Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Innovative: Journal Of Social Science Research
Rengganis, Tresnasuci Leofanny
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Rekonstruksi Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Eksploitasi Tambang Rakyat: Analisis Yuridis Pasca Tragedi Bolaang Mongondow FaridI, Fahmi; Buwana, Sukma Auliya Nata; Rengganis, Tresnasuci Leofanny; Ramdhani, Fahmi Ali
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20361

Abstract

This study analyzes the reconstruction of local government authority in controlling community mining exploitation through a normative legal approach with a focus on the analysis of mining and local government laws and regulations. The normative legal analysis method is used to examine the synchronization and harmonization between Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government, and its derivative regulations in the context of the division of authority between the central, provincial, and district/city governments. The analysis was conducted on aspects of licensing, supervision, and law enforcement in community mining activities which have so far experienced overlapping authority and weak coordination between levels of government. The results of the analysis show that the reconstruction of local government authority requires a clearer and more assertive redistribution in terms of granting permits, implementing supervision, and enforcing sanctions against violations in community mining exploitation. The weaknesses of the non-integrated licensing system, the lack of technical supervision capacity at the regional level, and the unclear vertical coordination mechanism are the main factors contributing to the mining tragedy. The necessary reconstruction includes strengthening the authority of districts/cities in terms of licensing and operational supervision, increasing provincial authority in technical coordination and standardization, and strengthening the role of the central government in setting safety standards and system audits. The implementation of this authority reconstruction must be supported by strengthening institutional capacity, integrated information systems, and clear accountability mechanisms to prevent similar tragedies from happening again in the future.
Upaya Hukum Pidana Lingkungan dalam Pencegahan Pembuangan Limbah Industri secara Langsung ke Badan Permukaan Air Menurut Permen LHK No 68 Tahun 2016 Iryana, Anri; Rengganis, Tresnasuci Leofanny; Puannandini, Dewi Asri
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i2.31475

Abstract

Pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah industri secara langsung ke badan air permukaan merupakan permasalahan serius yang mengancam keberlanjutan ekosistem dan kesehatan masyarakat. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik hadir sebagai instrumen hukum yang mengatur standar kualitas air limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Regulasi ini menetapkan parameter fisik, kimia, dan biologi yang harus dipenuhi oleh setiap kegiatan industri, dilengkapi dengan mekanisme perizinan, pemantauan, dan sanksi administratif maupun pidana bagi pelanggar. Upaya hukum pidana lingkungan dalam konteks ini mencakup penerapan asas strict liability dan corporate criminal liability yang memungkinkan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan baku mutu air limbah. Melalui pendekatan analisis yuridis normatif, penelitian ini mengkaji efektivitas instrumen hukum pidana dalam mencegah pelanggaran pembuangan limbah industri dengan menganalisis norma-norma hukum yang terkandung dalam Permen LHK No. 68 Tahun 2016 serta kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Analisis menunjukkan bahwa upaya pencegahan melalui hukum pidana lingkungan meliputi tiga aspek utama: pertama, penetapan standar baku mutu yang ketat sebagai dasar hukum; kedua, sistem pemantauan dan penegakan hukum yang terintegrasi; dan ketiga, penerapan sanksi pidana yang bersifat deterjen. Namun, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi kendala dalam hal koordinasi antar lembaga, kapasitas teknis pemantauan, dan kesadaran hukum pelaku industri, sehingga diperlukan penguatan sistem penegakan hukum yang lebih komprehensif.
Efektivitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Kepatuhan Syariah Lembaga Keuangan Digital Putri, Efsa Hardianti; Herlina, Elis; Faridl, Fahmi; Buwana, Sukma Auliya Nata; Rengganis, Tresnasuci Leofanny
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v10i1.36364

Abstract

Perkembangan pesat lembaga keuangan digital berbasis syariah di Indonesia menuntut adanya pengawasan yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menganalisis efektivitas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap kepatuhan syariah lembaga keuangan digital dalam konteks transformasi digital industri keuangan syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, analisis regulasi, dan wawancara mendalam dengan stakeholders terkait termasuk pejabat OJK, Dewan Pengawas Syariah, pelaku industri fintech syariah, dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun OJK telah membentuk kerangka regulasi dan mekanisme pengawasan, namun efektivitasnya masih terkendala oleh berbagai faktor seperti keterbatasan kapasitas pengawasan terhadap inovasi teknologi finansial, minimnya standarisasi penilaian kepatuhan syariah untuk produk digital, gap antara kecepatan inovasi dengan adaptasi regulasi, serta lemahnya koordinasi antara OJK dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Penelitian menemukan bahwa dari sampel 150 platform fintech syariah yang dianalisis, sekitar 42 persen memiliki permasalahan terkait kepatuhan syariah baik dari aspek akad, transparansi, maupun implementasi operasional. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kerangka regulasi pengawasan syariah digital, peningkatan kompetensi pengawas dalam teknologi finansial dan hukum Islam, pembentukan sistem pengawasan berbasis teknologi (RegTech dan SupTech), harmonisasi standar kepatuhan syariah untuk produk digital, serta penguatan peran Dewan Pengawas Syariah dalam ekosistem fintech syariah.
Co-Authors Buwana, Sukma Auliya Nata Elis Herlina Fahmi Ali Ramdhani FaridI, Fahmi Faridl, Fahmi Iryana, Anri Puannandini, Dewi Asri Putri, Efsa Hardianti