Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum dan Mempertahankan Keseimbangan Kekuasaan dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Hasibuan, Selamat Sentosa; Rizki, Nurul; Siregar, Ivanda Yusuf
El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat  Vol. 4 No. 5 (2024): El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/elmujtama.v4i5.3588

Abstract

This research aims to evaluate the role of the Constitutional Court (MK) in maintaining constitutional supremacy, democracy and balance of power in the Indonesian constitutional system. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. Data was collected from primary sources in the form of statutory regulations, such as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court, as well as secondary sources in the form of books, legal journals and legal scientific articles. The research results show that the Constitutional Court has an important role in maintaining legal stability, maintaining the balance of power between state institutions, and upholding democratic principles and constitutional supremacy in Indonesia. Through its authority to carry out judicial reviews of laws and government policies, the Constitutional Court functions as the front guard in enforcing the law and maintaining the balance of power between the executive, legislative and judiciary. However, the role of the Constitutional Court often sparks debate regarding the limits of judicial intervention in public policy, showing the complexity in maintaining the balance of power. Therefore, this research contributes to understanding the role and challenges faced by the Constitutional Court in the context of the Indonesian constitutional system.
PERTANGGUNGJAWABAN ETIK PENYELENGGARA PEMILU DI KOTA PADANGSIDIMPUAN PADA PEMILU 2024 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH Siregar, Ivanda Yusuf; Siregar, Ramadhan Syahmedi
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1375

Abstract

Pemutakhiran Pelanggaran etik penyelenggara pemilu, khususnya praktik suap, menjadi salah satu tantangan serius dalam menjaga integritas demokrasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban etik penyelenggara pemilu dalam kasus suap Pemilu 2024 di Kota Padangsidimpuan serta mengkonstruksi model ideal pertanggungjawaban etik dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris (socio-legal research) dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), serta data empiris yang diperoleh melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif mekanisme pertanggungjawaban etik telah dijalankan melalui DKPP dengan pemberian sanksi pemberhentian tetap, namun secara substantif masih bersifat reaktif dan belum efektif dalam mencegah pelanggaran etik yang bersifat laten. Dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah, praktik suap (risywah) merupakan pelanggaran terhadap prinsip amanah (al-amānah) dan keadilan (al-‘adl). Penelitian ini menemukan bahwa kelemahan utama terletak pada rendahnya internalisasi nilai integritas dan lemahnya sistem pengawasan preventif. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan konstruksi ideal pertanggungjawaban etik berbasis tiga dimensi, yaitu preventif, substantif-etik, dan integratif antara hukum positif dan nilai-nilai Islam.