Tokoh masyarakat berperan penting dalam mediasi jika terjadi perselisihan, dan jika tidak tercapai mufakat, penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum. Temuan ini menyoroti pentingnya edukasi hukum kepada masyarakat serta perlunya sinergi antara hukum agama, adat, dan negara untuk menciptakan keadilan dalam pembagian warisan.
Orphan Child Maintenance in Islamic Law: Contemporary Social Relevance and a Case Study of Medan Tembung District Heriandi; Yazid, Imam; Lubis, Junaidi
Al-Risalah VOLUME 26 NO 1, MAY (2026)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-risalah.vi.65527

Abstract

This article examines the formulation and implementation of the obligation to provide maintenance for orphans in Islamic law and the factors contributing to its variation and neglect in social practice. The main research problem addresses how Islamic law normatively constructs the obligation of orphan maintenance and why this norm is not fully internalized in community life. This study employs an empirical legal research method with a socio-legal approach, integrating normative analysis of the Qur’an, hadith, and classical Islamic jurisprudence with field research conducted in Medan Tembung District through interviews, observation, and documentation. The findings reveal that Islamic law provides a strong and multilayered normative framework for ensuring orphan maintenance through the responsibilities of guardians, extended family, and social mechanisms; however, in practice, maintenance is predominantly perceived as a moral or charitable act rather than a legally binding obligation. Variations and neglect are influenced by economic constraints, low legal awareness, family cultural structures, and weak institutional integration. The study concludes that the gap between normative provisions and social practice undermines effective protection of orphans’ welfare, highlighting the need to strengthen legal awareness and develop a more structured and sustainable system of maintenance responsibility.
Integrasi UU PA Dan Hukum Islam Dalam Perlindungan Anak Heriandi; Rahmad Efendi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5045

Abstract

Perlindungan anak merupakan isu fundamental dalam sistem hukum yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagai kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Di Indonesia, perlindungan anak diatur melalui berbagai regulasi, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Di sisi lain, hukum Islam juga memiliki konsep perlindungan anak yang kuat melalui prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya dalam menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl), jiwa (ḥifẓ al-nafs), dan akal (ḥifẓ al-‘aql). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep perlindungan anak dalam sistem hukum nasional dan hukum Islam serta mengkaji integrasi kedua sistem hukum tersebut dalam sistem perlindungan anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum nasional dan hukum Islam memiliki kesamaan prinsip dalam menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar perlindungan hukum. Integrasi antara kedua sistem hukum tersebut tercermin dalam berbagai regulasi hukum keluarga di Indonesia, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian, implementasi perlindungan anak masih menghadapi berbagai tantangan, baik dalam aspek regulasi, penegakan hukum, maupun faktor sosial budaya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integrasi antara hukum nasional dan hukum Islam guna mewujudkan sistem perlindungan anak yang lebih komprehensif dan berorientasi pada kemaslahatan anak.