Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management) Kartika: Jurnal Studi Keislaman
Salma Khairunnisa
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis NDVI dan Keanekaragaman Vegetasi Tumbuhan di Zona Tradisional Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Bogor Salma Khairunnisa; Prijanto Pamoengkas; Adisti Permatasari Putri Hartoyo
Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management) Vol 14 No 1 (2024): Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (JPSL)
Publisher : Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, IPB (PPLH-IPB) dan Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, IPB (PS. PSL, SPs. IPB)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jpsl.14.1.109-118

Abstract

Zona tradisional Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) merupakan zona yang sangat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan memanfaatkan sumber daya hutan bukan kayu dan menerapkan sistem agroforestri dengan komoditas utama poh-pohan (Pilea melastomoides). Pemantauan hutan di zona tradisional TNGHS sangat penting dilakukan sebagai bagian dari pengelolaan hutan lestari dan realisasi dukungan program Forestry And Other Land Use (FOLU) Net Sink Indonesia 2030. Penelitian ini bertujuan menganalisis kerapatan vegetasi berdasarkan nilai NDVI; menganalisis tingkat keanekaragaman jenis tumbuhan dan struktur tegakan di zona tradisional TNGHS. Selanjutnya dilakukan pendataan keanekaragaman jenis tumbuhan di kawasan tersebut berdasarkan nilai NDVI kerapatan vegetasi. Nilai NDVI diperoleh menjadi tiga kelas yang memiliki kondisi lahan yang berbeda. Nilai kelas 1 berkisar antara 0,147 sampai 0,273 memiliki kerapatan vegetasi yang rendah. Kelas 2 dari 0,273 sampai 0,319 memiliki kerapatan vegetasi sedang. Sedangkan kelas 3 memiliki kerapatan vegetasi tinggi dengan nilai 0,319 hingga 0,433. Keanekaragaman jenis tumbuhan memiliki 60 jenis yang berbeda dari total tiga kelas. Kerapatan semai lebih rendah dari pancang, namun pada tingkat tiang dan pohon semakin menurun yang menandakan struktur tegakan seimbang. Tingkat semai yang rendah disebabkan oleh terhalangnya pertumbuhan semai akibat pembersihan yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk persiapan penanaman tumbuhan bawah karena masyarakat lebih memilih menanam tumbuhan bawah yang lebih cepat panen dibandingkan semai tumbuhan berkayu.
Mahkamah Konstitusi Sebagai Positive Legislator dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023: Perspektif Fiqh Siyasah Salma Khairunnisa; Frenki; Fikri, Arif
Kartika: Jurnal Studi Keislaman Vol. 6 No. 1 (2026): Kartika: Jurnal Studi Keislaman (Februari)
Publisher : Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPT NU) PCNU Kabupaten Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59240/kjsk.v6i1.618

Abstract

Decision of the Constitutional Court Number 90/PUU-XXI/2023 has generated significant debate because the Court not only reviewed the constitutionality of Article 169 letter q of Law Number 7 of 2017 on General Elections but also created a new legal norm by acting as a positive legislator. This study aims to analyze the constitutional limits of the Court’s positive legislator function and to assess its implications for constitutionalism and the principles of siyāsah dusturiyyah. This research employs a normative legal method with a library-based approach, examining statutory regulations, Constitutional Court decisions, and constitutional law literature, complemented by the perspective of fiqh siyāsah. The findings indicate that the Constitutional Court exceeded its constitutional authority by introducing a new legal norm that should fall within the legislative domain. The decision fails to meet the standards of procedural and moral justice, as reflected in indications of conflicts of interest, weaknesses in the petitioner’s legal standing, and inconsistencies with the Court’s previous rulings. These results demonstrate that the application of the positive legislator doctrine in this case is inconsistent with the principle of al-‘adl in siyāsah dusturiyyah and has the potential to undermine constitutional supremacy.
Co-Authors Adisti Permatasari Putri Hartoyo Fikri, Arif Frenki Prijanto Pamoengkas