Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.829
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cahaya Keadilan JOURNAL EQUITABLE Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law Muhammadiyah Law Review Jurnal El-Thawalib DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial
Iffan, Ahmad
Universitas Bung Hatta Padang
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
KEBERADAAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DAN GOOD FAITH MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM ISLAM Iffan, Ahmad
JOURNAL EQUITABLE Vol 3 No 1 (2018)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (534.903 KB)

Abstract

The principle of pacta sunt servanda and good faith (good faith) is the basic norms and principles in carrying out international relations carried out between countries and international organizations. This principle is also an important element in implementing international agreements and also being an amplifier so that the agreement must be carried out by the parties to the agreement. The above principle also contains sanctions and consequences if one party breaks the contents of the agreement. So modern western European civilization grew above Islamic civilization. Therefore, the understanding and provisions of Islam cannot be separated from the material and international understanding with various provisions, ranging from organizations, relations between countries to international agreements. Islam highly upholds the agreement and does its best, this can be seen. Never mentioned in the long history of the Muslims, especially in the golden days of Islam that they fell in treason against the agreement that was held with the non-Muslims. Compliance and seriousness in implementing agreements for Muslims is not just a form of agreement, but this will also involve the faith and character of a Muslim in keeping his promises, therefore the principle of pacta sunt servanda and good faith is a principle that is upheld by Muslims even though it is mentioned by different mentions and sentences
Praktik Perkawinan Sapowik (Study Kasus di Desa Tanjung) Dalam Tinjauan Hukum Islam Mustafid; Satri Muliadi; Ahmad Iffan
Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law Vol. 4 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-manhaj.v4i1.5286

Abstract

This paper wants to describe the implementation of the Sapowik marriage in the village of Tanjung and also how Islamic law views on this Sapowik marriage. The method used in this research is a qualitative approach, the type of field research. After analyzing this research, it concludes that the ban on Sapowik marriages is still in effect today, of course, there will be customary sanctions for those who violate it. Then from the point of view of Islamic law, these customs are contradictory. Then when viewed from the theory of 'Urf, the prohibition of Sapowik's marriage is included in 'Urf Fasid, theoretically, Ushul Fiqh Sad Al-Dzariah, the prohibition of Sapowik's marriage is unacceptable because many mafsadah will appear.
FENOMENA TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI DALAM HUKUM NEGARA DAN HUKUM ISLAM Asrizal Saiin; Ahmad Iffan
PERADA Vol 1 No 2 (2018)
Publisher : STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (306.221 KB) | DOI: 10.35961/perada.v1i2.20

Abstract

Perbuatan main hakim sendiri tidak hanya merugikan negara tetapi dapat meruntuhkan moral masyarakat. Tindakan main hakim sendiri telah diatur di dalam agama Islam dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Tindakan main hakim sendiri belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan pidana terkhususnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Akan tetapi, bukan berarti KUHP tidak dapat diterapkan sama sekali jika terjadi perbuatan main hakim sendiri, Main hakim sendiri selain merupakan perbuatan melawan hukum juga bertentangan dengan ajaran agama Islam. Agama Islam mengajarkan untuk melakukan tabayyun (memintai keterangan) terlebih dahulu. Berbagai dalil Alquran menjelaskan bagaimana tindakan main hakim sendiri adalah perbuatan sangat keji dan dilarang oleh norma agama. Argumentasi terkait tindakan main hakim sendiri didasari oleh pemikiran masyarakat yang menganggap bahwa perbuatan berdua-duaan di suatu tempat antara dua orang yang berbeda jenis kelamin yang belum menikah merupakan perbuatan yang melanggar norma yang tidak sesuai dengan ajaran agama, kesusilaan dan kesopanan. Walaupun demikian, cara penyelesaian masalah tersebut adalah tetap mengedepankan nilai-nilai moral yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Abstract : The vigilante act does not only harm the nation but also damages people's morale. It is regulated in Islam and the Indonesian Constitution. It has not been specifically regulated in criminal legislation specifically in the Criminal Code (KUHP). However, it does not mean that the Criminal Code cannot be applied at all if there is a vigilante act. It does not only oppose the law but also it is contrary to the Islamic teaching. Islam teaches to confirm first. Various Quranic Dalil explain how vigilante acts are very despicable and prohibited by religious norms. The argument related to vigilante act is based on the public's thought that the act of two-person somewhere between two people of different sexes is an act that violates the norm. It is not suitable with religious teaching, decency and politeness. Therefore, the way to solve the problem is to keep emphasizing moral values ​​that uphold human dignity.
KONSEPTUALISASI MODERASI BERAGAMA SEBAGAI LANGKAH PREVENTIF TERHADAP PENANGANAN RADIKALISME DI INDONESIA Ahmad Iffan; Muhammad Ridho Nur; Asrizal Saiin
PERADA Vol 3 No 2 (2020)
Publisher : STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35961/perada.v3i2.220

