Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Innovative and Creativity Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Kayee: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial
Arjuna Raenaldi
Universitas Sragen
Religion Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dalam Pengelolaan Koperasi Merah Putih yang Transparan dan Akuntabel di Desa Puro Suyanto; Arjuna Raenaldi
Aksi Kita: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 4 (2025): JULI-AGUSTUS
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/xea7zx49

Abstract

Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah dalam memperkuat kedaulatan pangan dan pemerataan ekonomi desa melalui pembentukan hingga 80.000 koperasi desa. Kesuksesan inisiatif ini sangat bergantung pada kapasitas aparatur desa dalam memfasilitasi tata kelola yang transparan dan akuntabel. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi digital, kelemahan pengawasan internal, dan potensi penyimpangan mendesak untuk ditangani. Selain itu, mekanisme digital seperti implementasi QRIS sebagai sarana transaksi non-tunai juga telah diperkenalkan guna meningkatkan transparansi keuangan koperas. Komisi Informasi (KI) Jawa Timur menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi (PPID), agar laporan keuangan, AD/ART, program kerja, dan prosedur pengaduan koperasi dapat diakses oleh masyarakat desa dan anggota koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memperkuat kapasitas aparatur desa dalam aspek manajerial, digital, dan mekanisme keterbukaan informasi terhadap tata kelola koperasi. Metode yang digunakan mencakup survei kebutuhan pelatihan, penyusunan modul e‑learning berbasis digital, serta pelaksanaan lokakarya tata kelola koperasi yang bertumpu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hasil yang diharapkan mencakup: 1) peningkatan pemahaman aparatur desa terhadap prinsip keterbukaan dan pengawasan koperasi, 2) adopsi transaksi keuangan digital seperti QRIS secara efektif, 3) peningkatan akses dan transparansi informasi melalui sistem PPID, dan 4) terbentuknya mekanisme pengawasan partisipatif anggota koperasi dalam pengelolaan koperasi. Dengan demikian, penguatan kapasitas aparatur desa diharapkan mampu memperkokoh KDMP sebagai lembaga keuangan lokal yang terpercaya, inklusif, dan berkelanjutan.
Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Anak dibawah Umur: Studi Kasus Putusan PN KOLAKA Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Kka Raenaldi, Arjuna
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 1 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i1.18194

Abstract

Perkosaan adalah tindakan atau perbuatan laki-laki yang memaksa perempuan agar mau bersetubuh dengannya di luar perkawinan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam kasus ini yang menjadi tindak pidana pemerkosaan yaitu seorang anak yang di perkosa olah ayah kandung yang diputus di Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kolaka No 193/Pid.Sus/2023/PN Kka. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji sejauh mana pengaturan tindak pidana pemerkosaan merupakan suatu bentuk kekerasan terhadap perempuan, sebuah contoh kerentanan posisi perempuan, khususnya terkait dengan minat seksual laki-laki. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi hukum normatif dengan pendekatan studi kasus dan pendekatan regulasi hukum. Temuan penelitian ini mencakup batasan hukum bagi korban pemerkosaan di Indonesia dan bentuk perlindungan hukum. Meskipun KUHP secara eksplisit mengatur pemerkosaan, tujuan utamanya adalah untuk menghukum pelaku dan mengatur hak-hak tersangka dan terdakwa. Demikian pula, meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur perlindungan korban, dalam praktiknya peradilan Indonesia belum sepenuhnya menjamin perlindungan hukum bagi perempuan.
Analisis Implementasi Program Koperasi Desa Merah Putih ditinjau dari aspek Hukum Arjuna Raenaldi; Suyanto Suyanto
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.3447

Abstract

The urgency of establishing the Red and White Cooperative is rooted in the national goal of improving community welfare and strengthening Indonesia’s economic foundation. Despite the strategic role of cooperatives in empowering rural communities, thousands of villages in Indonesia still lack cooperative institutions or Village-Owned Enterprises. To address this gap, the government has initiated a program to establish Red and White Cooperatives in every village, totaling 75,753 across the country. Each cooperative is allocated a budget of approximately 3–5 billion rupiah, requiring careful supervision to prevent mismanagement. This concern is underscored by the fact that in 2023, the village sector recorded 187 corruption cases, indicating a significant vulnerability in local governance. The study aims to analyze preventive measures against criminal acts within the Red and White Cooperative, mechanisms of dispute resolution, legal protection for stakeholders, and the role of supervision and law enforcement. The research employs an empirical legal approach that emphasizes field data collection through observation, interviews, and direct experiences, enabling an evidence-based analysis of cooperative governance. The results highlight the importance of human resources with adequate legal and managerial competencies, as well as the establishment of a transparent supervision system by the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises. Conclusions demonstrate that strong legal protection, preventive oversight, and effective law enforcement are critical for ensuring that the Red and White Cooperative program fulfills its purpose of reducing poverty, improving community welfare, and contributing to national prosperity.
Tinjauan Yuridis Peran Koperasi Merah Putih dalam Penguatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Suyanto, Suyanto; Raenaldi, Arjuna
Kayee: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial Vol. 1 No. 2 (2026): JANUARI-JUNI
Publisher : CV. Rumoh Aceh Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/rvk7k055

Abstract

This research aims to analyze the legal standing and effectiveness of the Merah Putih Cooperative in improving the economic welfare of rural communities. As a grassroots economic institution, cooperatives hold a strategic role regulated under Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives. The research method employed is normative juridical with a statutory and literature review approach. The results indicate that the Merah Putih Cooperative has fulfilled the legality aspects as a legal entity; however, its implementation still faces challenges regarding member participation and lack of transparency in governance. Juridically, strengthening supervisory functions and cooperative education are key to ensuring cooperatives function as the backbone of the village economy. This study concludes that legal certainty in capital management and the fair distribution of Remaining Business Results (SHU) significantly influences public trust. Synergy between cooperative management and village government is required to optimize local economic potential through an independent and accountable cooperative framework.
Co-Authors Suyanto Suyanto Suyanto Suyanto Suyanto