Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Innovative: Journal Of Social Science Research
Nur Hidayati, Maslihati
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Menggagas Penyelesaian Sengketa Online (Online Dispute Resolution) pada Kegiatan Transaksi Elektronik di Indonesia Nur Hidayati, Maslihati; Suartini; Saraswati, Mardiana
Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 10 No. 1 (2024): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton
Publisher : Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/pencerah.v10i1.4523

Abstract

Penyelesaian sengketa online (ODR) telah menjadi hal yang penting dalam transaksi elektronik di Indonesia, didorong oleh kemajuan teknologi dalam transaksi online. Namun, tantangan dalam menyelesaikan sengketa online masih ada, yang berpotensi berdampak pada kepercayaan konsumen dan bisnis terhadap transaksi elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan tersebut dan mengusulkan strategi untuk meningkatkan efektivitas ODR dalam transaksi elektronik di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan studi pustaka untuk mengumpulkan data sekunder, penelitian ini mengidentifikasi permasalahan utama dalam ODR untuk transaksi elektronik. Tantangan-tantangan ini mencakup terbatasnya kesadaran dan pemahaman tentang ODR, kerangka peraturan yang tidak jelas, dan kurangnya kepercayaan terhadap lembaga-lembaga ODR. Penerapan ODR untuk penyelesaian sengketa secara online di Indonesia sudah dilakukan oleh beberapa pengusaha online (marketplace), tapi belum terintegrasi dan belum memiliki payung hukum positif di Indonesia. Untuk meningkatkan efektivitas ODR, beberapa langkah direkomendasikan. Hal ini termasuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang ODR, menetapkan peraturan yang jelas dan komprehensif, dan membangun kepercayaan terhadap lembaga ODR. Selain itu, peningkatan kualitas lembaga ODR, termasuk kualitas layanan dan independensi kelembagaan, juga merupakan hal yang penting. Meski menghadapi tantangan, ODR berpotensi menjadi solusi yang efisien dan efektif dalam menyelesaikan sengketa transaksi elektronik di Indonesia.
Implementasi Mutual Legal Assistance (MLA) untuk Perlindungan Data Pribadi Pengguna Layanan Komputasi Awan di ASEAN Syahputra, Rama Ardy; Nur Hidayati, Maslihati
Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 10 No. 3 (2024): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton
Publisher : Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/pencerah.v10i3.5883

Abstract

Adopsi layanan komputasi awan di ASEAN terus meningkat, diproyeksikan mencapai US$40,32 miliar pada 2025, didorong oleh transformasi digital dan inisiatif smart city. Namun, perbedaan regulasi perlindungan data pribadi di negara-negara ASEAN menghambat aliran data lintas batas yang aman. Yang menjadi permasalahan adalah harmonisasi kerangka hukum perlindungan data dan tantangan dalam implementasi Mutual Legal Assistance (MLA) untuk perlindungan data pribadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis komparatif dan studi literatur terhadap regulasi di negara-negara ASEAN. Hasil penelitian menunjukkan variasi dalam pendekatan dan kemajuan regulasi di ASEAN. Beberapa negara, seperti Indonesia dan Singapura, telah memiliki undang-undang komprehensif, sementara lainnya masih dalam tahap pengembangan. Hasil menunjukan bahwa tantangan utama termasuk perbedaan definisi tindak pidana dan prosedur pengumpulan bukti elektronik. Harmonisasi regulasi dan pengembangan protokol khusus untuk MLA sangat diperlukan. Rekomendasi mencakup pengembangan standar regional minimum, penerapan Model Contractual Clauses, pembentukan otoritas regional, dan peningkatan kolaborasi dengan sektor swasta. Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan rezim perlindungan data yang lebih koheren dan efektif, mendukung pertumbuhan ekonomi digital, serta melindungi hak-hak konsumen di ASEAN.
Analisis Pelanggaran Pasal UU ITE dalam Praktik E-Commerce di Indonesia (Studi Kasus Pada Grab Toko Indonesia) Afriani, Aulia Amanda; Nur Hidayati, Maslihati
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.12086

Abstract

Riset dilatar belakangi oleh, pelanggaran Pasal UU ITE pada platform Grab Toko Indonesia mencakup beberapa aspek penting. Pertama, perlindungan data pribadi sesuai Pasal 26B UU ITE. Kedua, pemantauan konten yang di unggah oleh pengguna untuk memastikan tidak ada konten yang melanggar hukum. Ketiga, pencegahan penipuan dan penjualan barang ilegal yang dapat terjadi pada platform e-commerce. Keempat, keamanan transaksi dan keaslian produk harus dijamin oleh Grab Toko Indonesia. Terakhir, perlindungan hak konsumen dalam transaksi online. Tujuan penelitian ini guna Memahami Bagaimana Hukum Positif Indonesia Menetapkan Tanggung Jawab Hukum Kepada Pelaku Usaha yang Merugikan Pelanggan dalam Transaksi Elektronik. Riset norma hukum ialah penekanan utama dari pendekatan penelitian hukum normatif. Hasil riset pelaku usaha dalam transaksi elektronik bertanggung jawab atas kerugian konsumen sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen, PP No. 80 Tahun 2019, dan Perpres No. 60 Tahun 2023. Tanggung jawab ini mencakup ganti rugi serta kepatuhan terhadap hukum dan etika bisnis. Marketplace harus mengelola konten pengguna dan bertanggung jawab atas transaksi di platform mereka, menyediakan mekanisme pelaporan, dan membantu menyelesaikan masalah transaksi sesuai dengan prinsip Intermediary Liability. Putusan No. 465/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel dinilai sesuai untuk kasus penipuan berdasarkan UU ITE, namun hal ini kurang cocok dipakai dalam situasi di mana penyebaran informasi palsu merugikan pelanggan.
Co-Authors Afriani, Aulia Amanda Saraswati, Mardiana Suartini Syahputra, Rama Ardy