Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Implementasi Pemidanaan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Rifaldy Basri, Muhammad; Rinaldy Bima, Muhammad; Mursyid, Mursyid
Vifada Assumption Journal of Law Vol. 2 No. 1 (2024): January - June
Publisher : Yayasan Vifada Cendikia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70184/hxbe0v57

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan Hakim Pengadilan Negeri Makassar mengenai pelaku tindak pidana perzinahan serta Implementasi pemidanaan oleh hakim Pegadilan Negeri Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu mengumpulkan data penelitian serta mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dalam kenyataan di pemerintahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan pemidanaan pengadilan negeri makassar, dalam hukum pidana menurut Pasal 284 KUHP, zina hanay terjadi apabila persetubhan antara kedua orang pelaku (pria dan wanita) atau salah satu dari keduanya telah terkait perkawinan dengan orang lain. Melihat ketentuan Pasal 284 KUHP sedemikian rupa, maka perbuatan zina (overspel) yang dapat dikenai sanksi pidana menurut KUHP adalah persetubuhan yang dilakukan seorang pria yang sudah menikah dengan seorang wanita bukan istrinya dan sudah menikah. Serta implementasi pemidanaan tindak pidana perzinahan di Pengadilan Negeri Makassar, tentu merujuk pada putusan hakim dalam perkara tindak pidana perziahan, putusan yang menentukan nasib dan masa depan para pelakunya. Tujuan dari putusan yang dijatuhkan hakin tidak semata-mata untuk balas dendam tapi untuk memberikan efek jera terhadap pelaku.
Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam hal Jual Beli Saham Online (Online Trading) Aryani, Namira; Qahar, Abdul; Rinaldy Bima, Muhammad
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1: Maret – Agustus 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qawaninjih.v3i1.389

Abstract

ABSTRAC This study aims to determine and analyze the legal protection of investors in terms of buying and selling shares online and to identify and analyze the inhibiting factors for the implementation of the factors that hinder the legal protection of investors in terms of buying and selling shares online. The research method used in this study is normative legal research in this case using material collection techniques in the form of document and library studies. The results of this study indicate the form of legal protection for investors as consumers in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, namely the establishment of BPKN and BPSK. Then in Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market, it has been regulated regarding the disclosure of information that must be provided to investors and the regulation of Bapepam-LK as the supervisory body for every activityrelated to the capital market which has now been transferred to the OJK. Then Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority aspects of legal protection provided by this Act are preventive or preventive measures and repressive or repressive measures carried out by the Financial Services Authority. The inhibiting factors faced in protecting investors are that there are still many unlicensed / illegal online stock investments and the lack of knowledge of the investor community regarding illegal investments. Research recommendations are expected by the government to be able to reform Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection in order to protect consumers optimally in this era of highly developed technology development. It is hoped that in the future the government will need to regulate online stock investment in a special law. It is hoped that in the future there will be coordination and cooperation between OJK and BPKN/BPSK in ensuring investor (consumer) protection. Investors are expected to be more careful in seeking information as well as choosing Securities Companies that are obvious and have obtained permits for their activities. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap investor dalam hal jual beli saham online dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat pelaksanaan faktor-faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap investor dalam hal jual belisaham online. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalahpenelitian hukum normatif dalam hal ini menggunakan teknik pengumpulan bahan berupa studi dokumen dan kepustakaan. Hasil Penelitian ini menunjukkan Bentuk perlindungan hukum terhadap investor selaku konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu dengan dibentuknya BPKN dan BPSK. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal telah diatur mengenai keterbukaan informasi yang harus diberikan kepada investor dan diaturnya Bapepam-LK sebagai badan pengawasan setiap kegiatan yang berhubungan dengan pasar modal yang saat ini telah dialihkan kepada OJK. Kemudian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan aspek perlindungan hukum yang diberikanoleh Undang-Undang ini yaitu upaya pencegahan atau preventif dan penindakan atau represif yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Faktor penghambat yang dihadapi dalam melakukan perlindungan Investor yaitu masih banyaknya Investasi saham online yang belum berizin / ilegaldan masih minimnya pengetahuan masyarakat investor terkait tentanginvestasi ilegal. Rekomendasi Penelitian diharapkan pemerintah untuk dapat melakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999Tentang Perlindungan Konsumen agar dapat melindungi konsumen secaramaksimal di era perkembangan teknologi yang sangat berkembang ini. Diharapkan kedepannya pemeritah perlu mengatur investasi saham secara online dalam satu Undang-Undang khusus. Diharapkan kedepannya adanya koordinasi dan kerjasama antara OJK dan BPKN/BPSK dalam menjamin perlindungan investor (konsumen). Investor diharapkan agar lebih cermat dalam mencari informasi serta memilih Perusahaan Efek yang jelas dantelah mendapatkan izin atas kegiatannya.
Peran Notaris dalam Pengaturan Hak Ahli Waris dalam Kasus Warisan Tanah dan Properti Di Kepulauan Selayar Rafli, Muhammad; Rinaldy Bima, Muhammad; Adha Hamzah, Yuli
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Maret - Agustus 2024
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qawaninjih.v5i1.471

