<![CDATA[Upaya pemerintah untuk swasembada gula salah satunya ialah menganjurkan petani tebu untuk melakukan sistem budi daya tebu secara intensif, ironisnya sistem budi daya tebu secara intensif yang dilakukan oleh petani tebu terkendala biaya operasional budi daya dan regulasi kebijakan, khususnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17 tahun 2012 tentang Peningkatan Rendemen dan Hablur Tanaman Tebu. Penelitian ini bertujuan untuk mereviu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17 tahun 2012. Metode pengambilan data menggunakan Focus Group Discussion (FGD), wawancara dengan responden petani tebu dan pihak manajemen pabrik gula. Data dianalisis secara deskriptif dan analitik. Hasil penelitian didapatkan bahwa: 1) munculnya potensi konflik sebagai akibat dari ketidaktransparanan Pabrik Gula (PG) terhadap nilai rendemen tebu, 2) permasalahan sistem kemitraan bagi hasil antara petani tebu dengan PG, di mana pihak pemilik modal atau perusahaan sudah semestinya membiayai operasional budi daya tebu, sedangkan pihak petani sebagai pelaksana usaha tani atau pembudidaya yang hanya mempersiapkan lahan dan tenaga kerja; 3) secara umum petani tebu dan Pabrik Gula (PG) belum mengetahui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17 tahun 2012 dengan alasan tidak ada sosialisasi perihal peraturan daerah tersebut, dan 4) pergeseran atau perubahan sistem agribisnis gula dari monopsoni-monopoli ke arah oligopsoni-oligopoli (lebih liberal), ditinjau dari sudut pandang konten (isi) kebijakan, pada kenyataannya telah menyebabkan tidak tercapainya dan/atau tidak terlaksananya amanat dari peraturan daerah tersebut. Kesimpulan kajian penelitian ini ialah merekomendasikan pergantian atau perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17 tahun 2012 tentang Peningkatan Rendemen dan Hablur Tanaman Tebu.]]>
