Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : KERTHA WICAKSANA

Pemenuhan Hak Pilih Bagi Disabilitas dalam Pemilu oleh KPU di Sumatera Barat Nurbeti; Helmi Chandra SY
KERTHA WICAKSANA Vol. 15 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.15.2.2021.130-137

Abstract

Penyandang disabilitas memiliki hak, kedudukan dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya. Berdasarkan data potensial pemilih pemilu (DP4) bulan desember tahun 2018 bahwa penyandang disabilitas di Sumatera Barat sebanyak 9.172 jiwa. Besarnya jumlah disailitas dapat memberikan peluang akan kecurangan dalam pemilihan umum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemenuhan hak pilih bagi disabilitas khususnya di provinsi Sumatera Barat. Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu suatu studi yang meninjau hukum sebagai fakta sosial. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas dalam pemilu serentak oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Sumatera Barat dilakukan dengan melakukan pendataan, sosialisasi dan memberikan akses. Kendala dalam pemenuhan hak pilih yaitu paradigma keluarga, paradigma petugas dan minimnya data disabilitas.
Pengaruh Keterwakilan Perempuan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Helmi Chandra; Hendriko Arizal
KERTHA WICAKSANA Vol. 16 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.16.1.2022.21-34

Abstract

In West Sumatra in the 2019 Election, the West Sumatra Provincial DPRD has experienced a decline. The weak position of women in the legislative body will certainly make it difficult for women to fight for women's rights and not produce regional regulations that are discriminatory against women. It is hoped that women's activities in the policy-making process will be able to produce a number of changes in each policy. However, the tendency is that there is still a lack of women's DPRDs to exercise their right of initiative in drafting regional regulations, placement of positions that are not strategic and the existence of resistance hindering the role of women DPRD members to be able to form regional regulations.