Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Upaya Hukum Pidana Lingkungan dalam Pencegahan Pembuangan Limbah Industri secara Langsung ke Badan Permukaan Air Menurut Permen LHK No 68 Tahun 2016 Iryana, Anri; Rengganis, Tresnasuci Leofanny; Puannandini, Dewi Asri
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i2.31475

Abstract

Pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah industri secara langsung ke badan air permukaan merupakan permasalahan serius yang mengancam keberlanjutan ekosistem dan kesehatan masyarakat. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik hadir sebagai instrumen hukum yang mengatur standar kualitas air limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Regulasi ini menetapkan parameter fisik, kimia, dan biologi yang harus dipenuhi oleh setiap kegiatan industri, dilengkapi dengan mekanisme perizinan, pemantauan, dan sanksi administratif maupun pidana bagi pelanggar. Upaya hukum pidana lingkungan dalam konteks ini mencakup penerapan asas strict liability dan corporate criminal liability yang memungkinkan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan baku mutu air limbah. Melalui pendekatan analisis yuridis normatif, penelitian ini mengkaji efektivitas instrumen hukum pidana dalam mencegah pelanggaran pembuangan limbah industri dengan menganalisis norma-norma hukum yang terkandung dalam Permen LHK No. 68 Tahun 2016 serta kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Analisis menunjukkan bahwa upaya pencegahan melalui hukum pidana lingkungan meliputi tiga aspek utama: pertama, penetapan standar baku mutu yang ketat sebagai dasar hukum; kedua, sistem pemantauan dan penegakan hukum yang terintegrasi; dan ketiga, penerapan sanksi pidana yang bersifat deterjen. Namun, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi kendala dalam hal koordinasi antar lembaga, kapasitas teknis pemantauan, dan kesadaran hukum pelaku industri, sehingga diperlukan penguatan sistem penegakan hukum yang lebih komprehensif.
Legal Protection for Child Offenders in Conflict with the Law at the West Java High Prosecutor’s Office: A Quantitative Study Based on 2022–2024 Case Data Sabar, Sabar; Iryana, Anri; William Alphazandra, Arvin; Ahmad Jamaludin
LAW & PASS: International Journal of Law, Public Administration and Social Studies Vol. 2 No. 6 (2026): February
Publisher : PT. Multidisciplinary Press Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/lawpass.v2i6.100

Abstract

Children in conflict with the law constitute a vulnerable group that requires special legal treatment to safeguard their rights and mitigate the adverse effects of criminal proceedings on their physical, psychological, and social development. In Indonesia, this protection is primarily governed by Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System, which prioritizes restorative justice and diversion as the main approaches for resolving juvenile cases. This study examines the regulatory framework, implementation, and effectiveness of legal protection for children in conflict with the law, with particular attention to the application of restorative justice and diversion and the fulfillment of children’s rights at each stage of the criminal justice process. The research employs a normative juridical approach, supported by empirical case data from the West Java High Prosecutor’s Office covering 2022–2024 (n = 788), with cases predominantly involving boys. The findings indicate that although the existing legal framework provides relatively comprehensive safeguards, implementation remains suboptimal due to inconsistent application of norms, weak inter-agency coordination, and limited social support for rehabilitation and reintegration. Strengthening institutional coordination, improving procedural compliance, and expanding community-based support are therefore essential to enhance the effectiveness of child protection within the juvenile justice system.
Korupsi, Penipuan dan Pencucian Uang dalam Skema Robot Trading Viral Blast Global: Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pasal 15 dan Pasal 52 Uncac serta Upaya Pemulihan Aset di Indonesia Puannandini, Dewi Asri; Iryana, Anri; Soheh, Ruhiyat
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v10i1.36639

Abstract

Penelitian ini menganalisis praktik korupsi, penipuan, dan pencucian uang dalam skema robot trading Viral Blast Global melalui tinjauan yuridis terhadap implementasi Pasal 15 dan Pasal 52 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan norma internasional tersebut diterapkan dalam sistem hukum nasional serta efektivitasnya terhadap upaya pemulihan aset hasil kejahatan lintas negara. Dengan pendekatan yuridis-komparatif, penelitian ini menilai harmonisasi hukum internasional dan nasional serta menawarkan rekomendasi strategis guna memperkuat mekanisme penegakan hukum dan tata kelola keuangan digital di Indonesia.