Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Anak menjadi Korban Eksploitasi (Perkawinan Paksa) Oleh Orang Tua Rozi, Achmad Fathur; Ahmad, Muh.Jufri
Harmonization : Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi Vol. 1 No. 3 (2023): September
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/harmonization.v1i3.366

Abstract

The situation of children being used as collateral for debts is a common thing due to the inability of parents to pay the debt. This incident is also more common when debt involves loan sharks. This incident certainly requires government oversight. The writing method used is the normative juridical research method. The legal research methodology in question is research based on applicable laws and regulations as well as other documents relevant to the discussion as supporting research material. The research findings show that the Child Welfare Law treats guarantees for children who are subject to debt guarantees as a crime that violates the provisions of Article 76I juncto Article 88 because it is classified as an act of economic exploitation of children. The viewpoint of the Islamic religion is not much different from the provisions of national law. Judging from the agreement, the actions taken by the creditor in accepting children according to Islamic law are inappropriate, because they do not meet the requirements of the kafalah contract. Children are not legal objects because they are not assets that can be mortgaged, nor are they legal objects that can be used as collateral because children do not have legal authority. Keywords: Legal Protection,Exploitation,Children  
Pendampingan Hukum Terhadap Korban Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan dalam Akta Jual beli Tanah di Wilayah Hukum Polres Pamekasan Ridha F, Muhammad; Ruslie, Ahmad Sholikhin; Ahmad, Muh.Jufri; Fikri, Sultoni Fikri
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2025): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jpkm.v2i1.1958

Abstract

Persoalan pertanahan masih menjadi sumber konflik hukum di tingkat lokal, khususnya dalam bentuk dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan pada Akta Jual Beli Tanah. Akta yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum justru berpotensi menjadi sarana pelanggaran hak apabila proses pembuatannya cacat secara hukum. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menguraikan pelaksanaan dan dampak pendampingan hukum terhadap korban dugaan pemalsuan tanda tangan dalam Akta Jual Beli Tanah di wilayah hukum Polres Pamekasan, yang dilakukan oleh Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Metode pengabdian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-empiris melalui konsultasi dan wawancara hukum, analisis dokumen akta dan dokumen pendukung, serta pendampingan korban pada tahap pelaporan dan pemeriksaan di kepolisian. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa pendampingan hukum mampu memperkuat posisi hukum korban, meningkatkan kualitas proses penegakan hukum, serta mendorong aparat penegak hukum bekerja lebih akuntabel dan profesional. Selain itu, pendampingan ini berkontribusi pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan berfungsi sebagai upaya preventif terhadap praktik pemalsuan dalam transaksi pertanahan. Kegiatan ini menegaskan peran strategis perguruan tinggi hukum dalam memperluas akses keadilan dan melindungi hak milik atas tanah berbasis keadilan sosial.