Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Masa Kerja Tenaga Honorer Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Rafly, Muhammad; Ruslie , Ahmad Sholikhin
Harmonization : Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi Vol. 2 No. 1 (2024): Maret
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/harmonization.v2i1.417

Abstract

This research aims to find out and explain the working period for honorary workers who are in regional work units or SKPD. This research is a legal research by examining existing laws and regulations in Indonesia with legal materials from legislation to legal literature such as books and journals. Laws and regulations relating to the rules of honorary workers and length of service. This research resulted that the Regional Work Unit is a part of work that has scope in regional offices, sub-districts to sub-districts/villages where honorary workers are also included. The working period is calculated from the time the worker starts his job until the worker leaves the job. In government, government workers pay close attention to Law 5/2014 in determining the length of service. The conclusion of this study found that honorary workers tend to have a working timeframe least of one year and can be done continuously. Within the scope of work units the regional apparatus does not refer to the applicable rules. Honorary workers in regional apparatus work units are not or have not been regulated in Indonesian positive law, so that it is a legal vacuum.
Pertanggungjawaban Penyidik Terhadap Korban Salah Tangkap Tindak Pidana (Studi Kasus Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg) Romadhon; Ruslie , Ahmad Sholikhin
Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced Vol. 3 No. 4 (2025): Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and A
Publisher : Yayasan Sagita Akademia Maju

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61579/future.v3i4.624

Abstract

Kasus salah tangkap sebenarnya sudah menjadi hal umum didengar oleh Masyarakat Indonesia, dari kasus ini berdasarkan Putusan Studi Kasus Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN BDG harus ada pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundang-undang di KUHAP Pasal 95 ayat (1) tentang ganti rugi, Pasal 333 Ayat (1) akan adanya disiplin hal ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban penyidik dan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap, analisis ini akan menggunakan penelitian yuridis normative dengan menggunakan pedekatan masalah perUndang-Undang, konseptual, studi kasus dan komparatif, sehingga dari hasil analisis ini adalah lemahnya Lembaga Independen diindonesia yang hanya dari Lembaga Internal saja tidak ada Lembaga eksternal seperti yang telah diterapkan oleh negara Canada yang memiliki Lembaga Eksternal Independen dengan adanya Lembaga LECA yang didirikan pada Tahun 2024 sehingga meminimalisir adanya salah tangkap, dan kepastian hukum.