Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin PESHUM
Sultan Baariq Hafizh
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Earth & Planetary Sciences Education Engineering Physics Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Kompleksitas Konflik Thailand-Kamboja atas Kuil Preah Vihear: Peran ASEAN dalam Stabilitas Kawasan Sultan Baariq Hafizh; Wishnu Mahendra Wiswayana
MERDEKA : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 3 No. 1 (2025): Oktober
Publisher : PT PUBLIKASI INSPIRASI INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/merdeka.v3i1.6034

Abstract

Konflik Thailand-Kamboja terkait sengketa Kuil Preah Vihear mencerminkan kompleksitas permasalahan keamanan kawasan Asia Tenggara yang berakar pada sejarah kolonial, identitas nasional, dan dinamika politik domestik. Meskipun Mahkamah Internasional (ICJ) telah menetapkan kuil berada di bawah kedaulatan Kamboja sejak 1962, ketidakjelasan batas wilayah memicu klaim tumpang tindih yang berulang hingga bentrokan militer pada periode 2008–2011. Penelitian ini menganalisis dinamika konflik tersebut melalui perspektif keamanan kawasan dan diplomasi regional ASEAN. Temuan menunjukkan bahwa sengketa ini berdampak signifikan terhadap stabilitas kawasan, baik dari sisi keamanan militer maupun ekonomi, termasuk perdagangan lintas batas dan investasi. Dalam konteks diplomasi regional, ASEAN memainkan peran sebagai mediator dengan mengedepankan prinsip ASEAN Way yang menekankan musyawarah, konsensus, dan non-intervensi. Melalui pertemuan bilateral, trilateral, dan forum menteri luar negeri, ASEAN berupaya meredakan eskalasi serta menjaga stabilitas kawasan. Namun, keterbatasan mekanisme formal ASEAN menegaskan perlunya penguatan instrumen penyelesaian sengketa yang lebih mengikat. Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa konflik bilateral di Asia Tenggara dapat berkembang menjadi ancaman regional, sehingga memerlukan koordinasi diplomasi kolektif yang lebih efektif.
Peran Korean Chaebols dalam Mempengaruhi Kebijakan Luar Negeri Ekonomi Korea Selatan Periode Tahun 2000-2025 Andrew Elnathan; Sultan Baariq Hafizh; Alia Rahma Putri Sinaga; Aisyah Aulya Rahmat
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i1.13715

Abstract

Artikel ini menganalisis peran chaebol Korea Selatan dalam membentuk kebijakan luar negeri ekonomi Korea Selatan di kawasan Asia Timur pada periode 2000–2025 dengan menggunakan kerangka pre-theories of foreign policy James N. Rosenau, yang mencakup variabel idiosinkratik, peran, pemerintahan, masyarakat, dan sistem internasional. Secara kualitatif dan berbasis studi kepustakaan, penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan personal dan latar belakang pemimpin politik yang dekat dengan chaebol berkontribusi pada orientasi kebijakan ekspor dan diplomasi ekonomi yang pro-perusahaan Chaebols. Negara dan pemerintahan menyediakan kerangka institusional, insentif, serta perjanjian dagang seperti berbagai FTA yang memperluas ruang gerak chaebol di Asia Timur, sekaligus dibatasi oleh dinamika politik domestik dan mekanisme checks and balances demokratis. Di tingkat masyarakat, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan nasionalisme ekonomi hidup berdampingan dengan kritik terhadap dominasi chaebol dan tuntutan keadilan distribusi. Pada level sistemik, globalisasi, rezim perdagangan internasional, serta rivalitas Amerika Serikat terhadapTiongkok membentuk konteks eksternal yang membuat kepentingan chaebol dan strategi kebijakan luar negeri Korea Selatan saling terkait erat. Temuan ini menegaskan bahwa chaebol berperan sebagai aktor non-negara kunci dalam diplomasi ekonomi Korea Selatan di Asia Timur.
International Health Regulations Implementation and Disease Surveillance in Indonesia: An Analysis of Law No. 17 of 2023 Bintang Corvi Diphda; Putri Alyaa Safira; ⁠⁠Fabio Philbert Theodore; Clarissa Nazwa Kurniawati; Sultan Baariq Hafizh; Fiorenza Audrey Purnomo; Nur Anisa Fadila Umar; Henny Rosalinda
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia (JIM-ID) Vol. 5 No. 05 (2026): Jurnal Ilmiah Multidisplin Indonesia (JIM-ID), May 2026
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article examines how Law No. 17 of 2023 translates International Health Regulations (IHR) obligations into Indonesia’s disease surveillance governance. The article uses Global Health Governance and the idea of global governance as state transformation to explain how international standards become operational through domestic legal and institutional change. Methodologically, the article adopts a qualitative single-case study design and uses a structured desk review of Law No. 17 of 2023, WHO assessments, Indonesian policy documents, surveillance evaluations, and relevant academic literature. The findings show that Law No. 17 of 2023 strengthens Indonesia’s formal surveillance architecture by embedding screening and surveillance within primary health care, clarifying central and regional government responsibilities, supporting laboratory-based detection, integrating health information systems, linking surveillance with outbreak preparedness and emergency response, and recognizing multisectoral coordination for communicable disease control. However, the law’s practical effect remains constrained by decentralization, unequal subnational capacity, weak infrastructure in remote areas, fragmented data systems, limited interoperability, workforce shortages, and coordination problems across sectors and levels of government. The article implies that Law No. 17 of 2023 represents an important domestic legal translation of IHR obligations, but legal formalization alone is insufficient to ensure surveillance performance. Stronger operational consolidation is still needed so that surveillance can function consistently across Indonesia’s institutions, territories, and sectors
Co-Authors Aisyah Aulya Rahmat Alia Rahma Putri Sinaga Andrew Elnathan Bintang Corvi Diphda Clarissa Nazwa Kurniawati Fiorenza Audrey Purnomo Henny Rosalinda Nur Anisa Fadila Umar Putri Alyaa Safira Wishnu Mahendra Wiswayana ⁠⁠Fabio Philbert Theodore