<![CDATA[Guru honorer memainkan peran penting dalam sistem pendidikan di banyak negara, termasuk Indonesia, mereka seringkali dihadapkan pada keraguan tentang status kerja dan hak-hak mereka. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tentang mekanisme pemutusan hubungan kerja pada guru honorer di SMA 5 Wachid Hasyim. Penelitian ini menguraikan bagaimana prosedur serta persyaratan, memeriksa proses pemutusan hubungan kerja pada guru honorer, hak-hak mereka, dan masalah yang mereka hadapi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, dan data dikumpulkan melalui observasi langsung dan wawancara di SMA Wachid Hasyim 5 Surabaya. Studi menunjukkan bahwa kesepakatan tupoksi, penilaian kinerja, dan pemberitahuan secara tertulis adalah langkah pertama dalam pemutusan hubungan kerja guru honorer. Sesuai dengan kontrak kerja atau undang-undang yang berlaku, guru honorer memiliki hak atas pemberitahuan yang memadai, tanggapan terhadap alasan pemutusan, dan kompensasi. Guru honorer di SMA WACHID HASYIM 5 SURABAYA dipecat jika tidak mematuhi prosedur evaluasi kinerja dan pemberian peringatan yang dimulai dengan penilaian kinerja. Selain itu, guru honorer diberi kesempatan untuk meningkatkan kinerja mereka. Namun, jika tidak ada kemajuan, sekolah dapat memilih untuk memberhentikan mereka. SMA Wachid Hasyim 5 tidak memberikan kompensasi kepada guru yang mengalami pemutusan hubungan kerja, tetapi memberikan pengabdian kepada guru dengan tugas tambahan.]]>
