Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Rechtsvinding
Ningsih, Putu Ayu Veguita Putri
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
The Role of Law and Human Rights in Ensuring Social Justice and Poverty Eradication Through Social Assistance Ningsih, Putu Ayu Veguita Putri; Wahyudi, Slamet Tri
Rechtsvinding Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/rechtsvinding.v3i2.1028

Abstract

Poverty is a scourge in this country. In this case, the government uses a social assistance approach in the form of basic food supplies for the poor. This raises questions when confronted with the concept of the rule of law and human rights in relation to the state's solution in providing social assistance to them. The research method used is normative juridical with a legislative approach and a conceptual approach. The results of the study show that the state uses a social assistance approach in the form of basic food supplies as a short-term solution, ignoring the actual economic conditions. Then, the state needs to formulate concrete legislation in order to provide definite social assistance to the lower-middle class so that the presence of the state as a state based on the rule of law and human rights becomes more certain by providing long-term solutions.
Politik Hukum Pembentukan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Peluang dan Hambatannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia Ningsih, Putu Ayu Veguita Putri; Marsal, Irsyaf
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2375

Abstract

Pembentukan KUHP Baru di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pandangan bahwa adanya urgensi atas kebutuhan hukum acara yang baru. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dinilai sudah tidak relevan atas kebutuhan hukum pidana formill di Indonesia dan muncullah pembahasan terkait dengan RKUHAP yang akan dimasukkan ke dalam Prolegnas tahun 2026. Hal ini memunculkan permasalahan dan analisis komprehensif mengenai kebutuhan hukum pidana formil baru dalam perspektif politik hukum pembentuk undang-undang di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undnagan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hukum acara pidana berkembang dari zaman kolonial Belanda di HIR hingga pengundangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atas respon hukum acara pidan ayang lama dengan nuansa kolonial dan disesuaikan dnegan kebutuhan prosedur pidana nasional. Kemudian, politik hukum pembentukan hukum acara pidana yang baru menunjukkan kecenderungan adanya kebutuhan atas hukum acara pidana yang baru akibat dari adanya KUHP baru yang diundangkan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, kebutuhan dan koherensi atas hukum pidana materill baru akan terpenuhi secara total dengan adanya hukum pidana formil yang baru setelah RKUHAP diajukan dalam Prolegnas tahun 2026
Co-Authors Marsal, Irsyaf Slamet Tri Wahyudi