Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penerapan Pidana Penjara Minimal Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika: (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karawang) Diansyah, Yogi; Tinambunan, Wahyu Donri; Gemilang, Kharisma
Jurnal Bedah Hukum Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v7i2.1010

Abstract

Salah satu kasus yang diputus di bawah minimal khusus yang diatur dalam undang-undang adalah kasus narkotika yang diputus di Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 315/Pid.Sus/2017Pn.Kwg. terdakwa dituntut pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah batas minimal khusus yang ditentukan oleh undang-undang dan pandangan hakim yang menjatuhkan pidana di bawah batas minimal khusus. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan data primer dan sekunder, metoda pengumpulan datta menggunakan metoda studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan melakukan analisis terhadap bahan kepustakaan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim dengan tetap memperhatikan rumusan pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, Hakim juga melihat fakta-fakta hukum lain bahwa jika memang baarang bukti narkotika tersebut relatif lebih sedikit hakim dapat memutus dibawah ancaman minimal khusus, yang mana ancaman dibawah minimal khusus itu berpedoman pada pasal 127 UU Narkotika.
PEMBERIAN IZIN BERBASIS ELEKTORINIK (ONLINE SUBMITE SISTEM) BERDASARKAN PRINSIP FIKTIF POSITIF PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA LAPANGAN KERJA Noor, Aslan; Prabowo, Romi Galih; Kusnadi, Engkus; Diansyah, Yogi
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.596

Abstract

Explores the concept of "fictitious positive" in the context of Indonesian administrative law, focusing on its application in public administration and licensing processes. The term refers to situations where public administration authorities fail to provide timely responses or services to citizen requests. The principle of positive fiction is enshrined in Article 53 of Law Number 30 of 2014, which sets time limits for government officials to make decisions and take actions. If the specified time limits are not met, the application is considered accepted. The State Administrative Court plays a role in adjudicating fictitious positive applications. However, recent regulatory changes introduced by the Job Creation Law have altered the process, shifting the authority to the executive branch. This abstract also examines the implementation of positive fictitious decisions in the context of the One Stop Integrated Service and the Electronic Integrated Business Licensing Service, aimed at simplifying licensing procedures and enhancing service quality. The abstract concludes by discussing the challenges and uncertainties associated with the application of positive fictitious principles in Indonesian administrative law and highlights the need for further regulations and clarity to ensure legal certainty and effective governance.