Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.944
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Pembaharuan Hukum Unram Law Review JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Research Horizon Law and Justice Journal Delik Adpertisi
Arman Lany, Arman
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Kepastian dan Perlindungan Hukum dalam Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lany, Arman
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 2 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (621.989 KB)

Abstract

Pengaturan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dalam rangka untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak pemangku kepentingan (stakeholders), belum sepenuhnya tercapai. Hal ini disebabkan praktik SABH tidak sejalan dengan pengaturan dalam UUPT dan peraturan pelaksanaan dari SABH telah beberapa kali mengalami perubahan. Fungsi pengesahan akta pendirian PT melalui SABH dalam praktik dihubungkan dengan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak pemangku kepentingan (stakeholders), hanya untuk memperoleh status badan hukum PT dan belum dilaksanakan sesuai prosedur hukum administrasi negara. Hal ini disebabkan Menkumham sebagai pihak yang berwenang menerbitkan keputusan badan hukum PT tidak melakukan pemeriksaan dokumen dan kelengkapan administrasi pemerintahan dari pemohon. Praktik SABH ke depan dalam pelaksanaan UUPT untuk dapat lebih mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak pemangku kepentingan (stakeholders), harus ada kesesuaian antara pengaturan dan pelaksanaan sehari-hari. Legal Certainty and Protection for Stakeholders Concerning the Establishment of Limited Liability Company (PT) through the System of Administrative Of Legal Entity (SABH) Pursuant to Law Number 40 Year 2007 on Limited Company AbstractThe regulation for the System Administration of Legal Entity (SABH) in Law number 40 in 2007 on Limited Liability Company to provide legal certainty and protection for stakeholders has not yet been fully realized. This is because the practice of SABH is not accordance with the law on Limited Liability Company. Also, the regulation of the SABH has undergone multiple revisions. The ratification function for establishment of a Limited Liability Company through SABH in order to gain legal certainty and protection is often only done to gain the status of Limited Liability Company, while not heeding the administrative procedure. The Ministry of Law and Human Rights, as a body with the authority to grant the status of Limited Liability Company often does not conduct a proper document and requirement check to fulfill the administrative demand. It is expected in the future that the practice of SABH in the implementation of the Law on Limited Liability Company can also grant legal certainty and protection for the stakeholders; the regulation and the real implementation have to be consistent.Keywords: law certainty, limited company, SABH, limited company law, stakeholders.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v2n2.a5
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER DAN PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA Prayuti, Yuyut; Lany, Arman; Waworuntu, Aprisia N.; Manueke, Sherwin F.; Dwitamma, M. Adib
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 10 No. 3 (2024): 2024 Maret
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The relationship between doctor and patient is a relationship based on the law. Practically, both doctor and patient have the same potential to experience loss or disadvantages due to one of the parties violate the obligations and rights. Treatment of disease that involves two parties – the health service provider and the patient – should be protected by law. It is to embody the highest degree of health for the community in order to achieve a strong, healthy, and productive nation. The aim of this writing is to know all matters concerning the state regulation of relationship between doctor and patient, including each party’s obligations and rights as well as legal protection for both doctor and patient. Method of this writing is qualitative descriptive by collecting data and information based on health laws in Indonesia, as well as literature research. Other source of data and information are from relevant writing such as scientific journal, thesis, books and other electronic media.
PRESPEKTIF HUKUM KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN LAYANAN KESEHATAN BERBASIS DIGITAL KEDOKTERAN JARAK JAUH (TELEMEDICINE) Putri, Junia; Prayuti, Yuyut; Triyana, Yudhan; Farhan, M.Ibnu; Lany, Arman; Fahrudin, Aziz
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 2 (2024): EDISI BULAN MEI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i2.4127

