Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Maria Martha Yasri Purek
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERSOALAN SERTIFIKASI LAHAN BAGI WARGA EKSODUS TIMOR TIMUR Paula Nirwana Nojo Yohannes; Maria Martha Yasri Purek; Benediktus Peter Lay
Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa Vol. 1 No. 3 (2023): JUNI : JURNAL ILMIAH DAN KARYA MAHASISWA
Publisher : Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54066/jikma.v1i3.352

Abstract

Tanah diberikan kepada dan dimiliki oleh orang dengan hak-hak yang disediakan oleh UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria), yang digunakan ataupun untuk dimanfaatkan. Meskipun tanah merupakan unsur alam yang sangat urgen dalam kehidupan suatu masyarakat, tetapi pada kenyataannya ada persoalan yang berkaitan dengan tanah yang mengganggu kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Menurut PP No. 10 Tahun 1960 sertifikat adalah salinan dari buku tanah dan surat ukur yang akan dijahit menjadi satu kumpulan bersama dengan kertas sampul yang bentuknya ditentukan Menteri Agama. Terdapat beberapa persoalan yang sering muncul terkait dengan sertifikat tanah salah satunya sertifikasi lahan yang dialami warga eksodus Timor Timur di Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Beragam upaya dilakukan oleh warga eksodus Timor Timur agar aspirasi mereka didengarkan oleh PemProv NTT serta pemerintahan yang berwenang dalam urusan pertanahan. Melalui laporan yang ditujukan kepada Ombudsman RI Perwakilan NTT terdapat rangkaian proses sertifikat tanah secara sah menurut hukum. Setelah mempunyai sertifikat tanah yang sah menurut hukum tersebut, sudah jelas telah memperoleh hak atas tanah.
Perbandingan Pengaturan Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Antara Sistem Hukum Pidana Singapura dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Maria Martha Yasri Purek; Dwityas Witarti Rabawati; Finsensius Samara
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2339

Abstract

Tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang melanggar norma hukum, moral, dan sosial karena dilakukan dengan paksaan di luar ikatan perkawinan. Penelitian ini bertujuan membandingkan pengaturan perlindungan korban tindak pidana perkosaan antara hukum pidana Indonesia dan Singapura. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum, berdasarkan teori perlindungan korban Barda Nawawi Arief. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan abstrak di Singapura lebih komprehensif karena mengatur pertanggungjawaban pidana tanpa diskriminasi jenis kelamin serta menjatuhkan sanksi tegas berupa pidana cambuk dan penjara hingga 20 tahun. Sebaliknya, Indonesia memiliki perlindungan konkret yang lebih lengkap secara normatif melalui UU TPKS yang memuat restitusi, kompensasi, bantuan hukum, dan rehabilitasi. Namun, Singapura lebih efektif dalam pelaksanaan perlindungan korban melalui lembaga seperti SACC dan PAVE. Dengan demikian, Indonesia unggul secara normatif, sementara Singapura unggul secara implementatif
Co-Authors Benediktus Peter Lay Dwityas Witarti Rabawati Finsensius Samara Paula Nirwana Nojo Yohannes