Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.082
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Unes Law Review JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Pemuliaan Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Themis: Jurnal Ilmu Hukum
Puannandini, Dewi Asri
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
DAMPAK PENYALAHGUNAAN KEKUASAN DALAM PERSPEKTIF PIDANA KORUPSI SEBAGAI BUDAYA DIKALANGAN APARATUR SIPIL NEGARA Puannandini, Dewi Asri; Simanjuntak, Yesicca Risma Shinta; Nurhasan, Muhammad
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 2, No 1 (2023): (JPS) Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v3i3.1045

Abstract

The purpose of making this journal is to find out about the impact of abuse of power carried out by state apparatus or civil servants on the state or its own agency and this act is a clear act that is unlawful. The creation of this journal uses a quantitative method which means that the source of data is obtained from literature and also legislation, the problems studied in this research The purpose can be formulated first to find out the provisions for the abuse of authority of corruption crimes regulated in Law No. 31 of 1999 jo, Law number 20 of 2001 concerning the eradication of corruption crimes and also to know the impact caused by the abuse of power and authority and positions in the government are only for personal purposes.ABSTRAKTujuan Pembuatan Jurnal ini untuk mengetahui mengenai dampak penyalahgunaan kekuasaan yang di lakukan oleh aparatur negara atau pegawai negeri sipil terhadap negara ataupun instansinya sendiri dan perbuatan ini merupakan perbuatan jelas yang bersifat melawan hukum. Pembuatan Jurnal ini menggunakan Metode kuantitatif yang artinya Sumber data diperoleh dari literatur dan juga perundang undangan, permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini Tujuannya dapat dirumuskan pertama untuk mengetahui ketentuan penyalahgunaan wewenang kejahatan terkait korupsi yang di atur dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo, UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan juga mengetahui dampak yang di timbulkan dari penyalahgunaan wewenang kekuasaan dan jabatan di pemerintah hanya untuk keperluan pribadi.
Membuka Tabir Corrupt Campaign Practices Di Akhir Masa Jabatan Pejabat Politik di Indonesia Najah, Nurun; Suryani, Ani; Arianty Nazib, Cindy Novia; Haya, Ulfa Syifaul; Puannandini, Dewi Asri
Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 11 No 2 (2024): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/politica.v11i2.10660

Abstract

Corruption is a major factor that undermines government credibility and diminishes the quality of public services. Corruption practices have evolved beyond legal issues to become part of the complex dynamics of political battles, particularly in the context of electoral processes. This study aims to analyze the forms of campaign corruption carried out by political officials at the end of their terms in office and to examine the implementation of law enforcement against political officials involved in campaign corruption in Indonesia. This research employs a normative juridical method, utilizing secondary data analysis, focusing on legal provisions related to criminal acts of corruption, especially campaign corruption, through a literature review and relevant theoretical analysis. The findings indicate that campaign corruption is a systemic issue that damages the electoral process and erodes public trust in government. Abuse of power manifests in various forms, including the use of state facilities, mobilization of government apparatus, and distribution of cash to gain support. The Indonesian government has attempted to address this issue through regulations such as Law No. 31 of 1999, Law No. 20 of 2001, and establishing the Corruption Eradication Commission (KPK). However, law enforcement efforts face several challenges, including political interference, poor coordination among law enforcement agencies, and weaknesses in the legal system that perpetrators of corruption exploit. The contribution of this research lies in identifying gaps in regulations and implementing law enforcement against campaign corruption. This study provides recommendations for strengthening inter-agency coordination, improving existing regulations, and enhancing transparency in electoral oversight, thereby supporting more effective efforts to combat corruption in Indonesia.
Development And Challenges of Telematics Law in The Digital Era in Indonesia Puannandini, Dewi Asri; Nadapdap, Binton Jhonson
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 7, No 1 (2025): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v7i1.8466

Abstract

This study aims to examine telematics law in Indonesia, from regulatory, implementation, and challenges in the digital era. Telematics law, which covers laws regulating the use of information and communication technology (ICT), has become increasingly important as digital technology evolves. Using a qualitative approach, this paper explores how telematics law is applied in Indonesia and the challenges and solutions in its implementation. The study also analyzes relevant laws and practices in regulating the use of information technology in Indonesia. The findings show that although the regulations exist, the implementation and public understanding of telematics law need to be improved.
Implikasi Ekologi Biosentrisme terhadap Undang-Undang Tahun 2009 Mengenai Lingkungan Hidup Najiib, Alfian Naufal; Alphazandra, Arvin William; Puannandini, Dewi Asri
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i2.30595

