Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia SENAPAS Jurnal Hukum dan Pembangunan
Agung, Rama
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Peran Dinas Kesehatan Dalam Pembatasan Gula, Garam, Lemak, Pada Pangan Siap Saji Agung, Rama; Paradissa, Luh Virsa
Jurnal MHKI Vol 3 No 02 (2023): October
Publisher : Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53337/jhki.v3i02.100

Abstract

Peningkatan prevalensi penyakit tidak menular (PTM) di Indonesia terus meningkat terutama pada usia remaja. Salah satu yang menjadi faktor perubahan pola penyakit ini adalah gaya hidup konsumsi pangan siap saji dengan kadar gula, garam, lemak (GGL) melebihi konsumsi harian. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peran dinas kesehatan dalam pembatasan GGL pada pangan siap saji. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, dengan pengambilan kesimpulan secara deduktif. Peran Dinas Kesehatan dalam pembatasan GGL meliputi advokasi, sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan bimbingan teknis, serta peningkatan jejaring kerja dan kemitraan. Namun, peran ini tidak dapat terlaksana dengan efektif sebab dalam tataran normatif, terdapat tumpang tindih kewenangan pengawasan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No.86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.
Implementasi Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS: Tantangan dan Hambatan pada Transpuan di Yogyakarta Agung, Rama; Paradissa, Luh Virsa
Seminar Nasional Penelitian dan Abdimas Vol 2 No 1 (2024): Juni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Untuk mendukung target 95-95-95 dan menyongsong eliminasi AIDS, serangkaian program dan kebijakan dilakukan pemerintah untuk menanggulangi HIV/AIDS. Pemerintah Yogyakarta kemudian mengeluarkan Perda No. 3 Tahun 2023 tentang Penanggulangan HIV/AIDS. Fokus dari kebijakan ini ada pada populasi kunci, salah satunya transpuan. Penelitian ini kemudian dilakukan untuk mengetahui tantangan dan hambatan implementasi program penanggulangan HIV/AIDS yang terdapat di dalam Perda 3/2023. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi. Pengambilan data dilakukan dengan indepth interview terhadap 14 informan. Adapun hasil penelitian ini: Pertama, kendala di bidang promosi kesehatan dan pencegahan berkaitan dengan persepsi penggunaan kondom, stigmatisasi yang dilakukan baik intrapersonal maupun komunitas, promosi yang masih menyasar pada kelompok transpuan dan mengecualikan pasangan maupun pelanggannya, dan penggunaan istilah yang sukar saat melakukan penyuluhan. Kedua, berkaitan dengan pemeriksaan diagnostik adalah sumber daya manusia kesehatan yang belum memiliki perspektif SOGIESC, aspek confidentiality, dan beberapa transpuan tidak memiliki KTP dan berasal dari wilayah lain. Ketiga, aspek pengobatan dan perawatan memiliki kendala aspek ketaatan (compliance) yang masih rendah, keterbatasan biaya, dan keterbatasan tempat perawatan (shelter) bagi ODHA terlantar. Keempat, pada aspek dukungan dan rehabilitasi terdapat hambatan seperti kurangnya pelatihan yang dilakukan kepada teman sebaya dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap exit program.
Mogok Kerja Tenaga Medis: Problematika pada UU Ketenagakerjaan dan Pilihan Model Pengaturannya Agung, Rama
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The issue of healthcare workers' strikes remains complex in terms of regulatory frameworks. On one hand, there is a conflict of interest between public interest in access to healthcare services and, on the other, the Labor Law, which regards the right to strike as a fundamental right of workers, integral to collective bargaining. This paper examines the challenges in regulating healthcare workers' strikes by analyzing Article 139 of the Labor Law and exploring regulatory models that support the provision of high-quality healthcare services. The findings highlight several key points. First, Article 139 of the Labor Law does not yet provide a proportional approach to balancing the right to strike with the right to healthcare. This is due to rigid interpretations of the term "public interest," ambiguities in norms, a lack of alignment with the core essence of striking, and weakened access to striking. Empirical studies also reveal that strict conditions often make it challenging for strikes to be legally recognized, thus limiting worker protection. Second, two regulatory models are proposed for managing healthcare workers' strikes: a prohibition model with an arbitration mechanism and a controlled strike model implementing a Minimum Service Level (MSL). The author argues that the MSL model could achieve a reasonable balance between workers' ability to strike and the obligation of the government and employers to ensure proportionally accessible, quality healthcare services.
Co-Authors Paradissa, Luh Virsa