Fauzan, Moh. Mustakim
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Perlindungan Hukum atas Desain Industri pada Tugas Akhir Mahasiswa Desain Furnitur Fauzan, Moh. Mustakim; Fauzi, Agvin; Sulistianingsih, Dewi; Martitah, Martitah
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 3 (2024)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/hp.v3i1.212

Abstract

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas desain industri, khususnya dalam konteks tugas akhir mahasiswa, memiliki peran penting dalam mendukung inovasi dan kreativitas di bidang furnitur. Penelitian ini mengkaji aspek hukum perlindungan desain industri mahasiswa di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu (PIFPK), menyoroti pentingnya hak eksklusif yang diberikan kepada mahasiswa untuk melindungi hasil karyanya dari tindakan plagiarisme serta mendukung potensi komersialisasi dan pengakuan profesional. Meskipun perlindungan HKI diatur dalam UU No. 31 Tahun 2000 dan regulasi lain, tantangan seperti kurangnya pengetahuan tentang HKI, prosedur pendaftaran yang kompleks, biaya yang tinggi, serta minimnya dukungan institusi pendidikan masih menjadi hambatan bagi mahasiswa. Penelitian ini menyarankan pentingnya peran aktif institusi pendidikan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman HKI melalui sosialisasi, pendampingan, dan kerja sama dengan industri serta lembaga hukum untuk menciptakan iklim inovasi yang kondusif. Dengan perlindungan yang optimal, diharapkan mahasiswa dapat lebih 2 percaya diri mempublikasikan karya dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi kreatif yang berkelanjutan.
Etika dan Hukum Kepemimpinan Desa: Studi Tentang Kepala Desa Berintegritas dalam Pengelolaan Keuangan Retnani, Diyah Satya; Muna, Khozainul; Fauzan, Moh. Mustakim; Wardhani, Putri Kusuma; Fidiyani, Rini; Sastroatmodjo, Sudijono
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 3 (2024)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/hp.v3i1.262

Abstract

Pengelolaan keuangan desa adalah elemen penting dalam pembangunan masyarakat lokal. Dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat menjadi sumber utama pembiayaan berbagai program pembangunan. Untuk itu, pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan transparan sangat diperlukan guna memastikan dana digunakan sesuai dengan peruntukan. Kepala desa memegang peran strategis, tidak hanya secara administratif tetapi juga moral, dalam mengelola sumber daya keuangan desa. Integritas kepala desa menjadi faktor kunci dalam mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini mengeksplorasi pentingnya etika dan hukum dalam kepemimpinan desa, yang menjadi panduan moral dan kerangka hukum untuk memastikan akuntabilitas. Etika membangun kepercayaan masyarakat, sementara hukum menjadi instrumen untuk menegakkan peraturan dan mencegah pelanggaran. Kendati demikian, berbagai tantangan masih dihadapi, termasuk lemahnya pemahaman hukum, keterbatasan pengawasan, dan budaya lokal yang menghambat. Dengan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi solusi dalam meningkatkan integritas kepala desa. Penegakan etika dan hukum yang kuat diharapkan dapat memastikan pemanfaatan dana desa yang optimal untuk kesejahteraan masyarakat.
Development and Comparison of Authority of GMS in Limited Companies Based on Statutory Regulations Nugraheni, Prasasti Dyah; Putra, Muhammad Reza Wahyu Artura; Fauzan, Moh. Mustakim; Usada, Muhammad Fatah Agung Nur Tirta
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 10 No. 2 (2025): September
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v10i2.231

Abstract

The General Meeting of Shareholders (GMS) serves as the primary decision-making mechanism within a company, carrying legal implications for shareholders and the corporation. However, in practice, different interpretations of the GMS’s authority and its legal impact on shareholders remain complex issues. This study aims to analyze the legal aspects of GMS implementation and its position within corporate decision-making structures. This research employs a normative juridical method with a statutory approach, primarily referring to Law Number 40 of the Year 2007 Concerning Limited Liability Companies as the main legal foundation. The findings indicate that although the GMS is recognized as the highest forum for corporate decision-making, various challenges arise in practice, including legal ambiguities on the extent of GMS authority, conflicts of interest among shareholders, and the enforcement of GMS resolutions that may conflict with Good Corporate Governance principles. Furthermore, this study highlights that legal protection for minority shareholders in GMS decisions requires further reinforcement, particularly in terms of more effective dispute resolution mechanisms. Therefore, clearer policies are needed to balance the interests of majority and minority shareholders while enhancing legal certainty in GMS implementation. The legal finding in this scientific article is that both majority and minority shareholders must have equal fiduciary duties so that if a majority or minority shareholder causes a loss to a company, they can sue the majority or minority shareholder with a derivative lawsuit.