Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Strategi Pembelajaran Bimbel Terhadap Siswa Yang Belum Fasih Membaca Di MIS Nurul Hikmah Desa Basarang Kalimantan Tengah Sofia Sulistyo, Nuraridha; Hamliani, Maya; Atfin Prameswari, Mashitoh; Adawiyah, Siti Nurramadhaniatul; Rizal, Miftahul; Mustika Ilmiani, Aulia
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v5i1.2595

Abstract

Kemampuan membaca permulaan ditujukan kepada kemampuan membaca tingkat awal, yaitu kemampuan “melek huruf”. Model eja didasarkan atas teori asosiasi yang memberikan pengertian bahwa suatu unsur, unsur huruf tidak akan memiliki makna apa-apa kalau tidak bergabung dengan unsur atau huruf lain, sehingga membentuk suatu kata, kalimat yang bermakna. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan dengan jenis deskriptif. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang memberikan suatu hasil berupa data deskriptif yang bersumber dari filsafat atau narasumber, atau perilaku yang sedang diamati, sehingga terbentuknya kesimpulan secara umum melalui beberapa sumber, berupa kata-kata tertulis ataupun lisan. Penelitian kualitatif memberikan suatu hasil data deskriptif berbentuk bahasa tertulis atau lisan orang. Siswa yang kurang fasih dalam membaca dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu Level 1 mengenal abjad, Level 2 mengenal huruf vokal, level 3 dan 4 kefasihan membaca. Hal tersebut dilakukan agar pengajar bisa melihat langsung bagaimana kemampuan siswa yang sebenarnya dan lebih di perhatikan perkembangannya, sehingga pembelajaran akan menjadi efektif karena pembelajaran yang dilakukan akan berbeda dan tidak akan saling mengganggu. Keberhasilan proses belajar mengajar dan tercapainya tujuan pembelajaran sangat bergantung pada efektifitas strategi belajar seorang siswa.
KEDUDUKAN MAHAR DALAM TAJDI Hamiliani, Maya; Hamliani, Maya; Syarifuddin, Syarifuddin; Norhadi, Muhammad
Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU) Vol 4 No 1 (2025): Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic Institute (IAIN) Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/v8397n25

Abstract

This research is motivated by the differences in the position of dowry in tajdi­ddun nikah. that occurs in society. In this case, the head of the religious affairs office (KUA) gave several oponions regarding the position of the dowry in the tajdi­ddun nikah. Therefore, the focus of this research is on the position of dowry in tajdi­ddun nikah and what arguments are used by the marriage officer regarding the legal position of dowry in tajdi­ddun nikah in Palangka Raya City. The qualitative method used in this research uses empirical legal research with a sociological juridical type with a socio-legal approach. The results of the research show: 1. There are 4 opinions regarding the position of Mahar in tajdi­ddun nikah. First, requiring a new dowry at the in tajdi­ddun nikah on the grounds that the previous dowry was the wife's right and most likely the wife had already used the dowry. Second, the dowry in in tajdi­ddun nikah uses the old dowry, because in tajdi­ddun nikah does not cancel the first marriage. Third, the determination of the dowry depends on the condition of the tajdi­ddun nikah, if the tajdi­ddun nikah is only for KUA administration or the previous marriage is not invalidated then there is no need to use a new dowry, you can use the dowry from the first marriage. However, if the tajdi­ddun nikah is due to the words talak being spoken and the iddah period has been completed then it is obligatory to use a new dowry. Fourth, the determination of the dowry is based on the agreement of both parties, meaning that the amount or level of the dowry is determined by the husband and wife who wish to carry out in tajdi­ddun nikah, may use the old dowry or use the new dowry. 2. Among the arguments given by the marriage officer is that the harmony and conditions of marriage must be fulfilled, then based on the al-quran and the hadith of Rasulullah, KHI, the opinion of Imam Hajar Al-Haitami and the opinion of Imam Yusuf Al-Ardabili.