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan konsepsi moderasi beragama sebagai langkah preventif dalam penanggulangan radikalisme di Indonesia. Karena tanpa melakukan konseptualiasi moderasi keagamaan yang benar akan berdampak terhadap pemikiran masyarakat yang memiliki fanatisme buta terhadap suatu pemahaman agama, oleh karena demikian hal ini akan melahirkan tindakan tindakan anarkisme yang berakhir dengan melakukan tindakan kriminal. Karena radikalisme lahir dari pemikiran dangkal masyarakat terhadap merespon konflik sosial keagamaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan sifat penelitiannya adalah deskriptif dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder adapun Teknik penelitian pengumpulan data yang digunakan adalah teknik penelitian kepustakaan (library research). hasil dari penelitian ini akan memperkuat konseptualisasi moderasi dengan mendalami pemahaman moderasi siyasah, mdoerasi fikih dan moderasi ibadah sebagai dasar pergerakan kemoderatan
ANALISIS YURIDIS PENGATURAN PEMBAGIAN WILAYAH ZEE DAN LANDAS KONTINEN DI SELAT MALAKA MENURUT UNITED NATION CONVENTION ON THE LAW OF (UNCLOS) 1982 DAN HUKUM NASIONAL Ahmad Iffan; Raihana -; Asrizal -
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 7 No 2 (2019): Jurnal Cahaya Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/jck.v7i2.1362

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan internasional dan nasional mengenai pembagian landas kontinen dan wilayah ZEE di selat malaka dan perjanjian negara indonesia dan malaysia dalam pembagian wilayah ZEE dan landas kontinen di selat malaka. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui analisis dan pengaturan United Nation Convention On The Law Of Sea (UNCLOS) 1982, Hukum Nasional Republik Indonesia dan juga kerjasama antar negara yang berbatasan dengan selat malaka dalam pengaturan pembagian wilayah zee dan landas kontinen di selat malaka dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari bahan-bahan perpustakaan seperti buku-buku, jurnal, artikel dan informasi dari website atau data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung dari objeknya tetapi dari sumber lain baik lisan maupun tulisan. Hasil penelitian ini adalah diketahui adanya pengukuran awal landas kontinen yang disepakati merugikan Indonesia dari sudut pandang pengukuran yang di tarik dari garis pangkal dan juga hasil penelitian ini menunjukkan adanya perjanjian mengenai batas landas kontinen di selat malaka antara Indonesia dan Malaysia yang sudah sangat lama dan perlu dilakukan perbaharuan sesuai dengan perkembangan zaman. dan fakta menunjukkan bahwa negara Indonesia belum pernah melakukan hubungan bilateral ataupun perjanjian terkait batas ZEO di selat malaka antara negara Malaysia dan Indonesia.
KAJIAN SOSIO LEGAL DALAM PEMAHAMAN SYARIAT ISLAM DAN HUKUM SOSIAL MASYARAKAT TERHADAP PENGUATAN PERKAWINAN Ahmad Iffan & Mustafid
Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Vol 7, No 1 (2021)
Publisher : IAIN Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-qanuniy.v7i1.3517

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis syariat Islam terhadap masalah penguatan perkawinan dari aspek kajian sosio hukum dan meninjau metode yang mengurangi tingkat perceraian perspektif syariat Islam dan sosiologi hukum serta memperkokoh hubungan perkawinan. Meningkatnya perceraian merupakan salah satu indikator bahwa suatu perkawinan haruslah terdapat model penguatan guna menggapai keharmonisan rumah tangga, salah satu aspek penting dalam hal tersebut adalah mendalami syari'at islam dan prinsip prinsip sosial masyarakat dengan kajian sosiologi hukum atau sosio hukum. Metode, penelitian padamyang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis, normatif dan Sumber data yangnya adalah data sekunder sedangkan teknik penelitian ,, data yang digunakan ,, adalah teknik penelitian ,, penelitian perpustakaan(kepustakaan). Oleh karena itu penelitian memberikan variabelitas cara melakukan penguatan terhadap perkawinan rumah tangga.          
Kajian Progresif Transforming Gender Equality Initiatives: Evaluating Strategic Solutions and Institutional Challenges in International Legal Resolution and Islamic Law, Gay, Biseksual, Transgender Dalam Konsep Hukum Gender Internasional dan Hukum Islam Iffan, Ahmad; Mustafid; Arizal, Hendriko; Chandra SYd, Helmi; Faiz Algifari, Muhammad; Pradana, Syafa'at Anugrah
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 22 No 1 (2024): DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/diktum.v22i1.8480