Abstract

Era Covid-19 kemarin semakin membuka dan membawa kita pada sistem kesehatan yang baru, reformasi system kesehatan yang ditunjang dengan kemajuan teknologi kini sudah tidak terelakan, pengenalan pelayanan Kesehatan berbasis digital jarak jauh (telemedicine) semakin menjamur dimasyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi saat ini juga sangat luas, namun aspek keamanan data serta perlindungan pasien dalam hal ini juga sangat rentan. Perlindungan konsumen dari kejadian tidak diinginkan dalam praktik konsultasi Kesehatan ini sangat perlu diawasi oleh hukum yang jelas, bagaimana alur pelaporan serta pengaduan pasien jika mengalami kerugian dalam layanan ini. Keamanan data yang dipakai pada digitalisasi ini juga rentan dengan kejahatan cyber. Penulisan jurnal hukum perdata ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap hukum perdata yang berlaku mengenai perlindungan konsumen dalam pelayanan kesehatan berbasis digital jarakjauh (telemedicine) Hasil analisis pada penulisan jurnal ini menunjukkan perlindungan hukum terhadap praktik kedokteran ini perlu adanya kejelasan yang tertuju langsung pada pelaksanaan praktik telemedicine sehingga keamanan dari penggunan baik dalam hal data maupun kemungkinan kelalaian medis bisa dihindari.
Legal Protection of Consumers from Personal Data Security Risks, Threats of Fraud and Phishing (Cybercrime) in E-Wallet Payment Systems Prayuti, Yuyut; Lany, Arman; Marpaung, Yohan Edward; Lorentzon, Elmend
Unram Law Review Vol 8 No 2 (2024): Unram Law Review(ULREV)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ulrev.v8i2.354

Abstract

In the era of financial technology, e-wallets have become a popular payment tool among e-commerce users aged 19-45. However, e-wallets face security issues, such as breach cases that harm users. Regulations such as PBI Number 20/6/PBI/2018 and POJK No. 6/POJK.07/2022 require organizers to ensure security and consumer protection, but their implementation is still in doubt. The purpose of this study is to analyze the legal protection of consumers from the risk of personal data security, the threat of fraud, and circumvention (cybercrime) in the e-wallet payment system. The method used in this research is normative research. Based on the principle of legality, cybercrimes such as data theft have violated the ITE Law, therefore a person's personal data must be protected according to the Ministry of Communication and Information and Bank Indonesia Regulations. According to Philipus M. Hadjon's theory of legal protection to overcome legal problems such as data theft on e-wallets, preventive and repressive measures are needed.
Pentingnya Layanan Kesehatan Menggabungkan Metode Online dan Offline Guna Tetap Terjadinya Perlindungan Hukum Bagi Pasien dan Dokter Putri, Radhita Sylvia; Yuyut, Prayuti; Jie, Elvin Shon; Bihar, Syamsul; Pantja P, Emilia Saminoe; Lany, Arman
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 20 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14455119

Abstract

Pelayanan kesehatan online, atau yang umumnya dikenal sebagai telekonsultasi, merupakan bagian integral dari kemajuan teknologi dalam bidang kesehatan. Peningkatan inovasi ini mulai menyebar di Indonesia bersamaan dengan dorongan inovasi data, terutama di masa merebaknya virus Corona yang membatasi kerja sama yang erat dan personal. Manfaat dari pengadopsian inovasi ini melibatkan keleluasaan dalam pengaturan waktu, penurunan biaya pertemuan, jangkauan yang lebih luas, serta peningkatan dalam pelayanan kesehatan. Akan tetapi, penerapan layanan konsultasi kesehatan online dapat menimbulkan permasalahan etika dan hukum di Indonesia, seperti kekhawatiran mengenai kerahasiaan dan keamanan data pasien serta legalitas lokasi praktik, izin praktik, dan transaksi terapeutik. Konsultasi kesehatan online saat ini tidak diatur secara spesifik di Indonesia. Oleh karena itu, pedoman yang tegas diharapkan dapat menjamin pemanfaatan inovasi tersebut sesuai dengan moral dan peraturan materiil. Selain itu, penyempurnaan pedoman dan penggunaan peralatan klinis juga perlu terus dilakukan untuk membantu terlaksananya penyelenggaraan pertemuan kesehatan berbasis internet ini. Hal ini penting guna memastikan bahwa pelayanan tersebut tetap memenuhi standar keamanan dan kualitas yang dibutuhkan dalam konteks kesehatan masyarakat.
Legal Protection for Health Workers under Building Facility Standards Anailyka, Putrinda Wisty; Srigantiny, Fivit; Lany, Arman
Research Horizon Vol. 5 No. 3 (2025): Research Horizon - June 2025
Publisher : LifeSciFi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54518/rh.5.3.2025.829-838

