Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif LamLaj
Putra, Muhammad Reza Wahyu Artura
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Sanksi Korporasi Pencemar Lingkungan dan Perlindungan Pejuang Lingkungan Hidup di Indonesia Aryanda, Avilla Deva; Putra, Muhammad Reza Wahyu Artura; Nugraheni, Prasasti Dyah; Sulistianingsih, Dewi
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 3 (2024)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/hp.v3i1.199

Abstract

Pemerintah Indonesia era Presiden Soeharto s.d Presiden Jokowi membuka keran investasi secara besar-besaran. Investasi yang masuk dengan pembangunan perusahaan atau korporasi diharapkan akan membawa dampak penyerapan tenaga kerja dan menurunkan angka pengangguran. Selain itu, tujuan investasi baik melalui domestic direct investment / foreign direct investment akan menambah pendapatan negara yang menjadikan negara yang mulanya negara berkembang menjadi negara maju. Sayangnya investasi / korporasi yang digadang oleh pemerintah banyak padat modal, tidak bisa secara signifikan mengurangi pengangguran, dan malah banyak menimbulkan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan. Mulai pembebasan lahan untuk groundbreaking, pembangunan perusahaan, aktivitas perusahaan, dan limbah perusahaan selain berdampak bagi lingkungan juga berdampak bagi masyarakat. Sejatinya korporasi yang mencemari lingkungan dapat dikenakan pidana dan tuntutan pemulihan lingkungan. Namun seringkali korporasi lolos dari tanggung jawab tersebut mungkin saja karena minim pengawasan dan tidak beraninya pemerintah memberi ketegasan sanksi. Masyarakat yang menyuarakan hak terhadap lingkungan yang sehat dan baik dengan protes kepada pemerintah / perusahaan pencemar lingkungan juga tak jarang mendapatkan kriminalisasi dengan tuduhan menghalang-halangi investasi dan aktivitas perusahaan. Tulisan ini akan membahas bagaimana aturan mengenai sanksi korporasi pencemar lingkungan, aturan pemulihan lingkungan dan bagaimana perlindungan pejuang lingkungan hidup di Indonesia.
Meredam Konflik Struktural Dengan Menyediakan Ruang Partisipasi Publik Pada Perencanaan Kebijakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur Putra, Muhammad Reza Wahyu Artura; Nugraheni, Prasasti Dyah; Aryanda, Avilla Deva; Prameswari, Larasati; Fidiyani, Rini; Sastroatmodjo, Sudijono
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 3 (2024)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/hp.v3i1.261

Abstract

Candi Borobudur menjadi salah satu dari tujuh keajaiban dunia. Dibangun pada zaman Dinasti Syailendra, Candi Borobudur menjadi simbol kejayaan masa lampau Kerajaan Mataram Kuno, tempat perayaan budaya, dan ibadah masyarakat beragama Budha. Candi Borobudur juga menjadi tempat daya tarik para wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri. Sebagai tempat wisata, masyarakat asli Borobudur juga mengambil manfaat untuk dapat mencari pendapatan dengan cara mengasong jualan makanan dan minuman, jualan cinderamata dari kerajinan, dan banyak lainnya. Pemerintah Indonesia pada zaman presiden Joko Widodo melakukan pemugaran dan renovasi Candi Borobudur dengan pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur. Tujuannya adalah memperelok kawasan Candi Borobudur untuk menambah daya tarik wisatawan. Namun kebijakan pembangunan KSPN Borobudur oleh pemerintah ternyata menimbulkan dampak bagi masyarakat. Terjadi konflik struktural antara pemerintah dan masyarakat atas relokasi pedagang sampai pengklaiman tanah masyarakat. Hal ini menjadi catatan kurang elok di balik megahnya wisata Candi Borobudur yang ternyata menyimpan cerita duka masyarakat sekitar. Kiranya perlu dilihat apakah kebijakan pembangunan KSPN Borobudur minim partisipasi publik dan banyak melakukan pelanggaran atas hak masyarakat.
Development and Comparison of Authority of GMS in Limited Companies Based on Statutory Regulations Nugraheni, Prasasti Dyah; Putra, Muhammad Reza Wahyu Artura; Fauzan, Moh. Mustakim; Usada, Muhammad Fatah Agung Nur Tirta
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 10 No. 2 (2025): September
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v10i2.231

Abstract

The General Meeting of Shareholders (GMS) serves as the primary decision-making mechanism within a company, carrying legal implications for shareholders and the corporation. However, in practice, different interpretations of the GMS’s authority and its legal impact on shareholders remain complex issues. This study aims to analyze the legal aspects of GMS implementation and its position within corporate decision-making structures. This research employs a normative juridical method with a statutory approach, primarily referring to Law Number 40 of the Year 2007 Concerning Limited Liability Companies as the main legal foundation. The findings indicate that although the GMS is recognized as the highest forum for corporate decision-making, various challenges arise in practice, including legal ambiguities on the extent of GMS authority, conflicts of interest among shareholders, and the enforcement of GMS resolutions that may conflict with Good Corporate Governance principles. Furthermore, this study highlights that legal protection for minority shareholders in GMS decisions requires further reinforcement, particularly in terms of more effective dispute resolution mechanisms. Therefore, clearer policies are needed to balance the interests of majority and minority shareholders while enhancing legal certainty in GMS implementation. The legal finding in this scientific article is that both majority and minority shareholders must have equal fiduciary duties so that if a majority or minority shareholder causes a loss to a company, they can sue the majority or minority shareholder with a derivative lawsuit.
Co-Authors Aryanda, Avilla Deva Dewi Sulistianingsih Fauzan, Moh. Mustakim Nugraheni, Prasasti Dyah Prameswari, Larasati Rini Fidiyani Sudijono Sastroatmodjo, Sudijono Usada, Muhammad Fatah Agung Nur Tirta