Abstract

Perubahan iklim, krisis keanekaragaman hayati, deforestasi, dan degradasi ekosistem telah menjadi indikator nyata bahwa model hubungan manusia dengan alam mengalami disorientasi yang serius. Selama beberapa dekade terakhir, sistem hukum lingkungan pada umumnya berlandaskan paradigma antroposentris, yaitu pandangan yang menempatkan manusia sebagai pusat kepentingan moral dan hukum. Republik Indonesia telah memiliki instrumen hukum utama berupa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang tersebut memuat berbagai asas fundamental, antara lain asas kehati-hatian, asas keadilan, asas partisipatif, dan asas pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang meliputi kajian terhadap literatur akademik, peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum lainnya. Perubahan paradigma tersebut menghendaki pembaruan dalam teori hukum, kelembagaan, dan pembentukan norma hukum baru yang mendukung konsep hak-hak alam (rights of nature). Secara praktis, perubahan paradigma ini akan berimplikasi pada penyusunan kebijakan, penilaian risiko lingkungan, dan penegakan hukum yang lebih berkeadilan secara ekologis.
Analisis Yuridis Penegakan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Alih Fungsi di Kawasan Resapan Air Puncak Bogor Faridl, Fahmi; Buwana, Sukma Auliya Nata; Puannandini, Dewi Asri
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i2.30606

Abstract

Kawasan resapan air Puncak Bogor memiliki fungsi strategis sebagai daerah tangkapan air yang vital bagi ketersediaan air bersih wilayah Jakarta dan sekitarnya. Namun, praktik alih fungsi lahan yang tidak terkendali dari kawasan hijau menjadi permukiman, vila, dan fasilitas komersial telah mengancam kelestarian fungsi ekologis kawasan tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penegakan sanksi administratif terhadap pelanggaran alih fungsi lahan di kawasan resapan air Puncak Bogor dalam perspektif hukum lingkungan Indonesia. Permasalahan yang dikaji meliputi landasan yuridis sanksi administratif dalam pengendalian alih fungsi lahan, implementasi penegakan sanksi oleh pemerintah daerah, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum lingkungan di kawasan resapan air. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kebijakan pemerintah, dan literatur hukum lingkungan dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai aspek yuridis penegakan sanksi administratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia instrumen hukum yang memadai melalui UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan berbagai peraturan daerah terkait, penegakan sanksi administratif masih menghadapi kendala berupa lemahnya koordinasi antar instansi, minimnya sumber daya penegak hukum, dan kurangnya political will dari pemerintah daerah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan, harmonisasi regulasi, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan ruang di kawasan resapan air.
Peran Ganda Media Sosial Dalam Kasus Kekerasan Seksual Anak: Antara Advokasi Publik dan Risiko Reviktimisasi Korban Puannandini, Dewi Asri; Anggraeni, Devi; Octo Firmansyah Gulo, Deden; Ahmad Nur, Agum; Karabi, Jumadi K.
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 3 No 2 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/adagium.v3i2.230

Abstract

Child sexual violence is a serious human rights violation with long-term consequences. In the digital era, social media plays a paradoxical dual role in handling these cases. This study aims to analyze the dual role of social media as a public advocacy tool that accelerates the legal process while simultaneously posing a risk of revictimization for child victims. Using a qualitative research method with normative legal and empirical approaches, this study examines legislation, content analysis of viral cases in Indonesia from 2020-2024, and in-depth interviews with child protection activists, legal experts, and law enforcement officials. The findings show that public pressure through social media has proven effective in accelerating law enforcement responses. However, at the same time, unethical exposure such as the dissemination of identities, negative comments, and stigma on digital platforms causes repeated trauma and profound psychological suffering for the victims. This situation is exacerbated by regulatory gaps that are not adaptive to the speed of social media and the low level of public digital literacy. In conclusion, justice that relies on virality is an unsustainable and dangerous system. A fundamental shift is required towards a collaborative approach involving the government, digital platforms, and the public to build a victim-centric digital ecosystem where the protection, recovery, and dignity of the child are the highest priority.
Dinamika Penerapan Hukum dalam Melindungi Kebebasan Berkesenian Perspektif Hak Asasi Manusia Amanda, Reiga; Fatihatul, Ifat; Nastiar, Aditya Rifqi; Puannandini, Dewi Asri
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v3i1.1296