Abstract

This study examines the intersection of gender, human rights, and international law, with a focus on the influence of gender perspectives on international legal frameworks and human rights practices. Utilizing a qualitative, literature-based methodology, the research analyzes existing legal documents, scholarly articles, and international treaties to evaluate how gender considerations impact human rights enforcement and legal interpretations. The findings reveal that incorporating gender perspectives into international law can enhance the effectiveness of human rights protections and address gender-specific injustices more comprehensively. The originality of this research lies in its critical examination of how gender dimensions are integrated into legal practices and the impact of these integrations on global human rights standards. The study's implications emphasize the need for ongoing reforms in international law to better address gender inequalities and promote more equitable human rights protections. These two conceptions can be a solution to various gender problems in national law.
Review of International Law Against Diplomatic Immunity Consulate General Who Committed A Violation of Law In The Recipient Country Iffan, Ahmad
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 8, No 1 (2024): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24127/mlr.v8i1.3177

Abstract

Diplomatic immunity granted to an official such as a consular official who is granted privileges and immunities regulated by the 1963 Vienna Convention as the basis of international law where the receiving State is obliged to guarantee and protect the privileges and immunities of consular officials. The principle of reciprocity which is one of the bases for the granting of immunity between representatives of the two countries in each recipient country makes the legal system of diplomatic representation more concrete and good. Based on the mechanism of international law, the US has committed a violation of international law, namely not protecting or complying with the provisions regarding diplomatic representatives who have immunity rights. Even if an official commits no crime or violation, the person who has the authority should ask permission from the country of origin of the diplomatic representative, this is useful for maintaining good relations between countries and between their citizens. Resolving violations by respecting representatives can conclude that the country has good faith in maintaining relations. The highest authority lies with the sending country which has full sovereignty over its representatives in each country.
The Conceptual Framework of International Law in the Historical Establishment of Islamic Law Iffan, Ahmad; Mujtahidin, Syamsul; Algifari, Muhammad Faiz
Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 25, No 2 (2023)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v25i2.21255

Abstract

The legal enactment in the Makkah phase which lasted for approximately 13 years focused on cultivating the faith, strengthening its roots, and maintaining its purity. Islam makes the two sentences of the shahada as the realization of the aqidah as the door to a person's entry into the embrace of Islam which then applies Islamic laws to him. In efforts to adhere to the Islamic creed, it relies on logical arguments. The way to do this is by inviting humans to think about the universe, observing the signs of Allah's power and the beauty of His creation, and thinking about how all of this creation works in an orderly pattern. According to Sheikh Manna, the letters and verses that were included in the Makkah phase describe the orientation of faith by inviting humans to think and see the universe along with the heavens and the earth, witnessing the secrets that Allah keeps behind it all, and accuracy and perfection. in the universe itself, which is neatly arranged without any defects or doubts in it. Determination of Medina Law, The hijrah event was a separation between two societies in Islamic history. While in Mecca, the Islamic faith had been firmly ingrained in the souls of the Muhajirin and, like the Ansar, had taken the oath of allegiance. It was there that the seeds began to form which became the embryo of the founding of an Islamic society. Then they made Medina a place to settle in order to develop these seeds. "It is at this stage that da'wah begins to enter the stage of implementation in an organized manner," he said. Sheikh Manna said that the establishment of laws in Medina led to the formation of society and the establishment of rules in social matters. And the first step taken by Rasulullah SAW in building society was to bring brotherhood between the Muhajirin and the Ansar, whereby the Ansar people prioritized their brothers from among the Muhajirin over themselves.
KONSEPSI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DALAM HAK PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA Ahmad Iffan
El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial Vol 1, No 2 (2023)
Publisher : UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/ejhis.v1i2.10509

Abstract

Child adoption is one of the ways that some families want to complete their families. In international adoption there are two global international conventions on child adoption, namely The Hague Convention on the Protection of Children and Co-operation in Respect of Inter-Country Adoption 1993 (The Hague Convention 1993) and The Hague Convention on the Juridiction and Applicable Law and Recognition of Decrees Relating to Adoption 1965 (The Hague Convention 1965). There are legal consequences in the legal consequences of international child adoption on the adopted child, namely legal consequences on the legal relationship between adopted children, legal consequences on alimony rights and legal consequences on inheritance and guardianship rights. the conception of child adoption by hpi is also refined by the provisions contained in civil law and Islamic law regarding child adoption. 
Co-Authors Algifari, Muhammad Faiz ARIZAL, HENDRIKO Asrizal Saiin Dwi Astuti Palupi Faiz Algifari, Muhammad Helmi Chandra SY Muhammad Ridho Nur Mujtahidin, Syamsul Mustafid Pradana, Syafa’at Anugrah Raihana Raihana Satri Muliadi