Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Ethical violation by the Chairman of the Constitutional Court against Indonesian law and democracy Resopijani, A.; Neonbeni, Yohanes Baptista
Dynamics of Politics and Democracy Vol. 2 No. 2 (2023): February
Publisher : Goodwood Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/dpd.v2i2.3280

Abstract

Purpose: This study analyzes the decision of the Honorary Council of the Constitutional Court Number 02/MKMK/L/11/2023 regarding ethical violations by the Chairman of the Constitutional Court. The Constitutional Court's ruling on the age limit for presidential and vice-presidential candidates sparked public debate and raised concerns about democratic principles in Indonesia. Method: This research uses normative legal methods focusing on coherence among legal principles, concepts, and applicable rules. Results: The findings show that Anwar Usman was proven to have seriously violated the code of ethics and behavior of constitutional judges. In a state governed by law, rulers and citizens are equal before the law. Judges must not abuse their authority for personal or group interests. The MKMK decision seeks to uphold judicial ethics and restore public trust in the Constitutional Court. Conclusion: The findings confirm that violations of judicial ethics at the highest level of the Constitutional Court undermine the principles of impartiality and democracy. The MKMK's decision provides a legal and moral corrective that reaffirms the importance of integrity and judicial independence, with the aim of restoring institutional legitimacy ahead of the 2024 general elections. Limitations: This research is limited to analyzing MKMK Decision Number 02/MKMK/L/11/2023 and the applicable judicial code of ethics. Contributions: The study contributes to strengthening judicial accountability, offers insights for legal scholars, and supports public confidence in constitutional justice.
Wewenang Kepala Desa Sebagai Hakim Pendamai Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Warisan Di Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang Hangge, Dewy; Tungga, Ishak Alfred; Resopijani, A.
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 5 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v4i5.624

Abstract

Salah satu fungsi kepala desa adalah menerapkan hukum sebagai sarana untuk mengendalikan dan memperbaharui masyarakat desa atau yang biasa disebut sebagai hakim perdamaian desa. Dalam penyelesaian sengketa warisan ini kepala desa biasanya tidak mengambil keputusan sendiri tetapi bersama para tokoh masyarakat, dan pamong desa lainnya ataupun sesepuh desa tersebut yang mengetahui riwayat dari antara ahli waris yang bersengketa tersebut dan harta peninggalan dari pewaris agar keputusan yang diambil dapat ditaati oleh para pihak dan tidak melenceng dari adat kebiasaan yang hidup di daerah tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yaitu penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum. Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. hasil penelitian bahwa,  Cara penyelesaian sengketa tanah sebagian besar mengadopsi cara mediasi, yaitu cara rekonsiliasi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Cara ini paling berhasil, karena mempunyai akibat hukum, terutama tanah dapat dipidana dengan sertifikat.