Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kesehatan Tambusai Research Horizon
Atmaja, Deni
Unknown Affiliation
Arts Humanities Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
KONSERVASI HUKUM TERHADAP HAK PASIEN SEBAGAI KONSUMEN DALAM PELAYANAN MEDIS DI RUMAH SAKIT UMUM Atmaja, Deni; Sadroi, Ado; Rahmawesih, Rahmawesih; Prayuti, Yuyut; Lany, Arman
Jurnal Kesehatan Tambusai Vol. 5 No. 2 (2024): JUNI 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jkt.v5i2.27135

Abstract

Rumah sakit merupakan salah satu tempat fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki peranan dalam upaya pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan melalui pelayanan medis. Hak pasien sebagai penerima pelayanan adalah untuk mendapatkan informasi pelayanan medis, mengetahui hasil pemeriksaan, dan berhak mengetahui tindakan apa yang harus diterima oleh pasien. Terlepas dari pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis terkadang terdapat insiden yang timbul akibat kelalaian tenaga medis saat melakukan tugas profesinya, tentu akan merugikan pihak pasien. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi pasien selaku pemakai pelayanan kesehatan diatur dalam berbagi peraturan perundang-undang. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengkaji apa saja bentuk perlindungan hukum terhadap hak pasien sebagai konsumen dalam pelayanan medis dan pelaksanaan pelayanan medis berdasarkan hukum positif yang dilaksanakan di rumah sakit umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur dan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa konservasi hukum pelayanan medis di rumah sakit umum terhadap hak pasien berhubungan dengan tindakan medis, tenaga kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan. Tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh tenaga medis menimbulkan sanksi hukum, seperti sanksi pidana, perdata, dan administratif yang menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap pasien yang telah dirugikannya. Pelaksanaan penerapan pelayanan medis berdasarkan hukum positif yang telah diterapkan di rumah sakit harus dilakukan dengan penuh komitmen dan sesuai dengan tugas serta fungsi pada umumnya dalam mengayomi masyarakat.
EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI ARBITRASE NASIONAL SEBAGAI SOLUSI DALAM PERMASALAHAN DI ERA GLOBALISASI Sadroi, Ado; Santosa, Budi; Atmaja, Deni; Anggraeni, Happy Yulia; Rahmawesih, Rahmawesih; Widya, Widya
Jurnal Kesehatan Tambusai Vol. 5 No. 4 (2024): DESEMBER 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jkt.v5i4.39461

Abstract

Sengketa bisnis merupakan serbuah permasalahan dalam dunia bisnis yang semakin mengglobal saat ini. Permasalahan ini seringkali timbul dampak negatif seperti renggangnya hubungan antar pihak, terganggunya produktivitas tenaga kerja dan terhambatnya operasional bisnis. Kajian ini membahas mengenai evaluasi apakah mekanisme arbitrase nasional dapat menjadi solusi dan efektif dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi globalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas arbitrase nasional dalam menyelesaikan perselisihan bisnis dalam arus globalisasi. Metode dalam kajian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan deskriptif analitis. Data yang diperoleh berasal dari berbagai analisis peraturan arbitrase nasional, literatur ilmiah dan studi kasus. Populasi nya mencakup perkara sengketa bisnis yang telah diselesaikan melalui arbitrase nasional yang diambil sampelnya berdasarkan kriteria tertentu dari putusan arbitrase yang tersedia. Data dianalisis secara kualitatif deskriptif sehingga memberikan pemahaman mendalam mengenai efektivitas mekanisme ini. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa, di tengah perubahan di era globalisasi, masih terdapat kemungkinan bagi arbitrase nasional untuk memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang efektif.  Hal ini dikarenakan arbitrase nasional memiliki keunggulan fleksibilitas dalam hal memilih arbiter yang berpengetahuan luas, penyelesaian sengketa yang cepat, dan kualitas keputusan yang terjamin. Selain itu, hal ini juga mendorong hubungan itikad yang baik di antara para pihak sekaligus menawarkan solusi adaptif terhadap tantangan global. Dengan demikian, kesimpulan penelitian ini adalah arbitrase nasional terbukti efektif dalam menyelesaikan sengketa bisnis dalam konteks globalisasi
Legal Protection and Accountability of Nurses Performing Delegated Medical Actions in Remote Government Health Services Atmaja, Deni; Sapsudin, Asep
Research Horizon Vol. 6 No. 1 (2026): Research Horizon - February 2026
Publisher : LifeSciFi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54518/rh.6.1.2026.899

Abstract

In remote Indonesian islands with scarce doctors, nurses often perform physician-level medical procedures to maintain urgent patient care. These necessary actions expose them to legal risks if viewed as exceeding their authority. This study examines legal protection and accountability for nurses undertaking such tasks under government duties at a regional general hospital in a remote island setting. The research maps existing legal safeguards for nurses and the forms of responsibility they hold under Indonesian law. A qualitative study combined normative legal analysis with empirical field data from all thirty-six nurses, using questionnaires, interviews, observations, and document review. Descriptive analysis contrasted legal standards with actual practice. Nurses show reasonable awareness of basic legal foundations and hospital tools like standard operating procedures and delegated authority. However, delegation is frequently undocumented, competency checks are irregular, and understanding of dispute safeguards is limited. Accountability is well-defined across administrative, civil, and criminal levels, yet practical administrative support remains inconsistent. Stronger regional policies, regular legal training, mandatory written delegations, and accessible legal assistance are urgently needed to reduce vulnerability, build confidence, and ensure safer, more equitable healthcare in isolated areas.
Co-Authors Arman Lany, Arman Asep Sapsudin Budi Santosa Budi Santosa Happy Yulia Prayuti, Yuyut Rahmawesih, Rahmawesih Sadroi, Ado Widya Widya, Widya