Abstract

Kebebasan berekspresi merupakan bagian penting dari hak asasi manusia dan dijamin dalam konstitusi Indonesia. Salah satu bentuk dari kebebasan tersebut adalah kebebasan berkesenian, yang seharusnya mendapat perlindungan hukum secara memadai. Namun, dalam praktiknya, seniman di Indonesia masih sering mengalami pembatasan dan represi, baik oleh aparat negara maupun tekanan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika penerapan hukum dalam melindungi kebebasan berkesenian di Indonesia dari perspektif hak asasi manusia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis yuridis normatif terhadap regulasi serta studi kasus band Sukatani yang mengalami intimidasi karena karya seninya. Sumber data utama yang digunakan adalah naskah undang-undang resmi, peraturan pemerintah, serta berbagai dokumen hukum dan kebijakan yang lain. Penelitian ini menggabungkan metode studi dokumen dengan analisis isi, memungkinkan peneliti untuk menemukan tema-tema utama dalam peraturan hukum terkait kebebasan berekspresi dan pelarangan kebebasan berekpresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebebasan berkesenian dijamin oleh konstitusi dan berbagai instrumen hukum, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti regulasi yang multitafsir, rendahnya literasi HAM pada aparat, serta minimnya mekanisme perlindungan hukum khusus. Penelitian ini mengungkap bahwa terdapat sejumlah faktor penghambat dalam penerapan hukum untuk melindungi kebebasan berkesenian, di antaranya adalah lemahnya regulasi yang bersifat protektif, rendahnya pemahaman aparat terhadap prinsip hak asasi manusia, minimnya mekanisme penyelesaian hukum yang efektif, dan masih kuatnya budaya sensor serta tekanan sosial terhadap ekspresi seni yang dianggap menyimpang. Selain itu, literasi hukum di kalangan seniman juga masih rendah, sehingga mereka sering kali tidak mengetahui hak-hak konstitusional yang dimiliki atau takut untuk menyuarakan kritik secara terbuka. Studi ini menyarankan perlunya reformasi hukum dan peningkatan edukasi publik agar kebebasan berekspresi dalam berkesenian benar-benar terlindungi dalam praktik demokrasi di Indonesia.
Membuka Tabir Corrupt Campaign Practices Di Akhir Masa Jabatan Pejabat Politik di Indonesia Najah, Nurun; Suryani, Ani; Arianty Nazib, Cindy Novia; Haya, Ulfa Syifaul; Puannandini, Dewi Asri
Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 11 No 2 (2024): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/politica.v11i2.10660

Abstract

Corruption is a major factor that undermines government credibility and diminishes the quality of public services. Corruption practices have evolved beyond legal issues to become part of the complex dynamics of political battles, particularly in the context of electoral processes. This study aims to analyze the forms of campaign corruption carried out by political officials at the end of their terms in office and to examine the implementation of law enforcement against political officials involved in campaign corruption in Indonesia. This research employs a normative juridical method, utilizing secondary data analysis, focusing on legal provisions related to criminal acts of corruption, especially campaign corruption, through a literature review and relevant theoretical analysis. The findings indicate that campaign corruption is a systemic issue that damages the electoral process and erodes public trust in government. Abuse of power manifests in various forms, including the use of state facilities, mobilization of government apparatus, and distribution of cash to gain support. The Indonesian government has attempted to address this issue through regulations such as Law No. 31 of 1999, Law No. 20 of 2001, and establishing the Corruption Eradication Commission (KPK). However, law enforcement efforts face several challenges, including political interference, poor coordination among law enforcement agencies, and weaknesses in the legal system that perpetrators of corruption exploit. The contribution of this research lies in identifying gaps in regulations and implementing law enforcement against campaign corruption. This study provides recommendations for strengthening inter-agency coordination, improving existing regulations, and enhancing transparency in electoral oversight, thereby supporting more effective efforts to combat corruption in Indonesia.
Aspek Hukum Dalam Pengelolaan Limbah B3 Evaluasi Terhadap Kebijakan Dan Sanksi Di Indonesia Maroji, Maroji; Abdul Samad, Izzan Firizqi; Puannandini, Dewi Asri
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.21235