Abstract

Inadequate building facilities at Puskesmas, as mandated by Permenkes Number 19 of 2024, pose risks to health workers and patients, potentially leading to medical disputes and compromised service quality. This study analyzes the implementation of Puskesmas building facility standards and evaluates the legal protection framework for health workers under Law Number 17 of 2023 and Permenkes No. 19 of 2024. Normative legal research was conducted through document and literature studies, analyzing primary, secondary, and tertiary legal materials. Many Puskesmas fail to meet building standards, with issues like limited-service space, poor room layouts, and inadequate safety facilities, increasing risks for health workers. Legal protections exist but are hindered by implementation gaps, lack of legal education, and insufficient government support and help workers. Strengthening many regulatory enforcement, enhancing legal education, and improving facility compliance are critical to ensuring effective legal and many protections for health workers and quality health services.
Blockchain-Based Data Bank for Music Royalty Protection in Indonesia Marseda, Achmad Trisana; Rosidah, Erni; Lany, Arman
Research Horizon Vol. 5 No. 3 (2025): Research Horizon - June 2025
Publisher : LifeSciFi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54518/rh.5.3.2025.921-932

Abstract

The use of songs on digital platforms without permission and royalty payments has caused economic losses of up to 1.2 trillion IDR per year for creators, due to weak manual tracking systems and database fragmentation. This study aims to formulate an integrated data bank model based on blockchain, Application Programming Interface, and audio fingerprinting to improve the transparency of royalty distribution in accordance with the Copyright Law and Government Regulation Number 56/2021, as well as fulfilling trade aspects related to intellectual property rights article 14. through a normative juridical approach, this study analyzes the legal gaps between national regulations and global practices and examines the implementation of real-time tracking technology. The results are expected to produce technical policy recommendations for system harmonization, increasing royalty distribution accuracy to 85%, and strengthening law enforcement through digital evidence. This research supports the National Medium-Term Development Plan 2024-2025 target of increasing the contribution of the creative economy by 7% and strengthening Indonesia's position in the global Intellectual Property Rights regime through adaptive and sustainable technology-based solutions.  
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Santi Widiasari; Prayuti, Yuyut; Lany, Arman
Jurnal Delik ADPERTISI Vol. 3 No. 1 (2024): Januari 2024
Publisher : Jurnal Delik ADPERTISI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The main problem of this research is how to analyze the juridical pawn agreement at PT Pegadaian (Persero) Maros Branch. The subject matter is further broken down into several subproblems, namely how to implement the lien agreement at PT Pegadaian (Persero) Maros Branch and how the process of resolving the default of the lien agreement at PT Pegadaian (Persero) Maros Branch. This research is a type of qualitative field research. This research will be conducted by interviews with branch leaders, employees of PT Pegadaian (Persero) Maros Branch and customers of PT Pegadaian. This research uses a sociological legal approach, namely direct field research. Data collection is obtained from observation, interviews and questionnaires. Based on the results of the study, it was answered that the implementation of the pawn agreement at PT Pegadaian (Persero) Maros Branch has not been effective because there are still many customers who do not heed the implementation of the pawn agreement so that only 57% is carried out and the implementation of the lien agreement is not carried out 43% of the total percentage of 100%. Meanwhile, the process of resolving the default of the pawn agreement at PT Pegadaian (Persero) Maros Branch is 1) for customers who do not pay credit installments or maturity, PT Pegadaian will reprimand customers by calling, SMS, writing to customers and the last resort taken is by parate execution or auction, 2) regarding the provision of compensation for lost customer collateral by indemnifying them in full or in whole while damaged collateral can be done by paying compensation of 125% of the estimated value of goods listed in SBK or can be more in accordance with the agreement and policy of PT Pegadaian it self.
Evaluating Accessibility of Medical Rehabilitation Services in Indonesia: Challenges and Solution Putra, Muhammad Adib Dwitamma; Lany, Arman
Research Horizon Vol. 5 No. 4 (2025): Research Horizon - August 2025
Publisher : LifeSciFi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54518/rh.5.4.2025.718