Abstract

The purpose of this research is to find out and analyze the role of notaries in distributing heirs' rights and to find out and analyze the responsibilities of notaries in resolving heirs' rights problems. The research method used in this research is empirical research, namely research using field data as the main data source, such as the results of interviews and observations. The data analysis technique used is carried out by collecting data through the results of interviews submitted and library materials or secondary data which includes primary legal materials and tertiary legal materials in the form of documents and applicable laws and regulations.The results of the research reveal that regulating the rights of Notary heirs is an important thing for people's lives, so that the behavior and actions of Notaries in carrying out their professional positions are vulnerable to abuse that can be detrimental to society, so it is very necessary to carry out guidance and supervision of notaries, regarding the responsibilities of Notaries, Notaries. has a very big responsibility in making the inheritance certificate deed. And the Notary must be careful in making a deed because the Notary must take full responsibility based on the law if the deed, he makes causes losses to the parties. Suggestions given by the author for notaries in carrying out every deed they must prioritize the common interest rather than the interests of one party, so that the existence of each party is not ignored and obtains a balanced position while reducing disputes between heirs. Meanwhile, the Notary must have proper control in making the deed regarding the duties and authority of the notary as an authentic deed maker Abstrak:Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis peran notaris dalam pembagian hak ahli waris dan untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab notaris dalam menyelesaikan permasalahan hak ahli waris. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bersifat penelitian empiris. Hasil penelitian mengungkapkan dalam pengaturan hak ahli waris Notaris merupakan hal yang penting bagi kehidupan masyarakat, sehingga perilaku dan perbuatan Notaris dalam menjalankan jabatan profesinya rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat, sehingga sangat diperlukan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris, mengenai tanggung jawab Notaris, Notaris memilki tanggung jawab yang sangat besar dalam pembuatan akta keterangan waris. Dan Notaris haruslah berhati-hati dalam membuat akta karena dimana Notaris harus bertanggung jawab penuh berdasarkan Undang-Undang akta yang dibuatnya menimbulkan kerugian bagi para pihak. Rekomendasi yang diberikan penulis Bagi notaris dalam melaksanakan setiap pembuatan akta wajib lebih mementingkan kepentingan bersama dari pada kepentingan satu pihak, sehingga keberadaan masing-masing pihak tidak terabaikan dan mendapatkan kedudukan yang seimbang beserta mengurangi pertikaian antar ahli waris. Adapun Notaris harus memegang kendali betul dalam pembuatan akta yang berkenaan dengan tugas dan kewenangan notaris sebagai pembuat akta autentik. Kata Kunci: Notaris; Hak Ahli Waris; Warisan Tanah; Properti;
Effectiveness of Legal Aid For The Poor Communities of Makassar City Rinaldy Bima, Muhammad
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1106

Abstract

This research aims to find out and analyze what factors influence the implementation of legal assistance for the poor in the city of Makassar. This research uses empirical research methods using data collection methods and studying legal assistance. Then data is obtained from interviews and observations to produce what is expected and conclusions about the problem. The results of this research show that there are factors that influence the implementation of legal assistance for the poor in the city of Makassar. The legal factor itself (law) where the implementation of legal aid itself must be clear in accordance with applicable law. The factor of law enforcement officers/enforcers is very influential in the judicial process in order to assist in the process of implementing legal aid. Community factors in order to be able to help the community in legal aid as a system of institutions or apparatus/law enforcement should pay more attention to several things, for example: providing legal education to people who are not legally competent so that they know more, providing legal counseling