Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PERDATA BAGI PELAKU PENGGELAPAN DANA DALAM LINGKUP PERUSAHAAN Wahyulina, Diah; Chrisdanty, Febry
MAKSIGAMA Vol 19 No 2 (2025): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37303/maksigama.v19i2.246

Abstract

Penggelapan dana dalam lingkup perusahaan merupakan salah satu bentuk white collar crime yang menimbulkan kerugian serius, baik secara finansial maupun terhadap reputasi perusahaan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta tanggung jawab perdata pelaku penggelapan dalam memulihkan kerugian yang dialami perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara pidana, penggelapan dana diatur dalam Pasal 372 KUHP, dengan ancaman pidana lebih berat dalam Pasal 374 KUHP apabila dilakukan oleh pihak yang memiliki hubungan khusus dengan perusahaan. Sementara itu, dalam ranah perdata, pelaku diwajibkan mengganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, baik berupa kerugian nyata maupun kerugian immateriil. Kombinasi pertanggungjawaban pidana dan perdata mencerminkan fungsi hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga restoratif, sehingga mampu memberikan perlindungan menyeluruh bagi perusahaan sebagai korban tindak pidana
Legal Protection for Consumers Related to New Money Exchange Outside the Bank Wahyulina, Diah; Suryaningsih, Suryaningsih; Refangga, Galih Setyo
LEGAL BRIEF Vol. 15 No. 1 (2026): April: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v15i1.1609

Abstract

This study examines the legal protection available to consumers engaging in new money exchange transactions conducted outside formal banking institutions. The practice of exchanging newly issued currency through informal or unauthorized parties often increases during festive seasons or special events, creating potential risks such as fraud, counterfeit money circulation, unfair pricing, and lack of accountability. This research analyzes the existing legal framework governing consumer protection, currency regulation, and financial supervision to determine the extent to which consumers are safeguarded in such transactions. Using a normative juridical approach, the study reviews relevant consumer protection laws, central bank regulations, and related statutory provisions. It evaluates the legal responsibilities of informal money exchange providers and identifies gaps in enforcement mechanisms (Ardelia & Herta, 2025). The findings indicate that while general consumer protection laws provide a foundational safeguard, specific regulatory oversight over informal currency exchange activities remains limited, resulting in legal uncertainty and weak preventive measures. The study concludes that stronger regulatory supervision, clearer sanctions, and increased public awareness are necessary to ensure effective legal protection for consumers. Enhanced coordination between financial authorities and law enforcement agencies is also essential to prevent abuse and protect consumer rights in non-bank currency exchange practices