Abstract

Limited access and uneven quality of medical rehabilitation services remain major challenges in improving patients’ quality of life in Indonesia. Many patients, especially in remote areas, face difficulties accessing adequate rehabilitation facilities due to limited human and infrastructure resources. Additionally, a lack of public awareness and insufficient psychosocial support reduce therapy adherence. This study aims to evaluate the barriers and potential solutions within Indonesia’s medical rehabilitation system. The research method employs a qualitative descriptive approach using a literature review technique based on secondary data such as scientific articles, policy documents, and relevant research reports. Findings reveal key obstacles including limited facilities, insufficient health insurance coverage for rehabilitation services, and inconsistent service standards across facilities. The discussion highlights the need for strengthening referral systems, improving public health literacy, and developing integrated rehabilitation models that include psychosocial components. The study concludes that enhancing access, service quality, and active participation of patients and families in the rehabilitation process is essential for accelerating recovery and improving patient outcomes.
Legal Certainty of Intercontinental Traditional Health Workers in Indonesia Prastyo, Anggodo Rahayu; Yudiman, Twody; Lany, Arman
Research Horizon Vol. 5 No. 4 (2025): Research Horizon - August 2025
Publisher : LifeSciFi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54518/rh.5.4.2025.723

Abstract

Intercontinental traditional health workers are health workers with a scientific basis in traditional Chinese health who perform traditional health services in Indonesia accordance with Health Law No. 17 of 2023. This research aims to conduct an in-depth study of the legal certainty of Intercontinental traditional health workers in Indonesia in relation to rights, authorities and sanctions in the provision of health services and support for National Health Network (JKN) benefits through the Health Social Security Organizing Agency (BPJS). The research is a qualitative research based on normative law in the form of a legal research process that focuses on legal rules or principles sourced from laws and regulations, court decisions, and doctrines from legal experts. The results of the study state that Intercontinental traditional health workers get legal certainty in accordance with the Law and Regulation of the Minister of Health as traditional health workers with authority and can practice in independent practices, community health centers, hospitals, traditional health service facilities and/or health service facilities (Griya Sehat). Intercontinental traditional health workers have not yet received benefit support from the National Health Network through the Social Security Organizing Agency. It is necessary to make regulations for Intercontinental traditional health practitioners that include internationally recognized competency standards, national registration and licensing mechanisms, and residency and work requirements
Co-Authors Anailyka, Putrinda Wisty Bihar, Syamsul Ciptawan, Beni Davin Takaryanto Dwitamma, M. Adib Erna Ambarwati Fahrudin, Aziz Farhan, M.Ibnu Gladys Haryanto Hamdan, Angkasa Ramatuan Hikmah, Wilma Nurul Jie, Elvin Shon Kusrini, Nita Lorentzon, Elmend Manueke, Sherwin F. Marpaung, Yohan Edward Marseda, Achmad Trisana Novita, Novita Anggraini Nugroho, Enggar Adi Pantja P, Emilia Saminoe Prastyo, Anggodo Rahayu Prayuti, Yuyut Puspitasari, Ammi Amanda Putra, Muhammad Adib Dwitamma Putri, Junia Putri, Radhita Sylvia Rosidah, Erni Santi Widiasari Srigantiny, Fivit Triyana, Yudhan Waworuntu, Aprisia N. Yudiman, Twody Yuyut, Prayuti