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi mengenai pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Indonesia, khususnya terkait sistem penyimpanan, pemrosesan, dan pembuangan limbah B3 yang aman dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas penerapan sanksi terhadap pelanggaran di sektor industri maupun fasilitas kesehatan guna menilai kemampuan regulasi dalam menekan pencemaran lingkungan serta dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif, yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa meskipun regulasi telah mengatur secara jelas, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasi, seperti lemahnya pengawasan, proses perizinan yang kompleks, serta rendahnya kesadaran pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan strategi peningkatan pengawasan berbasis teknologi, reformasi sistem perizinan, pengetatan sanksi, pemberian insentif bagi industri yang patuh, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Diharapkan temuan dan rekomendasi dalam penelitian ini dapat menjadi kontribusi nyata dalam memperkuat sistem pengelolaan limbah B3 yang lebih efektif, tegas, dan berkelanjutan, guna mendukung perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat.
ANALISIS KRITIS TERHADAP POLITIK HUKUM INVESTASI ASING DI ERA GLOBALISASI Sari, Dea Permata; Buwana, Yasmin Inayah Nata; Puannandini, Dewi Asri
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara kritis politik hukum investasi asing di Indonesia dalam konteks era globalisasi. Globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam lanskap ekonomi global, mendorong negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk lebih terbuka terhadap investasi asing. Namun, keterbukaan ini juga menimbulkan tantangan dalam menyeimbangkan kepentingan nasional dengan tuntutan investor global. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, dengan metode analisis deskriptif-kualitatif. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum investasi asing di Indonesia mengalami dinamika yang kompleks. Di satu sisi, pemerintah berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui serangkaian deregulasi dan insentif. Namun di sisi lain, terdapat kekhawatiran akan dominasi asing dan potensi eksploitasi sumber daya nasional. Analisis menunjukkan adanya inkonsistensi dalam kebijakan dan implementasi hukum investasi, yang sering kali dipengaruhi oleh tarik-menarik kepentingan politik dan ekonomi. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa isu kritis, antara lain: (1) Ketidakpastian hukum akibat perubahan regulasi yang frequent; (2) Konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan investasi; (3) Tantangan dalam melindungi sektor strategis nasional dari dominasi asing; (4) Dilema antara liberalisasi investasi dan perlindungan UMKM lokal; serta (5) Implikasi perjanjian investasi internasional terhadap kedaulatan hukum nasional. Studi ini menyimpulkan bahwa diperlukan reformulasi politik hukum investasi asing yang lebih koheren dan berkeadilan. Rekomendasi yang diajukan meliputi: (1) Harmonisasi regulasi investasi di tingkat nasional dan daerah; (2) Penguatan mekanisme screening dan monitoring investasi asing; (3) Pengembangan strategi investasi yang lebih selektif dan berorientasi pada transfer teknologi; (4) Peningkatan kapasitas negosiasi dalam perjanjian investasi internasional; serta (5) Integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan investasi. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih komprehensif tentang kompleksitas politik hukum investasi asing di era globalisasi, serta menyediakan basis analitis untuk pengembangan kebijakan investasi yang lebih responsif terhadap kepentingan nasional dan dinamika global.
Co-Authors Abdul Samad, Izzan Firizqi Ahmad Nur, Agum Alphazandra, Arvin William Amanda, Reiga Ani Suryani Arianty Nazib, Cindy Novia Buwana, Sukma Auliya Nata Buwana, Yasmin Inayah Nata Devi Anggraeni Faridl, Fahmi Fatihatul, Ifat Firdaus, Muhammad Nurzaman Haya, Ulfa Syifaul Iryana, Anri Karabi, Jumadi K. Kurniasih, Ida Maroji, Maroji Nadapdap, Binton Jhonson Najah, Nurun Najiib, Alfian Naufal Nananda, Isti Febyan Nastiar, Aditya Rifqi Nugraha, Bangga Maulana Nurhasan, Muhammad Nurhidayatulloh, Muhammad Miftah Octo Firmansyah Gulo, Deden Oktafiana, Hary Pradana, Ardiva Galih Ramadhani, Fahmi Ali Ramadhani, Helmy Rizal Rengganis, Tresnasuci Leofanny Reni Nuraeni, Reni Ridhalah, Fikri Nugrah Ridwan, Rivia Samad, Izzan Firizqi Abdul Sanjaya, Muhamat Agung Sari, Dea Permata Simanjuntak, Yesicca Risma Shinta Soheh , Ruhiyat Triyani, Desti Urpiah, Sani Wulan Purnama, Wulan